Arina.id - Kekacauan di Yaman belum juga mereda sampai sekarang. Pergolakan politik yang memicu pemberontakan sparatis berujung pada perang saudara melibatkan pasukan bersenjata, dimulai dari Hadramaut di selatan Yaman pada 2 Desember 2025 lalu, meluas hingga wilayah utara. Eskalasi konflik di negeri leluhurnya para Habib--sebutan orang Yaman yang mengaku keturunan Rasulullah--di Indonesia itu kian meluas.
Dewan Transisi Selatan atau the Southern Transitional Council (STC), kelompok yang dituduh sebagai separatis oleh pemerintah Yamah, melancarkan serangan militer di wilayah selatan. Serangan dimulai dari Provinsi Hadhramaut, yang saat itu berada di bawah kendali pemerintahan Yaman dan diakui secara internasional. STC kemudian bergerak masuk dan merebut beberapa wilayah yang dikendalikan pemerintah di wilayah Wadi Hadhramaut Utara, termasuk kota-kota utama Seiyun dan Tarim.
Setelah itu, mereka memperluas serangan ke Provinsi Al-Mahrah yang berdekatan dengan Tarim, serta terus merangsek ke provinsi lain di sebelahnya. STC menyebut serangan ini sebagai "Operasi Masa Depan yang Menjanjikan". Pada 8 Desember, STC telah menguasai sebagian besar wilayah yang terdiri dari 6 provinsi eks Yaman Selatan dan berhasil menguasai negara. Yaman pun kini terancam terpecah belah.
Pemerintah Yaman bukan tidak melawan. Pada 12 Desember 2025 kemarin misalnya, dalam sebuah konfrontasi antara militer Yaman vs STC, sedikitnya 30 prajurit dilaporkan tewas dalam serangan sparatis di Hadhramaut. Staf umum militer Yaman menuding kelompok STC selatan melanggar hukum internasional, termasuk membunuh tentara terluka serta mengeksekusi para tawanan.
Disebutkan, jumlah korban tewas mencapai sedikitnya 32 perwira dan prajurit, sementara 45 lainnya luka-luka. Selain itu, beberapa personel militer juga dilaporkan masih belum ditemukan. Kekacauan di Yaman yang disebut-sebut dipicu oleh rebutan wilayah kaya minyak di Yaman Selatan itu membetot mata dunia, termasuk koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan negara-negara Eropa sekutu Amerika.
Terbaru, seiring dengan langkah agresif militer STC yang ingin menduduki kantor-kantor gubernur di timur Yaman, muli dari Hadhramaut sampai al-Mahra, kepala delegasi Saudi yang berkunjung ke sana, Letnan Jenderal Mohammed al-Qahtani, mengatakan bahwa kerajaan yang memimpin koalisi Arab tetap mendukung legitimasi pemerintahan sah Yaman dan berupaya meredakan krisis dan menyelesaikan konflik.
Asharq Al-Awsat, media berbahasa Arab yang bermarkas di London, mengutip laporan media-media Yaman melaporkan bahwa delegasi Arab Saudi tiba di distrik Wadi dan Gurun Hadhramaut setelah mengakhiri pertemuan di Kota Mukalla dan distrik pesisir. Gubernur Hadhramaut Salem al-Khenbashi, bersama beberapa wakil gubernur, tokoh terkenal, dan kepala suku dari wilayah tersebut, menyambut delegasi tersebut.
Menurut kantor berita Saba yang dikelola pemerintah, al-Khenbashi menyambut delegasi itu dengan mengatakan kalau kunjungan tersebut memperkuat ikatan persaudaraan, kerabat, tetangga, dan iman bersama antara Yaman dan Kerajaan. Ia berharap kunjungan ini akan mendukung Hadhramaut dan otoritas lokalnya dalam meringankan kesulitan warga di sektor pelayanan, ekonomi, dan keamanan.
Pejabat Saudi menegaskan kembali posisi Riyadh yang menyerukan agar semua pasukan yang berafiliasi dengan STC menarik diri dari Hadhramaut dan Mahra serta mengembalikan situasi ke keadaan sebelumnya. Al-Qahtani mengatakan Saudi Arabia menolak segala langkah yang menghalangi jalannya de-eskalasi (meredakan eskalasi konflik).
Dia mencatat bahwa Hadhramaut adalah batu penjuru dan prioritas utama bagi stabilitas, bukan arena konflik, serta bahwa provinsi tersebut memiliki kader lokal yang berkualitas yang mampu mengelola urusan dan sumber dayanya. "Hadhramaut harus dikelola melalui institusi resmi negara yang diwakili oleh pemerintah dan otoritas lokal," ujarnya.
Media Yaman mengutip al-Qahtani menjelaskan bahwa kunjungan delegasi Kerajaan Arab Saudi ke Hadhramaut menghasilkan kesepakatan atas serangkaian langkah komprehensif untuk mendukung keamanan, stabilitas, dan de-eskalasi dengan semua pihak, termasuk STC. "Koalisi Arab bekerja untuk mengakhiri krisis, menyelesaikan konflik, dan memulihkan kondisi seperti sediakala," tegasnya.
