Jakarta, Arina.id—Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya demonstran dalam aksi unjuk rasa di Jakarta pada Kamis (28/8/2025).
Ia menilai peristiwa ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan DPR terkait pentingnya menjaga aspirasi rakyat serta keselamatan warga dalam setiap dinamika demokrasi.
“Tadi malam kita menerima kabar yang mengenaskan. Kami turut berduka atas meninggalnya saudara kita yang memperjuangkan hak-hak rakyat kemarin,” ujar Alissa saat membuka Konferensi Pemikiran Gus Dur di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (29/8/2025).
Alissa mengatakan Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, merupakan sosok politisi yang berpihak pada rakyat. Menurutnya, Gus Dur adalah tipe pemimpin yang menempatkan gagasan di atas segalanya.
Gus Dur, lanjutnya, memiliki pandangan jelas tentang Indonesia. Indonesia yang dicita-citakan Gus Dur adalah Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Inilah gagasan yang terus mendorong gerakan perubahan.
“Sejarah mencatat bahwa Gus Dur kerap menyampaikan kritik tajam terhadap DPR. Salah satu ungkapannya yang masih sering dikutip adalah memang tidak jelas bedanya antara DPR dan TK,” kata Alissa.
Kritik itu, ujarnya, lahir dari keprihatinan Gus Dur terhadap kebijakan DPR yang sering kali tidak berpihak kepada rakyat.
Belakangan masyarakat didengarkan kabar yang mengenaskan, dampak dari sikap yang tidak melayani rakyat, yang jauh dari prinsip yang selama ini diutamakan oleh Gus Dur.
"Ada warga kehilangan nyawa akibat kebijakan DPR dan pemerintah yang tidak peka terhadap rakyat. Padahal, Gus Dur seorang politisi tetapi justru yang paling keras dalam mengkritisi negara,”ucapnya.
Meski pernah menjabat sebagai presiden, Gus Dur tetap menekankan agar warga NU maupun masyarakat luas kritis terhadap pemerintah. Ia berada di persimpangan antara negara dan rakyat, tetapi selalu berpihak pada kepentingan rakyat.
Sejak 2014, Alissa menyebut rakyat kerap kecewa dengan birokrasi DPR dan pemerintah. Namun, Gus Dur sebagai pemimpin umat beragama dan masyarakat sipil justru memberi warna bagi negara.
“Berapa banyak kekecewaan yang kita terima dari anggota DPR pusat maupun daerah yang berangkat dari masyarakat sipil, tetapi malah menjauh dari konstruksi masyarakat sipil,” ujarnya.
Alissa menambahkan, Gus Dur dikenal sebagai sosok lintas iman yang sangat dekat dengan masyarakat. Ribuan orang dari berbagai latar belakang pernah mendoakannya di makam.
“Gus Dur adalah pemikir Islam, kiai, sekaligus politisi. Sebagai presiden, beliau dikenang saudara-saudara di Papua sebagai negarawan yang mengembalikan jati diri Papua. Semua kiprahnya selalu kembali pada nilai kemanusiaan,” tuturnya.
Menurutnya, Gus Dur mengajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin harus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Hal ini berangkat dari spiritualitas dan ruang-ruang teologis yang selalu menjadi dasar langkah Gus Dur. Ia aktif menanamkan benih persaudaraan lintas iman dengan tujuan utama kemanusiaan.
“Bagi Gus Dur, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Semua keputusan, semua gagasan, dan semua perjuangan akhirnya bermuara pada nilai kemanusiaan,” ujar Putri Pertama Gus Dur.
Kepolisian Perlu Menata Ulang Mekanisme
Menurut Alissa, kepolisian perlu menata ulang mekanisme penanganan unjuk rasa, karena kekerasan berlebihan terus berulang. Tindakan represif ini dilakukan aparat kepolisian, bahkan kadang melibatkan militer, sebagaimana pernah terjadi dalam unjuk rasa terkait UU TNI.
“Polisi, militer, semua yang bersenjata, pemerintah, hingga anggota DPR harus paham bahwa relasi di Indonesia adalah relasi demokratis. Ini bukan kerajaan. Rakyat bukan hamba dari penguasa, negara, maupun aparat. Justru rakyat adalah tuan di Tanah Air,” tegasnya.
Ia menekankan, penanganan unjuk rasa dengan cara berlebihan tidak boleh dilakukan. Rakyat memiliki hak menyuarakan aspirasi dan mengontrol jalannya pemerintahan, karena pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
“Kalau rakyat berkehendak menyampaikan aspirasi, tidak bisa diperlakukan seperti politisi Ahmad Syahroni yang bilang ‘udah, ditangkap aja’. Demonstrasi itu bukan pelanggaran ketertiban yang bisa serta-merta diberangus,” ujarnya.
Bahkan, menurutnya, sekalipun yang berdemo adalah anak-anak SMA, mereka tetap menyampaikan aspirasi rakyat, karena memang tugas rakyatlah untuk mengontrol jalannya pemerintahan.
“Itu yang harus diingat oleh penyelenggara negara, siapa pun dia,” jelas Alissa.
Editor: Muhammad Zunus