Arina.id - Suriah tegas ogah menormalisasi hubungan dengan Israel. Hal itu disampaikan Presiden Suriah Ahmad Al-Sharaa, Selasa 25 Agustus 2025, di tengah ketegangan kawasan akibat sepak terjang Zionis di sejumlah konflik.
Suriah yang sampai sekarang belum sembuh dari perang menyatakan tidak berminat bergabung dalam Perjanjian Abraham (Abraham Accords), sebagaimana yang sudah dilakukan beberapa negara Arab.
Dikutip dari anadolu, dalam pernyataannya, presiden menegaskan bahwa konflik dengan Israel sangat berbeda dengan yang dihadapi Suriah dengan negara-negara Arab lain.
Al-Sharaa mengatakan bahwa Suriah akan mengusahakan "nol masalah" terkait pendekatan dengan negara tetangga. Namun, pemulihan hubungan dengan Israel belum akan dilakukan saat ini.
"Perjanjian tersebut diteken dengan negara-negara yang tidak memiliki wilayah yang diduduki atau terlibat konflik langsung dengan Israel. Situasi Suriah berbeda karena Dataran Tinggi Golan masih diduduki Israel," kata Presiden Suriah.
Perjanjian Abraham yang didukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu mendorong normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada 2020.
Presiden Al-Sharaa, prioritas Damaskus saat ini adalah untuk menegaskan implementasi perjanjian gencatan senjata dengan Israel yang tercapai dengan bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1974.
Suriah juga terbuka dengan pengaturan lain yang sejenis demi memulihkan kestabilan di Suriah selatan di bawah pengawasan internasional, kata dia.
Lebih lanjut, Presiden Suriah memastikan bahwa ia akan ikut serta dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada September mendatang, sehingga menjadi pemimpin Suriah pertama yang hadir di PBB sejak 1967.
Ia menyebut kehadirannya tersebut sebagai tanda bahwa Suriah telah berangsur-angsur bergabung kembali ke lingkup diplomasi internasional.
"Keikutsertaan tersebut menjadi pesan bahwa Suriah tidak lagi terisolasi," kata Al-Sharaa, sembari menyoroti pemulihan hubungan bilateral dengan AS, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan negeri-negeri Eropa.
Editor: Muhammad Taufiq