"Arab Saudi memiliki hubungan persaudaraan sejarah dengan seluruh Yaman," katanya, sambil menambahkan bahwa persoalan di selatan adalah perkara keadilan yang tidak bisa diabaikan.
Dia mencatat hal ini tercermin dalam hasil Dialog Nasional Yaman dan tetap menjadi inti dari setiap penyelesaian politik yang akan datang dengan dukungan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab terhadap solusi politik menyeluruh di Yaman.
Al-Qahtani mengatakan delegasi tersebut mencapai kesepakatan awal dengan otoritas lokal dan Aliansi Suku Hadhramaut untuk memastikan kelanjutan produksi minyak di PetroMasila, menghindari terganggunya kepentingan masyarakat, dan menjaga fasilitas minyak tetap jauh dari konflik.
Dalam pengaturan ini, pasukan yang saat ini ditempatkan di PetroMasila akan ditarik dan digantikan oleh pasukan Hadhramaut di bawah pengawasan langsung otoritas setempat untuk membantu memulihkan kehidupan normal.
Utusan PBB di Riyadh
Di tengah perkembangan terbaru di Hadhramaut dan Mahra, utusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Yaman, Hans Grundberg, mengunjungi Riyadh dan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yaman Shaya al-Zindani, Duta Besar Saudi untuk Yaman Mohammed Al-Jaber, Duta Besar UAE untuk Yaman Mohamed al-Zaabi, perwakilan dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dan diplomat lainnya.
Sebuah pernyataan dari kantor utusan tersebut menyatakan bahwa pertemuan berfokus pada perkembangan terbaru di Hadhramaut dan Mahra, dengan mencatat bahwa wilayah timur Yaman penting secara politik dan ekonomi.
Grundberg menekankan perlunya semua pihak untuk menahan diri dan mengurangi eskalasi melalui dialog. Ia menekankan pentingnya menjaga ruang untuk diskusi di antara pihak-pihak Yaman guna mendukung stabilitas dan melayani kepentingan rakyat Yaman.
Selama pertemuannya, utusan tersebut menegaskan kembali komitmennya terus bekerja sama dengan pihak-pihak Yaman, regional, dan internasional guna mendukung de-eskalasi dan memperkuat prospek penyelesaian politik yang sedang dinegosiasikan akibat dari konflik tersebut.
Media pemerintah Yaman melaporkan bahwa al-Zindani bertemu dengan Grundberg dan menegaskan kembali dukungan penuh pemerintah terhadap upaya PBB. Ia menegaskan kesiapan pemerintah Yaman bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan komunitas internasional dengan cara-cara yang membantu meringankan penderitaan kemanusiaan serta meningkatkan keamanan dan stabilitas.
Pertemuan tersebut membahas perkembangan yang terkait dengan negosiasi yang sedang berlangsung mengenai pertukaran tahanan dan narapidana. Al-Zindani menekankan perlunya kemajuan nyata dalam berkas kemanusiaan ini dan agar semua pihak menepati kesepakatan untuk memastikan pembebasan semua tahanan dan narapidana tanpa terkecuali.
Seruan untuk tenang dan menahan diri
Mengikuti seruan Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman yang mendesak ketenangan dan dukungan bagi stabilitas di Yaman, misi Uni Eropa menyatakan mendukung pemimpin PLC dan pemerintah Yaman dalam upaya mereka untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas.
Dalam sebuah unggahan di Platform X, misi tersebut memuji pengarahan menyeluruh oleh Ketua PLC, Rashad al-Alimi, mengenai perkembangan terbaru di Hadhramaut dan Mahra. Misi ini menekankan perlunya menyelesaikan perselisihan politik melalui cara-cara politik dan dialog.
Misi tersebut menyambut semua upaya mediasi yang bertujuan meredakan ketegangan dan menegaskan kembali dukungan UE bagi rakyat Yaman serta komitmennya terhadap aspirasi mereka untuk kebebasan, keamanan, dan kemakmuran. Al-Alimi mengadakan pertemuan di Riyadh dengan para duta besar dari negara-negara yang mendukung proses politik di Yaman.
Ia memaparkan perkembangan politik di lapangan terkini, terutama peristiwa terbaru di provinsi timur, yang menurutnya merongrong pemerintahan yang sah, mengancam kesatuan pengambilan keputusan keamanan dan militer, serta melanggar kerangka proses transisi.
Al-Alimi mengatakan salah satu jalan efektif untuk menenangkan situasi adalah dengan sikap persatuan dengan dunia internasional, jelas, dan tegas yang menolak langkah sepihak. Sekaligus, kata dia, menegaskan komitmen penuh terhadap acuan fase transisi, dan mendukung pemerintah yang sah sebagai satu-satunya otoritas eksekutif yang bertanggung jawab menjaga kepentingan tertinggi negara.
Ia menegaskan kembali bahwa posisi PLC tetap tidak berubah dari pengalaman sebelumnya, yaitu tidak memberikan perlindungan politik terhadap setiap tindakan sepihak di luar kerangka kelembagaan negara selama ada kemauan nasional, regional, dan internasional yang nyata.
Editor: Muhammad Taufiq