Jakarta, Arina.id - Di tengah gempuran dan blokade tentara Israel, warga Gaza Palestina sekarang terancam mengalami masalah kelaparan serius. Sampai saat ini sudah ratusan warga meninggal. Ironisnya mayoritas warga meninggal itu merupakan anak-anak.
Dalam kondisi seperti itu, sejumlah negara mendesak agar genosida militer Israel terhadap warga Gaza segera diakhiri dengan alasan kemanusiaan. Sejumlah negara pun mendukung penyelesaian konflik dengan mekanisme solusi dua negara (two state solution) yang artinya Palestina harus didukung menjadi negara.
Dukungan terhadap Negara Palestina datang dari penjuru bumi, tidak terkecuali dari negara-negara Barat. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyambut baik dukungan negara-negara Barat yang mengakui Palestina sebagai negara untuk merealisasikan solusi dua negara.
Sugiono menyebut pengakuan kedaulatan Palestina merupakan langkah konkret yang diharapkan daripada sekadar pembicaraan di setiap pertemuan demi pertemuan terkait solusi dua negara. Hal itu disampaikannya setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Somalia Abdisalam Abdi Ali.
"Kami berterima kasih dan berharap semakin banyak lagi negara yang akan mengakui Palestina, sehingga apa yang selama ini kita bicarakan soal solusi dua negara terwujud secara nyata dan tak berhenti pada tataran pembicaraan," kata Sugiono dikutip dari Antara.
Ia mengatakan bahwa Indonesia telah menyampaikan apresiasi kepada Prancis dan Inggris, atas keputusan mereka baru-baru ini untuk mengakui Palestina. Sugiono pun berharap supaya langkah konkret ini semakin mendorong Palestina untuk menjadi negara yang merdeka dan berjaya di tengah komunitas internasional.
Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron pekan lalu mengumumkan bahwa Paris akan secara resmi menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina dalam agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang.
Langkah Prancis tersebut kemudian diikuti oleh Inggris. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pada Selasa 29 Juli 2025 menyatakan akan mengumumkan pengakuan Palestina pada agenda PBB yang sama. Namun, Starmer mengatakan bahwa pengakuan tersebut hanya akan dilakukan jika Israel gagal mengakhiri situasi mengerikan di Gaza.
Rangkaian pengakuan Palestina dari negara-negara Barat itu disusul oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang pada Rabu 30 Juli 2025 juga menyatakan akan mengakui Palestina pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang. Singapura secara prinsip juga siap mengakui Palestina untuk mendorong perdamaian dan terwujudnya solusi dua negara.
Begitu juga dengan Irlandia. Perdana Menteri negara itu, Simon Haris, sempat menyinggung rencana Prancis dan segera mengikuti langkahnya. "Saya menyambut baik pengumuman Presiden Macron bahwa Prancis akan mengakui Palestina pada bulan September," kata Simon Harris lewat Platform X pada Kamis, 24 Juli 2025.
"Ini merupakan kontribusi penting untuk mewujudkan solusi dua negara, yang menawarkan satu-satunya dasar perdamaian dan keamanan yang abadi bagi warga Israel dan Palestina," ujarnya.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, lewat unggahan di Platform X juga menyuarakan dukungan yang sama dengan Prancis. Sanchez menekankan pentingnya menjaga jalur penyelesaian melalui negosiasi.
"Saya menyambut baik bahwa Prancis bergabung dengan Spanyol dan negara-negara lain di Eropa untuk mengakui Negara Palestina. Bersama-sama, kita harus melindungi apa yang sedang berusaha dihancurkan Netanyahu. Solusi dua negara adalah satu-satunya solusi," tambahnya.
Menteri Pertama Skotlandia, John Swinney, turut menyampaikan pandangannya, dan menyerukan agar pemerintah Inggris melakukan tindakan serupa. "Inggris harus mengikuti langkah Prancis malam ini dan mengakui Negara Palestina. Ini penting untuk perdamaian. Gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus dimulai sekarang," ujarnya di platform yang sama.
Akrobat Amerika adang dukungan pro-Palestina
Ketika sejumlah negara ramai-ramai berencana mendukung Palestina sebagai negara, Amerika Serikat (AS) justru sebaliknya. Negara pendukung utama Zionis itu malah mengadang dengan ancaman kenaikan tarif tembaga 50 persen. Misalnya kepada Kanada.
Presiden AS Donald Trump mengatakan akan sulit membuat kesepakatan perdagangan dengan Kanada setelah negara itu mengumumkan akan mendukung kenegaraan Palestina, mengikuti langkah Inggris dan Prancis di tengah meningkatnya kecaman internasional terhadap perang Israel di Gaza.
"Wow! Kanada baru saja mengumumkan dukungannya terhadap pembentukan negara Palestina. Itu akan sangat menyulitkan kami untuk mencapai Kesepakatan dagang dengan mereka. Oh, Kanada!!!" tulis Trump di Truth Social-nya, pada hari Kamis.
Dikutip dari Al-Jazeera, Kantor Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, tidak segera menanggapi permintaan komentar unggahan Trump tersebut. Postingan Trump muncul sehari setelah Carney mengumumkan bahwa Kanada berencana untuk mengakui Negara Palestina pada sidang ke-80 Majelis Umum PBB pada September jika sejumlah persyaratan tertentu terpenuhi, menyusul pengumuman terbaru oleh Prancis dan Inggris.
Kanada dan AS sedang berupaya merundingkan kesepakatan perdagangan paling lambat tanggal 1 Agustus, tanggal di mana Trump mengancam akan mengenakan tarif sebesar 35 persen pada semua barang Kanada yang tidak tercakup dalam perjanjian perdagangan AS-Meksiko-Kanada.
Carney mengatakan pada hari Rabu bahwa negosiasi tarif dengan pemerintahan Trump telah konstruktif, tetapi pembicaraan tersebut mungkin tidak akan selesai sebelum batas waktu. Carney mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina diperlukan untuk menjaga harapan solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina, sebuah tujuan lama Kanada yang terkikis di depan mata kita.
Perdana Menteri mengatakan bahwa semakin parahnya penderitaan warga sipil di Gaza, "tidak ada ruang untuk menunda tindakan internasional yang terkoordinasi untuk mendukung perdamaian".
Namun, Carney mengimbau keputusan tersebut dengan mengatakan bahwa niat Kanada didasarkan pada komitmen Otoritas Palestina terhadap reformasi yang sangat dibutuhkan, merujuk pada badan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas, yang memiliki otoritas sipil di beberapa wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel.
Carney menambahkan bahwa Abbas harus "mengadakan pemilihan umum pada tahun 2026 di mana Hamas tidak dapat ikut serta, dan mendemiliterisasi negara Palestina" jika Kanada ingin melanjutkan pengakuannya terhadap negara tersebut.
Editor: Muhammad Taufiq