Jakarta,Arina.id -- Sebagai tindak lanjut Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 soal efisiensi APBN dan APBD TA 2025, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut melakukan penghematan dengan memangkas anggaran mereka hingga Rp900 miliar dari total semula Rp3 triliun.
Dengan demikian saat ini pagu anggaran KPU RI pada 2025 menjadi hanya sebesar Rp2,1 triliun. Hal tersebut dibocorkan oleh Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU RI.
"Efisiensi anggaran itu berlaku untuk seluruh satuan kerja hingga tingkat KPU daerah," jelas Afifuddin di Kantor KPU RI Jakarta, Senin (10/2/2025).
Menurut Afifuddin pemangkasan anggaran tersebut tidak akan mengganggu aktivitas penyelesaian proses Pilkada yang masih berlangsung. Di samping itu menurutnya saat ini sebagaian besar kegiatan KPU lebih banyak dilakukan di kantor.
"Seluruh kegiatan kami upayakan sekarang dilaksanakan di kantor KPU dengan prinsip efisien dan saya kira teman-teman juga sudah menyesuaikan dan kami tidak terganggu dari sisi aktivitas karena sekarang di daerah-daerah masih mengikuti seluruh skema aktivitas dengan pelaksanaan pilkada," jelas Afifuddin.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang ditegaskan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Kemenkeu kemudian menerapkan langkah efisiensi anggaran belanja hingga Rp256,1 triliun untuk anggaran 2025.
Efisiensi tersebut mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementerian/lembaga. Meski demikian, Menkeu menjelaskan bahwa rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial.
Sementara itu pada Rabu (5/2/2025) pekan lalu, langkah efisiensi anggaran juga sudah disampaikan oleh Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan (Menkes RI).
Namun demikian Budi mengklaim bahwa efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan tidak akan mempengaruhi layanan kesehatan kepada masyarakat.
Menurut Budi pihak Kemenkes RI hanya akan melakukan pemotongan anggaran terhadap berbagai hal yang masuk kategori seremonial, seperti: meeting, perjalanan dinas, dan upacara perayaan.
"Kita yang jelas yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua potong 50 persenan, itu sudah kita potong," ucap Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Rabu (5/2/2025), dikutip dari Antaranews.
"Eselon I terbangnya jangan pakai business class deh gitu kan, pakai ekonomi saja sama kayak wartawan, kalau perlu menterinya juga naiknya Citilink, jadi enggak ada business class-nya," ucap Budi.
Editor: A. Sentosa