Jakarta, Arina.id — Wakil Ketua DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal meminta Komisi Digital (Komdigi) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar Trans7.
Hal ini disampaikan Cucun dalam Rapat dengar pembahasan isu tayangan Trans7 terkait Pesantren Lirboyo bersama Himasal, KPI, Komdigi, dan Trans7 di Gedung Parlemen DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis 16 Oktober 2025.
"DPR RI meminta kepada kementerian Komdigi dan Komisi Penyiaran Indonesia untuk bersama-sama melakukan audit mengevaluasi izin hak siar dari Trans7, seperti sebagaimana yang disampaikan Komisi Penyiaran Indonesia," kata Cucun dalam rapat.
DPR juga meminta Komdigi, KPI, dan pemerintah turut merespons tuntutan masyarakat atas tayangan trans7 dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan hasil audit antara Komdigi dengan KPI.
Sementara itu, Ketua KPI Pusat Ubaidillah menjelaskan bahwa tayangan Xpose Uncensored tidak hanya menampilkan relasi santri dan kiai di Pesantren Lirboyo, tetapi juga di pesantren lain seperti Al-Khoziny.
"Kami meminta Trans7 memohon maaf kepada seluruh pondok pesantren untuk mengobati luka publik yang masih terasa," katanya.
KPI telah menjatuhkan sanksi penghentian sementara dan membuka kemungkinan koordinasi lintas kementerian untuk mengevaluasi perpanjangan izin siaran Trans7. "Kami akan membuka komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait evaluasi perpanjangan izin tersebut," kata Ubaidillah.
Ubaid mengatakan lembaga penyiaran TV setiap 10 tahun diperpanjang izinya untuk itu pihaknya akan melakukan proses evaluasi.
Ketua Himpunan Alumni Santri Lirboyo (Himasal) Jawa Barat, Ubaidillah Harist mengatakan KPI perlu menegakkan pedoman perilaku penyiaran dan memberikan sanksi tegas atas pelanggaran etika tersebut.
"KPI diharapkan meninjau ulang regulasi penyiaran yang menyangkut pesantren, ulama, dan simbol keagamaan,”katanya.
Perwakilan alumni Lirboyo lainnya menilai permintaan maaf Trans7 tidak cukup. Mereka meminta adanya pertemuan langsung dengan narator dan pihak rumah produksi (PH) di balik konten Xpose Uncensored.
"Saya rasa harus diungkap siapa pemilik PH Sandika, siapa naratornya, dan dari mana ide konten itu berasal. Ini penting sekali,” ujarnya.
Direktur Utama Trans7 Atiek Nur Wahyuni menyatakan bahwa pihak Trans7 telah menghentikan secara permanen program Xpose Uncensored.
“Walaupun kami sudah mendapat sanksi dari KPI, kami juga mendapat arahan dari Bapak Chairul Tanjung, dan kami sepakat program ini dihentikan untuk selamanya. Kami juga memberikan tindakan tegas kepada pihak internal yang terlibat,” tambahnya.
Diketahui, tagar #BoikotTrans7 tengah ramai diperbincangkan di media sosial X (Twitter) sejak Senin 13 Oktober 2025, malam hingga hari ini, menyusul kontroversi tayangan yang dianggap menyinggung Pondok Pesantren Lirboyo.
Aksi boikot itu muncul sebagai reaksi kekecewaan warganet terhadap program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai melecehkan pesantren dan Ulama. Segmen tersebut berjudul: “Santrinya minum susu aja kudu jongkok, emang gini kehidupan di pondok?”
Editor: Muhammad Taufiq