Arina.id— Selasa, 9 September 2025, demonstrasi berujung kerusuhan besar terjadi di Nepal. Gelombang protes besar-besaran itu berujung pada krisis politik setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ram Chandra Poudel sama-sama mengundurkan diri, Selasa (9/9/2025). Kekosongan kepemimpinan ini membuat militer turun tangan mengambil alih sementara kekuasaan.
Kerusuhan bermula dari keputusan pemerintah memblokir 26 platform media sosial yang dianggap belum mendaftar di Nepal. Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi menginstruksikan otoritas telekomunikasi menonaktifkan akses ke platform besar, termasuk Facebook, YouTube, X, dan LinkedIn.
"Platform yang tidak terdaftar akan dinonaktifkan mulai hari ini. Mereka bisa kembali beroperasi setelah mengajukan pendaftaran,” kata juru bicara kementerian, Gajendra Kumar Thakur dilansir AFP.
Pemblokiran merupakan keputusan kabinet setelah adanya perintah Mahkamah Agung pada September tahun lalu. Pada tahun 2023, negara tersebut mengeluarkan arahan yang mewajibkan platform media sosial untuk mendaftar dan membangun kehadiran lokal.
Diketahui hanya lima platform, termasuk TikTok dan Viber, yang telah terdaftar secara resmi dan dua lainnya sedang dalam proses. Akses ke aplikasi perpesanan Telegram diblokir pada bulan Juli, dengan alasan meningkatnya penipuan daring dan pencucian uang.
Pada bulan Agustus tahun lalu, pemerintah mencabut larangan sembilan bulan terhadap TikTok. Ini setelah aplikasi itu setuju untuk mematuhi peraturan Nepal.
Pemerintah Nepal sendiri kemudian mengatur media sosial melalui RUU yang mewajibkan platform mendaftar dan tunduk pada pengawasan lokal. RUU tersebut belum sepenuhnya dibahas di parlemen.
Namun aksi massa memandang hal itu sebagai bentuk penyensoran yang melanggar hak mereka atas kebebasan berbicara dan berekspresi.
Larangan ini digadang mempersulit jutaan warga Nepal bekerja di luar negeri untuk tetap terhubung dengan keluarga di rumah. Mereka menentang wacana tersebut dengan turun aksi pada Senin (8/9) di Gedung Parlemen.
Aksi tersebut berujung ricuh bermula dari para pengunjuk rasa berhasil menerobos gedung parlemen, yang memaksa aparat mengeluarkan meriam air, gas air mata dan peluru karet untuk mengendalikan kerusuhan.
Minggu-minggu sebelum larangan diberlakukan, Gen Z telah menyuarakan kegelisahan melalui media sosial terutama Tiktok. Kritik luas juga diarahkan pada kegagalan pemerintah yang menindak korupsi dan pengangguran anak muda di Nepal yang mencapai 20 persen.
Sebanyak 400 pengunjuk rasa mengalami luka, 19 demonstran meninggal dunia dan 100 polisi terluka akibat aksi yang dijuluki "Revolusi Gen Z" itu. Melihat gelombang protes Gen Z, di hari berikutnya, Selasa (8/9) PM Sharma Oil mencabut kembali larangan tersebut.
Meski larangan tersebut hanya berlangsung singkat dan telah dicabut, kemarahan publik terlanjur meluas menjadi protes besar terhadap korupsi, pengangguran, serta gaya kepemimpinan elit politik Nepal.
Rudabeh Shahid, peneliti senior di Pusat Asia Selatan Dewan Atlantik, mengatakan bahwa meskipun larangan media sosial menjadi penyebab langsung protes, ada akar penyebab yang sudah ada sejak bertahun-tahun lalu.
"Korupsi, nepotisme, dan ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Sejak penghapusan monarki pada tahun 2008, Nepal telah memiliki 14 pemerintahan, tanpa satu pun yang menyelesaikan masa jabatan penuh," jelasnya.
Artinya, protes tersebut merupakan perhitungan generasi terhadap budaya impunitas politik di kawasan Asia Selatan secara keseluruhan.
Diketahui Nepal, negara di Himalaya yang berbatasan dengan Tiongkok dan India serta berpenduduk 30 juta jiwa, telah menghadapi pergolakan politik selama bertahun-tahun.
"Meskipun protes-protes tersebut muncul setelah pelarangan media sosial, korupsi pemerintah selama bertahun-tahun dan kegagalan dalam menyediakan peluang ekonomi bagi kaum muda merupakan akar dari kerusuhan tersebut," ujarnya dilansir Nesweek.
Kaum muda, yang banyak di antaranya meninggalkan negara itu setiap tahun untuk bekerja, merasa terpinggirkan dari kesempatan.
"Hal ini diperparah oleh tren media sosial Nepo Kids anak-anak politisi, yang memamerkan kekayaan dan privilese mereka di media sosial," tukasnya.
Nepal memang menghadapi tantangan serius. World Bank (Bank Dunia) mengatakan bahwa 82% tenaga kerja Nepal ternyata berada di sektor informal. Data ini mengejutkan sebagai sebuah negara, di mana data pekerja informal tersebut jauh lebih tinggi daripada rata-rata global dan regional.
