Jakarta, Arina.id - Penangkapan Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol di kompleks kepresidenan sulit dilakukan oleh penyidik setelah diadang oleh pasukan militer pengawal presiden (Paspampres) dan ribuan pendukung Yoon. Korsel pun terancam chaos dan huru hara besar.
Surat perintah penangkapan terhadap Yoon sendiri diterbitkan oleh pengadilan setempat atas permintaan dari Badan Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) dengan tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan terkait deklarasi darurat militernya pada 3 Desember 2024.
Status jabatan Presiden Yoon sendiri saat ini ditangguhkan. ICO dalam pernyataan tertulisnya menegaskan kalau polisi sedang dan terus berusaha melaksanakan surat perintah penangkapan kepada Yoon.
Namun sampai sekarang polisi menyatakan penangkapan belum bisa dilakukan setelah mereka dihalangi oleh Paspampres memasuki kompleks kepresidenan. Paspampres ini merupakan bagian dari satuan militer yang diduga merupakan bagian dari Komando Pertahanan Ibu Kota Korsel.
CIO memiliki waktu hingga Senin (6/1) untuk melaksanakan surat perintah penangkapan terhadap Yoon. Akan tetapi, selain berpotensi terlibat bentrokan dengan pasukan pengamanan presiden, upaya penyidik CIO semakin terhalang akibat adanya ribuan pendukung Yoon yang berunjuk rasa di luar kompleks kepresidenan.
Para pengunjuk rasa berhimpun di dekat kompleks kepresidenan selama beberapa hari ini untuk menolak pemakzulan Yoon dan penahanannya. Sejumlah pengunjuk rasa bahkan harus digotong pihak kepolisian saat membubarkan aksi mereka.
Sejumlah pengamat menyatakan, penangkapan Yoon pada Sabtu atau Minggu berpotensi caos akibat eskalasi keributan dan bentrokan yang lebih besar. Sementara, melaksanakannya pada Senin akan terlalu dekat dengan tenggat akhir surat perintah penangkapan.
Dikutip dari Antara, CIO telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan satuan penyidik kementerian pertahanan untuk melakukan penyelidikan bersama terkait deklarasi darurat militer Yoon.
Tim gabungan yang melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut terdiri dari 30 orang dari CIO dan 120 personel kepolisian, yang 70 di antaranya bersiaga di luar kompleks kepresidenan.
CIO mengajukan surat perintah penangkapan setelah Yoon mengabaikan tiga kali panggilan untuk pemeriksaan. Badan tersebut juga telah mendapat surat perintah untuk menggeledah kompleks kepresidenan.
Tim penasihat hukum Yoon menyebut surat perintah tersebut "ilegal dan tidak sah". Yun Gap-geun, seorang anggota tim penasihat hukum Yoon, pada Jumat menyatakan akan mengambil "tindakan hukum" terhadap upaya CIO menangkap kliennya.
Pihak kepolisian menyatakan, apabila Dinas Keamanan Kepresidenan atau pendukung Yoon terus berusaha menghalang-halangi CIO melakukan tugasnya, mereka akan ditangkap dan didakwa menghalangi pelaksanaan tugas resmi.
Apabila Yoon berhasil ditangkap, penyidik berencana membawanya ke kantor pusat CIO di Gwacheon, di selatan Seoul, untuk pemeriksaan sebelum melakukan penahanan terhadapnya.
Editor: Muhammad Taufiq