Arina.id -- Pemerintah Mesir tengah mempersiapkan rencana membangun ulang Jalur Gaza, tanpa memindahkan warga Palestina keluar dari Tanah Air mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Abdel Fatah Al Sisi pada Minggu (16/2/2025) waktu setempat.
Abdel Fatah Al Sisi menyebut rancangan tersebut sebagai rencana “komprehensif” untuk membangun ulang wilayah Gaza yang hancur akibat invasi militer Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Mesir menegaskan hal itu ketika bertemu Ronald Lauder selaku Ketua Kongres Yahudi Dunia di Kairo, Mesir.
Pihak Mesir berpendapat bahwa rekonstruksi Gaza akan dilakukan tanpa pemindahan paksa penduduk dari wilayah Palestina. Presiden Sisi juga menekankan agar semua pihak bertindak secara bertanggung jawab untuk menjaga status gencatan senjata dan menghindari meluasnya konflik.
“Pembentukan negara Palestina berdasarkan perjanjian perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, adalah satu-satunya jaminan untuk mencapai perdamaian abadi,” terang Sisi dalam pernyataan resmi di kantor Presiden Mesir, dikutip dari Antaranews.
Di sisi lain, situasi kondusif usai gencatan senjata antara Hamas-Israel terancam buyar lantaran sederet pernyataan kontroversial yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Donald Trump berulang kali menyerukan niatannya untuk mengambil alih kendali wilayah Jalur Gaza. Ia berniat merelokasi penduduk Palestina keluar Gaza, dengan dalih pembangunan kembali kawasan tersebut.
Trump bahkan berniat mengambangkan wilayah Gaza menjadi resor pantai mewah yang dsebutnya sebagai Riviera di Timur Tengah.
Ide absurd Donald Trump terang saja mendapat penolakan dan kecaman keras dari berbagai pihak. Tak jarang pula pendapat yang muncul bahwa program tersebut sejatinya adalah pembersihan etnis secara terselubung.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam keras ide konyol Donald Trump soal relokasi warga Gaza. Hal itu ia sampaikan ketika menghadiri KTT Uni Afrika ke-38 di Ethiopia.
"Siapa pun yang berpikir dapat memaksakan ‘Kesepakatan Abad Ini’ yang baru atau mengusir rakyat Palestina dari tanah air mereka adalah orang yang berilusi," kata Abbas.
Kemudian Spanyol sebagai salah satu negara besar anggota Uni Eropa juga tidak menyetujui rencana Donald Trump terhadap Gaza.
"Tidak ada operasi real estat yang dapat menutup aib, kejahatan terhadap kemanusiaan... yang telah kita lihat di Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Kita seharusnya tidak mengizinkannya. Dan dari Spanyol, kita tidak akan mengizinkannya," ucap Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez.
Penolakan juga disampaikan oleh kelompok Jihad Islam Palestina lewat perwakilannya, Nasser Abu Sharif. Ia dengan tegas tidak akan membiarkan terwujudnya rencana AS untuk merelokasi warga keluar dari Jalur Gaza.
Editor: A. Sentosa