Jakarta, Arina.id—Demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup dan memburuknya layanan publik di berbagai kota di Prancis berujung ricuh pada Sabtu (17/10/2026). Sedikitnya 400 orang ditangkap setelah bentrokan antara demonstran dan polisi, disertai pembakaran gedung, perusakan fasilitas umum, serta penjarahan toko.
Aksi yang melibatkan ratusan ribu orang tersebut berlangsung di tengah meningkatnya keresahan masyarakat terhadap mahalnya biaya hidup, kenaikan harga bahan bakar, ketimpangan sosial, serta buruknya kondisi pendidikan.
Di sejumlah kota, kericuhan menyebabkan kerusakan bangunan publik. Balai Kota Limoges dilaporkan terbakar. Sementara itu, di Marseille, sekelompok demonstran menerobos masuk ke balai kota dan merusak bangunan. Di Lyon, kantor pariwisata juga dibakar.
Dikutip dari Reuters, Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan sekitar 400 orang telah ditangkap setelah serangkaian insiden kekerasan. Sebagian besar orang yang ditangkap merupakan orang dewasa.
Nunez memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh Prancis. Namun, serikat pekerja CGT memperkirakan jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menegaskan pemerintah tidak akan tunduk pada intimidasi akibat kerusuhan tersebut. Ia menyalahkan kelompok kiri jauh dan pelaku kriminal atas kekerasan yang terjadi menjelang pemilihan presiden Prancis pada 2027.
“Kepada mereka yang jelas ingin menggunakan kekerasan ini sebagai ‘pemanasan’ menjelang pemilihan presiden, saya tegaskan: Kami tidak akan membiarkan diri kami diintimidasi. Tidak seorang pun akan memaksakan agenda politiknya melalui kekerasan,” tulis Lecornu melalui akun X.
Presiden Emmanuel Macron juga berjanji menuntut dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyerangan dan perusakan selama demonstrasi.
“Kita semua akan bersatu melawan para penyebar kekacauan, yang hanya berusaha merusak institusi kita dan menghalangi orang-orang yang menyampaikan tuntutannya secara damai,” tulis Macron melalui akun X.
Berawal dari Protes Pelajar
Gelombang demonstrasi tersebut bermula pada September 2026, ketika pelajar di kawasan pinggiran utara Paris memprotes kekurangan guru dan buruknya fasilitas sekolah. Aksi itu kemudian berkembang menjadi gerakan yang lebih luas dengan tuntutan terkait ketimpangan sosial, belanja publik, dan standar hidup masyarakat.
Pada demonstrasi Sabtu, kelompok mahasiswa, serikat pekerja, dan aktivis gerakan Rompi Kuning atau Yellow Vest turut turun ke jalan. Gerakan Rompi Kuning sebelumnya dikenal melalui aksi protes terhadap kebijakan pemerintah Prancis, termasuk persoalan harga bahan bakar dan biaya hidup.
Sebagian besar demonstran mengikuti aksi secara damai. Namun, sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan aparat, melempar benda ke arah polisi, membakar kendaraan, serta menjarah sejumlah toko.
Di Paris, polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa di sejumlah titik. Sejumlah demonstran juga dilaporkan berusaha menerobos pusat perbelanjaan dan merusak pertokoan.
Seorang demonstran berusia 19 tahun bernama Lola mengatakan masyarakat turun ke jalan karena tekanan biaya hidup dan persoalan pendidikan yang belum terselesaikan.
“Kami berjuang karena biaya hidup terlalu berat, karena harga bahan bakar terlalu tinggi, dan karena para pelajar sekolah menengah diserang serta terluka di seluruh negeri hanya karena mencoba berunjuk rasa dan meminta lebih banyak guru serta kondisi belajar yang layak,” kata Lola, dikutip Reuters.
Penggunaan Kekerasan Aparat Diselidiki
Di tengah kerusuhan, tindakan aparat kepolisian turut menjadi sorotan. Seorang remaja dilaporkan kehilangan satu tangan setelah mengambil granat kejut di tengah bentrokan. Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez membenarkan laporan mengenai insiden tersebut.
Laporan mengenai cedera demonstran itu memicu kembali kritik terhadap penggunaan senjata pengendali massa oleh kepolisian. Lembaga pengawas kepolisian Prancis dilaporkan tengah menyelidiki sedikitnya dua lusin dugaan kekerasan aparat.
Perdana Menteri Lecornu menyebut lebih dari 150 anggota kepolisian terluka dalam demonstrasi Sabtu. Namun, ia tidak merinci jumlah demonstran yang mengalami luka-luka.
Kerusuhan ini terjadi ketika pemerintahan Macron menghadapi tekanan ekonomi dan politik menjelang pemilihan presiden tahun depan. Upaya pemerintah mengurangi utang negara juga belum sepenuhnya meredakan kekhawatiran investor terhadap kondisi ekonomi Prancis.
Gelombang protes serupa turut berlangsung di sejumlah negara Eropa. Demonstrasi di Belgia, Portugal, dan Italia juga diwarnai keresahan terkait biaya hidup, sedangkan aksi di Albania berkaitan dengan kritik terhadap korupsi pemerintah, minimnya lapangan kerja, dan buruknya standar pendidikan.
Editor: Suci