Yogyakarta, Arina.id—Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Mahfud MD menyebut Pancasila menjadi jalan tengah dalam perdebatan mengenai bentuk negara Indonesia, apakah menjadi negara agama atau negara sekuler.
Menurut Mahfud, sejak awal berdirinya Indonesia, pergulatan antara Pancasila, agama, dan negara telah menjadi bagian dari dinamika kehidupan kebangsaan. Perdebatan tersebut bahkan muncul sejak proses perumusan dasar negara menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
“Kalau kata Gus Dur, kita ini negara bukan-bukan,” seloroh Mahfud MD saat memberikan kuliah umum bertajuk “Point of View: Pancasila dan Relasi Agama-Negara” di Gedung Amphitheater E8 Djarnawi Hadikusuma Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (28/9/2026).
Pakar hukum tata negara itu menjelaskan, Indonesia tidak memilih menjadi negara agama, tetapi juga tidak memisahkan agama dari kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana konsep negara sekuler.
“Di dunia ada lebih dari 50 negara dengan penduduk mayoritas muslim, tetapi bentuk negaranya bermacam-macam. Ada yang republik, emirat, kerajaan, dan sebagainya,” ujar Mahfud.
Menurutnya, keberagaman bentuk negara di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim menunjukkan bahwa Islam tidak menentukan satu bentuk negara yang seragam. Dalam konteks Indonesia, agama kemudian ditempatkan sebagai nilai penting dalam kehidupan berbangsa, sementara bentuk negara disepakati berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia yang plural.
Mahfud juga mengulas peran organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Kedua organisasi tersebut turut berperan dalam dinamika pemikiran mengenai hubungan agama, negara, dan Pancasila.
Ia menilai ketegangan antara kelompok religius dan nasionalis dalam menentukan hubungan agama dan negara merupakan hal yang wajar. Sebab, konsep negara bangsa relatif baru dalam sejarah banyak negara.
Kuliah umum yang dihadiri sekitar 300 peserta tersebut diselenggarakan Jaringan Gusdurian bekerja sama dengan Program Studi Doktor Politik Islam dan Pusat Studi Ahmad Syafi’i Maarif UMY.
Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian Jay Akhmad mengatakan, pemilihan Mahfud MD sebagai pembicara berkaitan dengan kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) serta gagasan yang dinilai memiliki irisan dengan pemikiran Gus Dur, khususnya mengenai penegakan hukum dan kemaslahatan rakyat.
“Khususnya melalui tema ini kami ingin mengajak sivitas akademika yang saat ini didominasi gen Z untuk bersama-sama merefleksikan posisi kita dalam kondisi berbangsa dan bernegara hari ini,” kata Jay.
Ia menilai kehadiran ratusan peserta dalam kuliah umum tersebut menunjukkan generasi muda masih memiliki perhatian terhadap persoalan kebangsaan.
Agenda di UMY tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Jaringan Gusdurian yang akan digelar di sejumlah kota di Indonesia, di antaranya Makassar, Pontianak, Mataram, dan Medan.
Selain kuliah umum, Jaringan Gusdurian bersama Prodi Doktor Politik Islam dan Pusat Studi Ahmad Syafi’i Maarif UMY juga menggelar sarasehan bertajuk “Situasi Demokrasi dan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Yogyakarta”.
Sarasehan tersebut diikuti sekitar 50 peserta dari kalangan akademisi, jurnalis, organisasi masyarakat keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk membahas kondisi demokrasi serta kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta dan Indonesia.
Editor: Suci