Arina.id - Dua hari terakhir, Senin-Selasa (13-14 Oktober 2023), dunia mencatat jalan baru perdamaian antara Israel dan Hamas yang difasilitasi oleh Mesir. Dalam negosiasi gencatan senjata tersebut, sejumlah petinggi negara hadir, salah satunya Indonesia.
Akan tetapi, jalan damai ini justru diragukan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bakal berlangsung permanen dan bisa menyelesaikan masalah antara Palestina dan Israel. Ia memperingatkan, sejarah Israel melanggar gencatan senjata merupakan ancaman terbesar bagi perjanjian damai yang baru ditandatangani.
"Jejak Israel tentang pelanggaran gencatan senjata sangat buruk. Situasi ini memaksa kita untuk lebih berhati-hati dan teliti," kata Erdogan, seperti dikutip dari turkiyetoday Selasa 13 Oktober 2025.
Peringatan ini datang beberapa jam setelah Erdogan menandatangani deklarasi empat negara dengan Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, dan Emir Sheikh Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, menciptakan sesuatu yang ia sebut sebagai mekanisme jaminan internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mencegah Israel melanjutkan serangan di Gaza.
"Akan keliru jika menganggap kesepakatan ini sebagai dokumen yang dapat menyelesaikan masalah Palestina. Sebenarnya, ini hanyalah gencatan senjata," kata Erdogan kembali mengingatkan dan menekankan bahwa setiap kembalinya genosida akan membawa kerugian berat yang Israel tahu dengan baik.
Erdogan menegaskan, satu-satunya solusi untuk masalah Palestina adalah pembentukan negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan terintegrasi secara geografis dalam batas-batas 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
Dalam negosiasi tersebut, Erdogan menandatangani kesepakatan gencatan senjata bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah Sisi, dan Emir Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani pada sebuah pertemuan puncak di Mesir pada Senin 13 Oktober 2025.
Ia mengatakan kesepakatan tersebut harus dilaksanakan sepenuhnya dan Amerika Serikat harus terus menekan Israel agar menjalankan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Pertukaran sandera dan tahanan merupakan langkah penting menuju implementasi kesepakatan tersebut.
Erdogan berjanji bahwa Ankara akan terus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memajukan solusi dua negara.
"Pertama-tama, perlu memastikan terpenuhinya janji-janji yang dibuat oleh pemerintah Israel. Bagaimanapun, reputasi Israel dalam masalah ini sangat buruk. Saya percaya para aktor berpengaruh, terutama AS, akan terus mengambil langkah-langkah yang diperlukan ke arah ini," tambah Erdogan.
Pada Senin (13/10), gerakan Palestina Hamas membebaskan sisa 20 sandera yang masih terakhir yang ditahan di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, sebagai bagian dari kesepakatan dengan Israel.
Kantor Media Tahanan Palestina mengonfirmasi Israel telah membebaskan 1.718 tahanan Palestina yang ditahan di Gaza dan 250 tahanan lain yang menjalani hukuman penjara di Tepi Barat yang diduduki Israel, Yerusalem, dan luar negeri.
Rencana perdamaian Gaza 20 poin yang diajukan Trump diumumkan pada 29 September. Rencana tersebut menyerukan gencatan senjata segera, dengan syarat pembebasan sandera dalam waktu 72 jam.
Dokumen itu juga mengusulkan agar Hamas atau faksi bersenjata Palestina lainnya tidak memiliki peran dalam pemerintahan Jalur Gaza dan pengelolaan wilayah tersebut diserahkan kepada komite teknokratis yang diawasi oleh badan internasional yang dipimpin oleh Trump.
Pada fase pertama rencana tersebut, Israel juga diminta membebaskan hampir 2.000 tahanan Palestina. Sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, pasukan Israel menarik diri dari wilayah yang padat penduduk, dan bantuan kemanusiaan mulai berdatangan ke Jalur Gaza.
Fase selanjutnya mencakup pelucutan senjata Hamas, pembentukan mekanisme pemerintahan teknokrat sementara, dan penempatan Pasukan Stabilitas Internasional (ISF) untuk memastikan keamanan perbatasan.
Editor: Muhammad Taufiq