Arina.id - Terkait nasib warga Gaza Palestina, isi kepala Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sepertinya benar-benar mirip dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya sama-sama mengusulkan agar warga Gaza Palestina direlokasi dari tempat tinggal mereka sendiri.
Sebelumnya, Trump mengusulkan akan melakukan pembersihan warga Gaza lalu merelokasinya ke Mesir dan Yordania. Amerika juga akan ikut campur masuk ke sana. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan Netanyahu di Gedung Putih (White House) beberapa waktu lalu.
Kemudian isu tersebut meluas dan menuai banyak kritik serta penolakan, terutama penolakan dari dua negara yang diusulkan Trump sebagai tempat relokasi. Mesir dan Yordania sama-sama menolak tegas usulan tidak masuk akal dari Trump tersebut.
Beberapa hari setelahnya, giliran Netanyahu yang berseloroh mirip Trump. Ia menyatakan rakyat Palestina bisa membangun negara sendiri di Arab Saudi daripada di tanah air mereka.
"Orang-orang Saudi bisa membuatkan negara Palestina di Arab Saudi; mereka punya banyak lahan di sana," kata Netanyahu dalam wawancara dengan media Israel pada Kamis 6 Februari 2025.
Dkutip dari ANTARA, Netanyahu menolak gagasan berdirinya negara Palestina sebagai syarat normalisasi hubungan dengan Saudi dan menyebut gagasan itu sebagai "ancaman keamanan bagi Israel."
"Setelah 7 Oktober, Anda tahu apa itu? Dulu ada negara Palestina, disebut Gaza," kata dia. "Gaza, yang dipimpin oleh Hamas, adalah negara Palestina dan lihat apa yang kita dapatkan."
Netanyahu memperkirakan normalisasi hubungan Israel-Arab Saudi akan segera tercapai. "Menurut saya, perdamaian antara Israel dan Arab Saudi tidak hanya mungkin, tetapi akan terjadi," kata dia.
Namun, Kementerian Luar Negeri Saudi menolak narasi Netanyahu itu. Mereka menegaskan lagi bahwa normalisasi dengan Israel tidak akan terjadi tanpa berdirinya negara Palestina — sebuah syarat yang tidak pernah diindahkan oleh Netanyahu.
Bahrain dukung KTT darurat Arab bahas usulan Trump
Bahrain menyatakan dukungannya untuk mengadakan KTT darurat Arab guna membahas nasib rakyat Palestina usai usulan kontroversial Presiden AS Donald Trump untuk mengambil alih Jalur Gaza dan memindahkan warganya.
Kantor Berita Bahrain mengutip pernyataan Menteri Luar Negeri Abdullatif Al Zayani, mengatakan mendukung KTT di Kairo, dan menekankan pentingnya "melanjutkan konsultasi politik di antara negara-negara Arab mengenai perkembangan terbaru di kawasan."
Ia menambahkan bahwa sikap kerajaan tersebut muncul dalam kerangka kepemimpinannya pada KTT Arab ke-33. Al Zayani menegaskan kembali bahwa sikap negara-negara Arab "terhadap perjuangan Palestina akan tetap teguh dan bersatu."
"Perdamaian menyeluruh di Timur Tengah bergantung pada perlindungan hak-hak rakyat Palestina, pencegahan penggusuran dari tanah mereka, dan pembentukan negara merdeka," ujarnya.
"Negara Palestina dengan kedaulatan penuh dapat hidup berdampingan secara damai dengan Israel sejalan dengan resolusi internasional dan Inisiatif Perdamaian Arab," katanya seperti dikutip oleh BNA.
Dukungan penyelenggaraan KTT tersebut muncul di tengah upaya negara-negara Arab yang intensif untuk menyatukan sikap bersama atas usulan Trump, dengan dipimpin Mesir.
Sementara itu, gerakan perjuangan Palestina Hamas menegaskan tak akan mengizinkan pasukan Amerika Serikat menginjakkan kakinya di Jalur Gaza sembari mengharapkan bahwa ucapan Presiden Donald Trump soal pemindahan paksa warga Palestina ke luar Gaza "tidak serius".
"Kami telah berjuang melawan penjajahan Palestina selama bertahun-tahun dan, tentu saja, kami tak akan mengizinkan suatu penjajahan baru," ucap perwakilan Hamas Sami Abu Zuhri kepada harian pro-pemerintah Turki, Hurriyet.
"Kami memandang pernyataan Trump tak adil dan menghina rakyat kami, dan kami tak akan mengizinkan tentara Trump memasuki Gaza dalam keadaan apapun," kata Zuhri.
Editor: Muhammad Taufiq