Arina.id -- Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebut seluruh hunian dan perkantoran di IKN, Kalimantan Timur, harus sudah siap digunakan mulai bulan Desember 2024.
Menurut Basuki akhir tahun ini 16 tower untuk kantor kementrian koordinator (kemenko) dan 47 tower untuk hunian sudah siap digunakan.
"Jadi, perkantoran harus sudah siap Desember ini dan insya Allah sudah siap semua," jelas Basuki di sela acara Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXIII Yogyakarta, Kamis (5/12/2024), dikutip dari Antaranews.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tersebut turut menjabarkan bahwa aneka sarana pendukung di IKN juga telah disiapkan. Dari kafe, restoran, laundry, bahkan hingga potong rambut juga sudah tersedia.
"Misalnya restoran, kemudian kafe-nya, kemudian laundry-nya, barbershop-nya untuk potongan rambut. Jadi semua kita siapkan di sana," ungkap Basuki.
Tak lupa, dalam Kongres Persatuan Insinyur Indonesia XXIII tersebut Basuki juga menjelaskan bahwa sejatinya tetap masih ada sejumlah fasilitas fisik maupun nonfisik yang perlu diselesaikan.
Oleh karenanya, Basuki mengajak para insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII) untuk mengambil peran lebih banyak.
"Pembangunan IKN tidak hanya sebagai pembangunan fisik saja, tapi juga nonfisiknya. Misalnya kita harus menata kawasan Sepaku, itu tidak hanya 'engineering', tapi 'socio-engineering'-nya lebih kuat. Karena kita harus mengikuti juga masyarakatnya," ucapnya.
Basuki mengakui bahwa di kawasan IKN juga terdapat sejumlah area yang memiliki kontur tanah clay shale dan memiliki daya dukung rendah. Oleh karenanya hal ini jelas perlu penanganan khusus. Untuk arena kategori seperti ini rencananya akan digunakan sebagai wilayah konservasi sumber daya air.
Terkait keberlanjutan pembangunan IKN, pada Selasa (3/12/2024) lalu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) juga sudah mengusulkan tambahan anggaran kepada DPR untuk tahun 2025.
"Untuk tahun 2025, sebetulnya kami mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp60,6 triliun yang antara lain untuk dukungan kepada IKN dan juga untuk Papua karena ada pemekaran provinsi di sana," terang Dody, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta.
Editor: A. Sentosa