Jakarta, Arina.id—Memasuki abad kedua, Nahdlatul Ulama (NU) menghadapi tantangan yang jauh lebih berat karena besarnya jumlah warga yang diperkirakan mencapai lebih dari separuh Muslim Indonesia.
Merujuk data yang dirilis Alvara Research Center menunjukkan bahwa pada tahun 2016, sekitar 50,3 persen masyarakat Muslim Indonesia mengidentifikasi dirinya sebagai warga NU. Angka ini melonjak menjadi 59 persen pada tahun 2019, kemudian stabil pada kisaran 56–57 persen sepanjang 2023 hingga 2025.
Pernyataan itu disampaikan Ketua PBNU Bidang Media, IT, dan Advokasi Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali) dalam diskusi Transformasi Nahdlatul Ulama Memasuki Abad Kedua di Aula Kantor PKB Jakarta, Kamis (5/2/2026).
"NU mengurus puluhan juta warga, tetapi bukan negara dan tidak menerima pajak. Tentu tantangannya sangat besar,” kata Savic.
Menurut Savic, setidaknya ada empat tantangan utama yang harus dijawab NU ke depan. Pertama, melemahnya ekonomi agraria yang selama ini menjadi basis sosial warga NU.
Perubahan menuju masyarakat industrial, kata Savic, berpotensi mengikis kultur komunal yang menopang kekuatan organisasi.
"NU bertahan karena kultur agraria. Kalau ekonomi petani melemah, bebannya juga akan dirasakan NU,” jelasnya.
Kedua, sektor pendidikan. Savic menilai mobilitas sosial generasi NU saat ini merupakan hasil keberhasilan transformasi pendidikan, termasuk meningkatnya akses beasiswa dan studi luar negeri.
"Oleh karena itu, arah kebijakan pendidikan akan sangat menentukan masa depan kaderisasi di tubuh NU," ujarnya.
Ketiga, kemampuan NU beradaptasi dengan dunia digital. Ia menilai generasi baru lebih egaliter, terbuka, dan rasional sehingga pola kepemimpinan karismatik yang menuntut kepatuhan tanpa kritik tidak lagi relevan.
"PBNU tidak bisa lagi mengandaikan warga hanya sami'na wa atho'na. Generasi sekarang membutuhkan dasar rasional dalam setiap mengambil keputusan,” bebernya.
Keempat, persoalan otoritas organisasi. Savic menilai upaya menertibkan NU agar lebih terstruktur termasuk dalam tata kelola organisasi akan berhadapan dengan kultur NU yang sejak lama bersifat konfederatif.
"Kultur konfederatif itu tidak mudah ditertibkan menjadi sentralistik. Organisasi yang didesain tidak sesuai dengan kultur masyarakatnya punya potensi gagal," katanya.
Selain tantangan internal, Savic juga menyoroti posisi NU di panggung global. Meski kerap disebut sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, ia menilai pengaruh internasional NU belum sebanding dengan status tersebut.
"NU bukan negara, secara ekonomi juga lemah, sehingga tidak mudah menghadirkan pengaruh di tingkat global,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa kekuatan intelektual juga perlu diperkuat, terutama melalui karya-karya ulama yang mampu menembus forum internasional.
Karena itu, Savic menekankan pentingnya strategi besar agar NU tidak hanya kuat secara domestik, tetapi juga memiliki daya tawar global.
"Kalau kita ingin NU maju dan leverage internasionalnya meningkat, tantangan-tantangan itu harus dipecahkan,” pungkasnya.
Indonesia Alami Kemunduran Demokrasi, NU Hadapi Dilema
Sementara itu, pengamat politik Prof. Muhammad AS Hikam menilai Indonesia saat ini tengah menghadapi krisis demokrasi yang ditandai dengan kemunduran kualitas demokrasi sekaligus menguatnya praktik agresi terhadap nilai-nilai demokratis.
"Saya berangkat dari satu premis boleh disetujui, boleh tidak bahwa Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi. Bahkan, demokrasi itu sendiri kini mengalami agresi,” ujar Hikam saat mengawali diskusi tentang NU memasuki abad kedua.
Menurutnya, situasi tersebut menempatkan Indonesia pada dilema besar. Di satu sisi demokrasi tetap dijalankan sebagai sistem politik, namun di sisi lain berpotensi dibajak oleh kepentingan kekuasaan.
Hikam menilai dilema serupa juga tercermin dalam perjalanan Nahdlatul Ulama (NU) memasuki abad kedua NU. Sebagai organisasi masyarakat sipil, NU secara historis memiliki kapasitas kuat untuk melakukan koreksi sosial-politik.
Namun, NU saat ini tidak sedang dalam kondisi baik-baik saja, seiring dengan Indonesia yang juga menghadapi berbagai persoalan struktural.
"NU punya kemampuan koreksi tapi kita juga menghadapi dilema serius yang bersumber dari kualitas ekonomi dan tekanan eksternal," katanya.
Hikam menyoroti peran Lakpesdam PBNU yang dinilainya belum optimal dalam menghasilkan analisis strategis yang berdampak langsung pada kebijakan publik, terutama terkait persoalan mendasar seperti mahalnya biaya pemerintahan dan relasi kuasa.
Jika menelusuri sejarah politik Islam di Indonesia, khususnya keputusan NU untuk menarik diri dari politik praktis pada era 1980-an.
Langkah itu dinilainya sebagai respons rasional terhadap upaya marginalisasi kekuatan Islam dalam politik formal, sekaligus strategi untuk memperkuat peran sosial-keagamaan.
"NU saat itu menarik diri dari partai politik dan memfokuskan diri pada kerja sosial-keagamaan. Namun dari proses tersebut kemudian lahir kanal-kanal politik baru yang pada akhirnya melahirkan PKB,” jelas Hikam.
NU Harus Kritis terhadap Pemerintah
Sementara itu, Pengasuh Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, Magelang KH Yusuf Chudlori (Gus Yusuf) mengatakan dengan jumlah warga yang disebut mencapai puluhan juta, ia melihat potensi ekonomi besar yang dapat digerakkan bila dikelola secara profesional.
"Kiai, tidak cukup hanya memberi legitimasi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga harus menjalankan fungsi amar makruf nahi munkar yakni mendorong kebijakan yang baik sekaligus mengoreksi yang dinilai tidak tepat," katanya.
Ia mencontohkan persoalan guru honorer, keberadaan toko kelontong yang terdesak ritel modern hingga regulasi dalam KUHP baru soal poligami yang dinilai perlu dikritisi.
Menurutnya, masyarakat masih berharap kepada kiai dan NU sebagai pengayom, terutama saat menghadapi tekanan kekuasaan atau ketidakadilan.
"Ketika masyarakat terhimpit, mereka pasti larinya ke kiai. Karena itu NU harus hadir dan bersuara,”tuturnya.
Gus Yusuf menegaskan bahwa kunci transformasi NU terletak pada kemampuan merawat tradisi sekaligus menggerakkan inovasi.
"Dengan cara itu, NU tetap menjadi kekuatan sosial yang mampu menjawab tantangan zaman serta memberikan manfaat nyata bagi umat," jelas Gus Yusuf.
Editor: Suci