BI Rate Naik 6 Persen, Beban Dunia Usaha dan APBN Makin Berat?

BI Rate Naik 6 Persen, Beban Dunia Usaha dan APBN Makin Berat?

Jakarta, Arina.id—Kenaikan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 6 persen berpotensi menambah beban dunia usaha dan pemerintah. Biaya modal yang meningkat dapat menahan ekspansi bisnis, sementara biaya penarikan utang pemerintah berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Riza mengatakan, kenaikan BI Rate merupakan langkah untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus menahan aliran modal keluar (capital outflow). Namun, kebijakan tersebut perlu diimbangi langkah mitigasi agar tidak menekan aktivitas ekonomi domestik.

"Hanya saja risikonya juga perlu dimitigasi bagi ekonomi domestik, misalnya untuk bisnis karena biaya modal usaha menjadi lebih tinggi sehingga menahan ekspansi usaha, kemudian biaya penarikan utang pemerintah juga menjadi lebih tinggi yang bisa menambah beban APBN masa depan," kata Riza kepada Arina.id, Kamis (19/11/2026).

Menurutnya, meningkatnya biaya pembiayaan dapat membuat pelaku usaha lebih berhati-hati dalam mengembangkan bisnis. Kondisi ini berpotensi menghambat ekspansi, terutama jika akses terhadap pembiayaan semakin mahal.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Riza mendorong pemerintah memberikan bantuan pembiayaan, terutama kepada sektor produktif yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

"Untuk tetap mendorong dunia usaha, maka pemerintah bisa memberikan bantuan pembiayaan terutama pada sektor produktif yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga bisa mendorong demand dan supply sekaligus," ujarnya.

Ia menjelaskan, penyerapan tenaga kerja juga menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor produktif tidak hanya membantu keberlangsungan usaha, tetapi juga menjaga permintaan dan penawaran dalam perekonomian.

Selain bantuan pembiayaan, pemerintah juga dapat memberikan insentif impor bahan baku dan insentif pajak bagi pelaku usaha.

"Pemerintah juga bisa kasih insentif impor bahan baku, insentif pajak misalnya," kata Riza.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen dalam Rapat Dewan Gubernur pada 17-18 November 2026. Keputusan tersebut merupakan kenaikan ketiga sepanjang 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal serta mempertahankan sasaran inflasi sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen pada 2026 dan 2027.

Dampak kenaikan suku bunga juga berpotensi dirasakan masyarakat yang memiliki pinjaman dengan skema bunga mengambang (floating rate).

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, penyesuaian bunga pinjaman dapat meningkatkan angsuran dan mengurangi ruang belanja rumah tangga.

Di sektor usaha, kredit yang semakin mahal juga berpotensi membuat perusahaan menunda proyek ekspansi.

"Kondisi tersebut dapat berimbas pada pelemahan perekrutan tenaga kerja dan aktivitas investasi," tandasnya.


Editor: Suci
logo