Kemenag Susun Naskah Akademik Isu LGBTQ Gandeng Masyarakat Lintas Agama

Kemenag Susun Naskah Akademik Isu LGBTQ Gandeng Masyarakat Lintas Agama

Arina.id – Kebijakan publik yang menyentuh kehidupan sosial kemasyarakatan membutuhkan pertimbangan yang matang. Terlebih ketika bahasannya berkaitan dengan nilai agama, moralitas, keluarga, dan kehidupan sosial. 

Oleh karena itu Kementerian Agama Republik Indonesia menghimpun pandangan sejumlah tokoh dan pemuka agama sebagai bagian dari proses penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ). Kegiatan ini akan menjadi ruang pertukaran pandangan lintas agama terkait isu tersebut.

Kegiatan ini berlangsung pada 16–17 November 2026 di Millennium Hotel Sirih, Jakarta Pusat. Melalui forum ini, para pemuka agama diharapkan menyampaikan pemikiran yang bersumber dari ajaran masing-masing, sehingga penyusunan naskah akademik memperoleh pertimbangan keagamaan dan sosial yang lebih komprehensif.

Wakil Menteri Agama Romo Syafii dalam arahannya menekankan bahwa penyusunan naskah akademik tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025. Ia memandang keterlibatan tokoh agama penting dalam memperkuat landasan kebijakan sekaligus menjaga nilai-nilai kehidupan berbangsa.

"Perpres 111 Tahun 2025 yang dengan tegas mengatakan LGBT adalah ancaman terhadap pertahanan nonmiliter, itu berarti LGBT mengancam keberadaan atau substansi. Dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi yang Bapak Ibu kerjakan ini adalah upaya membelah keyakinan religiusitas umat-umat bangsa Indonesia, membelah keberadaan bangsa dan membantu pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkap Wakil Menteri Agama.

Lebih lanjut, ia mendorong seluruh jajaran Kementerian Agama untuk berpartisipasi dalam menyosialisasikan dan mendukung program tersebut. Penguatan regulasi, menurutnya, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk melalui kolaborasi dengan DPR RI.

Harapan serupa disampaikan Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Lale Syifah Nufus, yang hadir mewakili Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI untuk membacakan sambutan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik dapat menjadi salah satu bahan untuk memperkuat regulasi dalam upaya memberikan perlindungan dan pembinaan bagi generasi muda. 

Anggota DPR berharap kegiatan penyusunan Naskah Akademik mengenai Pencegahan Penyebaran Budaya LGBT dapat membantu memperkuat regulasi dalam rangka membentengi generasi muda.

Dalam forum tersebut, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memfasilitasi keterlibatan pemuka agama Buddha untuk menyampaikan perspektif berdasarkan sumber ajaran Buddha. Kontribusi ini menjadi bagian dari upaya memastikan pembahasan lintas agama berlangsung dengan memperhatikan prinsip dan konteks masing-masing tradisi keagamaan.

Bhikkhu Nyanasuryanadi Mahathera, yang hadir mewakili perspektif agama Buddha, menyampaikan bahwa pembinaan generasi muda perlu dibangun melalui pendekatan yang menyentuh berbagai lingkungan kehidupan. Ia mengemukakan empat pilar strategi, yakni pendidikan Pancasila melalui latihan moral, pengendalian diri, dan tanggung jawab relasional; ketahanan keluarga melalui komunikasi terbuka, pengasuhan sesuai usia, dan keteladanan orang tua; pembinaan remaja melalui kegiatan positif di vihara dan Sekolah Minggu Buddha (SMB); serta literasi digital kritis untuk menguji informasi, menjaga privasi, dan mengenali risiko eksploitasi daring. 

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pembinaan tidak cukup hanya bertumpu pada aturan. Keluarga, lembaga pendidikan keagamaan, dan lingkungan sosial juga memiliki peran dalam mendampingi anak dan remaja menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Penghimpunan pandangan tokoh agama merupakan bagian dari proses penyusunan naskah akademik, bukan akhir dari pembahasan. Berbagai masukan yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan yang memiliki landasan pemikiran kuat serta memperhatikan dimensi keagamaan dan kehidupan sosial masyarakat. 

Keterlibatan lintas agama juga memperlihatkan pentingnya ruang dialog dalam proses kebijakan publik. Setiap agama memiliki sumber ajaran, prinsip moral, dan pendekatan pembinaan yang dapat memberikan perspektif berbeda. Perbedaan tersebut perlu dikelola melalui komunikasi yang saling menghormati dan argumentasi yang bertanggung jawab. 

Sebab, menurut dia, kebijakan yang baik tidak berhenti pada rumusan tertulis. Implementasinya perlu memberi manfaat nyata, melindungi masyarakat, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.


Editor: Muhammad Taufiq
logo