Nuremberg, Arina.id — Navi Pillay, hakim asal Afrika Selatan yang pernah memimpin pengadilan kasus genosida Rwanda dan mengetuai komisi penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut terjadi genosida di Gaza, meraih Hadiah Nobel Perdamaian 2026 pada Jumat (9/10/2026). Laporan komisi tersebut sebelumnya dikecam keras oleh Israel.
Perempuan berusia 85 tahun itu saat ini menjadi hakim di Mahkamah Internasional (ICJ) dalam perkara yang juga menuduh Myanmar melakukan genosida. Sepanjang kariernya, Pillay dikenal memperjuangkan penegakan hukum internasional.
Ia mendedikasikan penghargaan tersebut kepada para penyintas kejahatan internasional. Pillay menyampaikan pernyataan itu pada Jumat dari ruang sidang bersejarah 600 di Istana Kehakiman Nuremberg, Jerman, tempat berlangsungnya pengadilan terhadap para pemimpin Nazi Jerman setelah Perang Dunia II pada 1945–1946.
Ketua Komite Nobel Norwegia, Jorgen Watne Frydnes, mengatakan Pillay berperan penting dalam memastikan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida diproses melalui jalur hukum.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan penghargaan tersebut melegitimasi “kebencian terhadap Israel”. Kementerian itu juga menyindir bahwa propagandis Nazi Joseph Goebbels pasti akan “bertepuk tangan dari neraka”.
Karier Panjang Membela Hukum Internasional
Pillay merupakan putri seorang sopir bus dari keluarga keturunan Tamil. Karier hukumnya dimulai di pengadilan Afrika Selatan, tempat ia membela para aktivis antipartheid, sebelum berkiprah di Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
Ia pernah memimpin Komisi Penyelidikan Internasional Independen PBB. Komisi tersebut bukan juru bicara PBB dan pada tahun lalu menyimpulkan bahwa genosida sedang berlangsung di Gaza.
Dalam wawancara dengan AFP saat itu, Pillay mengatakan timnya telah menyerahkan ribuan informasi kepada jaksa di ICC.
Israel secara tegas menolak temuan laporan tersebut dan menyebutnya “menyimpang dan tidak benar”.
Komite Nobel menyatakan bahwa independensi, keahlian, dan keteguhan Pillay menjadikannya salah satu ahli hukum internasional yang paling dihormati pada masa kini.
Di Nuremberg, Pillay mengatakan para pemimpin dunia memiliki kewajiban hukum untuk melindungi hak asasi manusia dan menghindari perang. Ia juga mengkritik serangan terhadap ICC.
“Kita hidup pada era ketika hukum internasional dan hak asasi manusia menghadapi tekanan politik yang signifikan,” ujarnya.
Menurut Pillay, situasi yang semakin memburuk itu terlihat jelas dari berbagai serangan terhadap Mahkamah Pidana Internasional.
Kritik terhadap Serangan atas Lembaga Peradilan Internasional
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan lalu menyerukan agar seluruh negara anggota ICC keluar dari lembaga tersebut. Ia menyebut ICC sebagai “lembaga yang bertindak di luar kendali”.
Menanggapi kabar kemenangannya, Pillay sebelumnya melontarkan gurauan yang menyinggung keinginan Trump untuk meraih Nobel Perdamaian.
“Jika kalian bertepuk tangan sedikit lebih keras, mungkin saya akan berbagi penghargaan ini dengan Trump,” kata Pillay dalam sebuah acara di Nuremberg. Pernyataan tersebut terekam dalam video yang dibagikan Sekretaris Jenderal Amnesty International, Agnes Callamard, melalui media sosial X.
Komite Nobel menegaskan bahwa penghargaan kepada Pillay merupakan pengakuan atas kiprahnya dalam memerangi genosida, bukan pernyataan sikap mengenai apakah tindakan Israel di Gaza merupakan genosida.
Pillay mengatakan dirinya terkejut ketika banyak orang memuji keberaniannya dalam menyampaikan temuan laporan tersebut.
“Anda bisa membayangkan betapa terkejutnya saya. Mengapa seseorang perlu keberanian untuk menyampaikan kebenaran?” katanya.
PBB menyebut penghargaan tersebut sebagai bukti pentingnya perlindungan hak asasi manusia di dunia saat ini. Sementara itu, ICC menilai penghargaan tersebut memiliki arti khusus di tengah serangan terhadap hukum internasional.
Frydnes mengatakan penghargaan kepada Pillay mengirimkan pesan tegas kepada pihak-pihak yang menekan lembaga peradilan internasional, menjatuhkan sanksi kepada para hakim, dan menyerang institusi tersebut.
“Hal itu harus dihentikan,” ujarnya kepada AFP setelah pengumuman pemenang.
Sejak kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, Trump secara terbuka menyatakan keinginannya untuk meraih Nobel Perdamaian. Ia mengklaim sebagai kandidat yang paling layak dan menyatakan telah mengakhiri hingga delapan perang.
Namun, menurut sejumlah pakar di Oslo, perang Trump terhadap Iran, ambisi perluasan wilayah seperti di Greenland, kebijakan keras terhadap migran, serta serangannya terhadap multilateralisme dan media menjadi faktor yang menggugurkan peluangnya meraih penghargaan tersebut.
Hadiah Nobel Perdamaian terdiri atas medali emas, diploma, dan uang sebesar 1,2 juta dolar AS.
Penghargaan tersebut akan diserahkan dalam upacara resmi di Oslo pada 10 Desember 2026, bertepatan dengan peringatan wafatnya Alfred Nobel, penemu dan filantropis asal Swedia yang mendirikan penghargaan tersebut pada 1896.
Editor: Kendi Setiawan