Jakarta, Arina.id—Rencana pemanfaatan lahan di sekitar kawasan hutan Universitas Indonesia (UI) untuk pembangunan Sekolah Rakyat memunculkan perdebatan mengenai perlindungan ruang terbuka hijau di Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penolakannya terhadap pengalihan fungsi Hutan Kota Universitas Indonesia (UI) menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Ia meminta kawasan tersebut tetap dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau (RTH) yang dibutuhkan Jakarta.
Pramono mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak keberatan jika pengelolaan Hutan Kota UI diserahkan kepada pemerintah daerah. Namun, penyerahan pengelolaan tersebut tidak boleh mengubah peruntukan kawasan dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pembangunan.
“Secara prinsip, DKI Jakarta tidak keberatan. Bahkan, Jakarta sedang memerlukan ruang terbuka hijau lebih banyak. Tetapi, saya tidak setuju kalau kemudian tempat ini peruntukannya dialihkan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemprov DKI sebenarnya telah mengusulkan dua lokasi alternatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Kedua lokasi tersebut berada di Jakarta Barat dan Jakarta Timur, masing-masing dengan luas sekitar dua hektare.
Salah satu lokasi yang disiapkan di Jakarta Timur berada di kawasan Cakung. Usulan itu disampaikan menyusul penambahan kuota pembangunan Sekolah Rakyat dari pemerintah pusat.
Pramono mengaku terkejut ketika muncul pemberitaan bahwa Hutan Kota UI akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut. Ia menegaskan Jakarta masih membutuhkan tambahan ruang terbuka hijau, sehingga kawasan yang telah berstatus RTH tidak semestinya dialihfungsikan.
“Sekali lagi saya tegaskan, Jakarta membutuhkan ruang terbuka hijau. Karena itu, kawasan yang saat ini berstatus ruang terbuka hijau tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan non-ruang terbuka hijau,” ujarnya.
Gus Ipul Klarifikasi Lokasi Sekolah Rakyat
Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak akan dilakukan di dalam kawasan Hutan Kota UI. Menurut dia, lahan yang dibahas berada di sisi wilayah Jakarta dan berbatasan langsung dengan kawasan hutan kota.
“Kita tidak akan membangun di hutan kota, dan tidak bisa Sekolah Rakyat itu dibangun dengan melanggar aturan,” kata Gus Ipul di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Gus Ipul menjelaskan, Kementerian Sosial sebelumnya meminta UI mencarikan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan sekitar delapan hektare. Sekolah tersebut direncanakan menampung lebih dari 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Dalam proses pencarian lahan, UI sempat menawarkan sejumlah alternatif, di antaranya kawasan Rawamangun dan Cawang. Namun, kedua lokasi tersebut masing-masing hanya memiliki luas sekitar 1,5 hektare sehingga dinilai belum mencukupi kebutuhan pembangunan.
UI kemudian menawarkan lahan di kawasan kampus sisi Jakarta yang berimpitan dengan Hutan Kota UI. Meski demikian, Gus Ipul menegaskan lokasi tersebut belum ditetapkan secara definitif.
Penentuan lokasi masih harus melalui pengecekan lapangan dan verifikasi administrasi oleh tim gabungan Kementerian Sosial, UI, dan Pemprov DKI Jakarta sebelum dilanjutkan ke tahap perjanjian kerja sama.
Ia juga memastikan pembangunan Sekolah Rakyat harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), ketentuan tata ruang, serta kepastian bahwa lokasi tidak berada di kawasan rawan bencana.
“Jadi kalau ada yang kritik, ya kita ucapkan terima kasih. Yang jelas, kami menolak kalau misalnya itu di hutan kota, ya Pak Pram, menolak. Saya juga menolak. UI juga menolak. Ya, saya juga menolak. Nanti kita luruskan bersama,” ujar Gus Ipul.
Sementara itu, Universitas Indonesia juga menegaskan lahan yang diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat bukan bagian dari kawasan Hutan Kota UI. UI memastikan kawasan hutan kota tetap dipertahankan dan dijaga kelestariannya.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI Erwin Agustian Panigoro mengatakan penentuan lokasi pembangunan masih membutuhkan survei kesiapan, penilaian kelayakan, serta pemeriksaan kesesuaian peruntukan lahan.
"Perhatian publik terhadap kelestarian Hutan Kota UI sejalan dengan komitmen UI sendiri. Akses pendidikan dan pelestarian lingkungan bukan dua hal yang harus dipertentangkan," ujarnya dalam keterangan tertulis.
Editor: Suci