Sulitnya pekerjaan ini pun menjadi jawaban mengapa remitansi sangat penting bagi perekonomian Nepal, setara dengan sepertiga PDB negara itu tahun lalu dan merupakan tingkat tertinggi keempat di dunia. Remitansi sendiri adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya.
"Ketergantungan Nepal pada remitansi... telah menjadi pusat pertumbuhan negara tetapi belum menghasilkan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri, yang memperkuat siklus hilangnya kesempatan dan berlanjutnya kepergian banyak warga Nepal ke luar negeri untuk mencari pekerjaan," kata Bank Dunia dalam laporan negara terbarunya.
Tingkat korupsi
Nepal menempati peringkat ke-107 dari 180 negara dalam indeks korupsi milik Transparency International, mencerminkan ketidakpercayaan yang meluas terhadap sistem politiknya.
Di TikTok, video yang membandingkan perjuangan sehari-hari warga Nepal biasa dengan gaya hidup mewah anak-anak politisi barang-barang mewah, liburan mahal menjadi viral, memicu kebencian.
Sejak Nepal menjadi republik federal pada 2008 — mengakhiri perang saudara selama satu dekade, menghapus monarki, dan membawa Maois ke pemerintahan — negara ini terus mengalami pergantian perdana menteri yang sudah tua. Sejak saat itu, pergantian perdana menteri (PM) yang menua menjadi budaya tawar-menawar antar elit. Ini telah memicu persepsi publik bahwa pemerintah tidak peka pada warga.
Ketidakstabilan politik
Terjepit di antara dua tetangga raksasa, China dan India, Nepal telah berjuang untuk stabilitas, dengan 14 pemerintahan berganti sejak 2008 tidak ada yang berhasil menyelesaikan masa jabatan lima tahun penuh.
Sejarah modern Nepal yang penuh gejolak mencerminkan kerentanan ini. Pemerintahan turun-temurun Dinasti Rana berakhir pada 1951 dengan gerakan pro-demokrasi yang membawa demokrasi parlementer.
Satu dekade kemudian, Raja Mahendra melarang partai politik dan mengembalikan sistem "Panchayat" yang terpusat, yang berlangsung hingga "Gerakan Rakyat" 1990 memaksa kembalinya demokrasi multi-partai.
Pada 1996, Maois sayap kiri Nepal meluncurkan perang saudara selama satu dekade untuk menggantikan sistem parlementer kerajaan dengan republik rakyat, yang mengakibatkan lebih dari 17.000 kematian.
Perang ini akhirnya membuka jalan bagi penghapusan monarki pada 2008. Nepal mengadopsi konstitusi baru pada 2015, tetapi siklus gejolak politik terus berlanjut.
KP Sharma Oli telah menjadi simbol dari gejolak politik tersebut menjabat sebagai perdana menteri dalam empat periode non-berturut-turut sejak 2015. Kepemimpinannya berulang kali terganggu oleh mosi tidak percaya, pengunduran diri, keputusan Mahkamah Agung, atau perpecahan internal partai.
Nepal dilanda kekosongan kekuasaan
Pada Senin malam, Menteri Dalam Negeri Nepal Ramesh Lekhak mengundurkan diri dalam rapat kabinet mendadak. PBB menuntut penyelidikan yang cepat dan transparan atas kekerasan tersebut.
Selasa, atas desakkan publik, Perdana Menteri KP Sharma Oli juga mengundurkan diri. Ia memberi surat resmi ke Presiden Nepal.
"Saya mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri efektif dimulai pada hari ini untuk memudahkan langkah politik pencarian solusi dan penyelesaian masalah yang sedang terjadi," jelas Oli dalam suratnya kepada Presiden Ramchandra Paudel dikutip dari Reuters.
Beberapa jam kemudian, Presiden Ram Chandra Poudel mengumumkan pengunduran diri. Keputusan besar ini diambil di tengah gelombang protes besar-besaran yang berubah menjadi kerusuhan mematikan.
Pengunduran Poudel ini meninggalkan Nepal tanpa pemimpin eksekutif di tengah situasi yang makin chaos. Kekosongan pemimpin ini membuat militer Nepal mengambil alih sementara kekuasaan.
Militer bergerak cepat mengevakuasi para pejabat pemerintah dengan helikopter dari kawasan Bhaisepati ke barak militer.
"Panglima Militer Nepal, Ashok Raj Sigdel disebut tengah menyiapkan pernyataan resmi, menandakan peluang besar militer mengambil kendali sementara," Media lokal Kathmandu Post melaporkan.
Rupanya, mundurnya PM Nepal tak memadamkan amarah rakyat, kekerasan berlanjut ketika para pengunjuk rasa menyerbu gedung parlemen dan membakarnya. Istri mantan Perdana Menteri Nepal Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, meninggal dunia akibat terjebak di dalam rumah saat massa membakar rumahnya.
Editor: Muhammad Zunus