Jakarta, Arina.id - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Pleno di Hotel Sultan Jakarta, Selasa kemarin 9 Desember 2025.
Dalam Pleno Syuriyah PBNU kubu Sultan itu menetapkan Zulfa Muthofa sebagai Pejabat (Pj) Ketua Umum PBNU menggantikan Gus Yahya, setelah sebelumnya dimakzulkan oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.
Merespons itu, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf mengatakan rapat pleno PBNU dengan agenda pemilihan penjabat ketua umum PBNU kemarin tidak memenuhi syarat untuk digelar.
"Ini sendiri kan secara aturan tidak bisa disebut pleno," ujar Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa 9 Desember 2025.
Gus Yahya menjelaskan, pleno tidak bisa hanya diadakan oleh jajaran Syuriyah secara mandiri mesti melibatkan jajaran Tanfidziyah.
"Yang mengundang hanya Syuriyah, ini enggak bisa, karena harus, pleno itu harus diundang oleh Syuriyah dan Tanfidziyah," kata Gus Yahya.
Yahya mengatakan, pleno ini juga tidak sah karena perencanaannya tidak melibatkan ketua umum PBNU yang sah. "Tidak melibatkan saya sebagai Ketua Umum yang sah," kata Yahya lagi.
Menurut Gus Yahya, rapat para kiai sepuh NU di Jombang dan Lirboyo sudah menegaskan kalau pencabutan dirinya dari kursi ketua umum tidak sah dan bertentangan dengan AD/ART organisasi.
"Rapat yang lalu itu jelas para kiai sepuh juga mengatakan dengan tegas sekali bahwa itu bertentangan dengan AD/ART," tegasnya.
Gus Yahya menilai, rapat pleno yang akan dilaksanakan hari ini sebatas manuver dari sejumlah pihak. Ia mengaku tidak akan menghadiri rapat pleno ini karena acara itu tidak memenuhi syarat formalitas organisasi PBNU.
"Itu kan manuver, seperti saya bilang sejak awal bahwa secara de jure maupun de facto, saya masih tetap dalam kedudukan saya sebagai Ketua Umum Tanfidizyah PBNU," kata dia.
Gus Yahya memastikan tidak akan menghadiri rapat pleno PBNU yang diinisiasi Syuriyah PBNU, di Hotel The Sultan, Jakarta. "Ya buat apa, enggak ada konteks," kata Gus Yahya.
Gus Yahya menegaskan ketua umum harus melalui mekanisme resmi organisasi dan sesuai AD/ART yakni muktamar.
Muktamar merupakan forum tertinggi di PBNU dan baru akan digelar pada 2027. Menurut dia, tidak ada jalan lain untuk melengserkannya kecuali lewat muktamar.
"Nah sementara Muktamar itu harus diselenggarakan bersama-sama oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Enggak ada alternatif. Ya jalannya tetap ke sana (muktamar). Karena kalau enggak, ya enggak Muktamar selama-lamanya jadinya, kan?,” tandasnya.
Editor: Muhammad Taufiq