Arina.id -- Pemerintah Indonesia memiliki 5 prioritas utama terkait strategi pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI (artificial intelligence). Prioritas tersebut meliputi: reformasi birokrasi, pendidikan talenta, layanan kesehatan, pengembangan kota pintar, serta keamanan pangan.
Hal itu diungkapkan oleh Meutya Hafid selaku Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), lewat siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi).
"Teknologi ini memungkinkan pendeteksian dini penyakit serta efisiensi dalam manajemen rumah sakit," terang Meutya Hafid, dikutip dari Antaranews, Minggu (22/12/2024).
Misalnya terkait bidang pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan dapat memanfaatkan teknologi AI untuk mendukung upaya perluasan akses layanan, serta meningkatkan akurasi diagnosis.
Ia menjelaskan bahwa model 4P dapat diterapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dan kualitas kesehatan, yakni prediktif, pencegahan, partisipatif, dan personal.
AI juga sangat berguna dan menjadi bagian penting dalam motor perubahan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Terkait hal ini sejumlah lembaga pemerintah sudah melakukan pengolahan data berbasis AI, guna efektivitas waktu pengerjaan serta biaya operasional.
Menkomdigi juga menyebut pada 2025 rencananya pemerintah bakal meluncurkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Ini berguna sebagai layanan terintegrasi lintas kementerian.
"Di Kementerian Komdigi khususnya, dalam melaksanakan pengawasan terhadap konten negatif juga sudah menggunakan artificial intelligence," imbuh Meutya.
Terkait pelaksanaan pendidikan talenta, pemanfaatan teknologi AI bisa digunakan seusai kebutuhan individu. Hal tersebut dapat diterapkan untuk metode pembelajaran mandiri serta penyediaan materi pelatihan online, yang memungkinkan fleksibilitas akses bagi peserta didik.
Kemudian integrasi serta pengelolaan lalu lintas data berbasis AI bisa diterapkan untuk menunjang pengembangan kota pintar. Terkait pengembangan AI dalam mendukung smart city, pihak Kemenkomdigi sudah menjalin kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Untuk smart city ini juga kami sudah bekerja sama dengan ITB, karena kami tahu ITB melakukan pemeringkatan dan juga analisa terhadap kota-kota yang sudah menjalankan pelayanan berbasis digital," jelasnya.
Teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk mendukung program strategis pemerintah, termasuk keamanan pangan. AI bisa berguna usaha optimalisasi produktivitas pertanian pangan serta pengelolaan lahan, yakni terkait prakiraan cuaca, membaca iklim, serta dalam hal rantai pasok logistik makanan.
"Kita pahami bahwa AI akan terasa di segala lini, tapi kalau boleh kita memilih fokus dulu yang perlu disiapkan di antaranya adalah yang terkait dengan ketahanan gizi nasional," tutup Meutya.
Pada kesempatan yang lain, tepatnya awal Desember 2024 ini, Meutya Hafid juga sudah menekankan pentingnya semua pihak melakukan persiapan mengadopsi teknologi AI.
Meutya mengutip studi PwC tahun 2023 yang menunjukkan bahwa AI diproyeksikan dapat memberikan sumbangsih hingga 1 triliun dolar AS atau sekira Rp15,9 kuadriliun, terhadap produk domestik bruto wilayah ASEAN pada 2030.
Jika mengacu hasil studi tersebut, Indonesia berpotensi mendapat hasil hingga 366 miliar dolar AS atau Rp5,8 kuadriliun, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sampai 18,8 persen.
Editor: A. Sentosa