Arina.id. Mohammed Al-Bashir akan memimpin pemerintahan transisi Suriah pasca kudeta Bashar Al-Assad. Kabinet Mohammed Al-Bashir berlaku hingga tanggal 1 Maret 2025.
Mohammed Al-Bashir sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Syrian Salvation Government (SSG) alias Pemerintahan Penyelamat Suriah. Namun, ia kini dipercaya untuk mengendalikan pemerintahan transisi Suriah.
Kabinet Mohammed Al-Bashir nantinya akan menjalankan pemerintahan transisi sampai dengan 1 Maret 2025.
"Menurut keputusan Komando Umum, kami telah mendapat izin untuk membentuk sebuah pemerintahan sementara yang akan berjalan secara tentatif hingga 1 Maret 2025," kata Al-Bashir kepada Al-Hadath, seperti dikutip Antaranews, Selasa, 10 Desember 2024.
Menurut laman Al-Jazeera, Al-Bashir memimpin pemerintahan de facto yang digagas Hayat Tahrir al-Sham di provinsi Idlib. Sumber yang sama juga menjelaskan ia akan memimpin pemerintahan transisi Suriah hingga 1 Maret 2025.
Katanya, penunjukan terhadap Mohammed Al-Bashir dilakukan setelah ia menemui sejumlah anggota pemerintahan Bashar Al-Assad.
"Hari ini kami mengadakan pertemuan untuk kabinet dan kami mengundang anggota dari pemerintahan lama dan beberapa direktur pemerintahan di Idlib dan sekitarnya.
"Tujuannya guna memfasilitasi semua pekerjaan yang diperlukan selama dua bulan ke depan sampai kami memiliki sistem konstitusional untuk dapat melayani rakyat Suriah," ujar Al-Bashir.
"Kami mengadakan pertemuan-pertemuan lain untuk memulai kembali lembaga-lembaga agar dapat melayani masyarakat kami di Suriah," sambungnya.
Mohammed Al-Bashir disebut-sebut sangat dekat dengan Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS termasuk kelompok oposisi yang telah menguasai kota Damaskus pada Minggu, 8 Desember 2024.
SSG turut memberikan bantuan di kota Aleppo. Aleppo merupakan kota besar yang pertama kali berhasil dikuasai usai aksi yang dilakukan kelompok oposisi.
Berdasarkan keterangan Hurriyet, sebuah media pro pemerintah Turki, pemerintahan transisi Suriah bakal segera menyampaikan peta jalan selama proses ini.
Peta jalan tersebut meliputi kegiatan sensus, pembentukan konstitusi baru, hingga masalah pemilu yang bebas.
Di lain sisi, Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan transisi Suriah yang berada di bawah kendali PBB.
Hal ini dikatakan Joe Biden dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II asal Yordania pada Senin, 9 Desember 2024. Biden menyebut masa peralihan harus berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.
Ia juga memberikan dukungan terhadap stabilitas Yordania dan peran penting yang dilakukan salah satu negara Teluk itu dalam rangka mengurangi situasi buruk di Timur Tengah.
Editor: Abdul Fatah