Menjelang tahun politik, topik terkait pemilihan umum 2024 mulai hangat diperbincangkan. Pertanyaan mengenai siapa dan partai apa yang akan dipilih mulai terdengar di mana-mana. Tidak jarang pertanyaan tersebut juga diajukan kepada Nahdlatul Ulama, sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) terbesar di Indonesia (Litbang Kompas menyebut sebanyak 61,7% responden mengaku sebagai warga NU/Nahdliyin).
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH Ulil Abshar Abdalla ketika memimpin diskusi yang juga membahas perihal pemilu 2024 pada sidang Bahtsul Masa’il Komisi Rekomendasi pada Munas-Konbes NU 2023, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang mengudara tentang “siapa” atau “apa” yang harus dipilih, para peserta sidang menyampaikan beberapa “jawaban” atas pertanyaan tersebut.
Disampaikan oleh perwakilan dari jajaran Syuriyah PBNU bahwa tanggapan yang perlu diberikan bukanlah mengenai siapa yang harus dipilih, melainkan syarat-syarat pemimpin yang harus diperhatikan oleh warga NU.
Tanggapan lainnya datang dari Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Mohammad Nuh. Menurutnya, setiap orang harus memiliki pilihan yang berbeda. Sebab, ungkapnya, jika pilihan warga ditentukan agar sama, maka seharusnya tidak perlu ada pilihan.
“Kalau urusan pilihan, itu musti beda, karena kalau sama enggak usah pilihan. Pilihan itu menciptakan adanya perbedaan,” katanya.
Rais Syuriyah PBNU ini mengatakan, pemilihan yang menciptakan perbedaan pendapat seharusnya dihormati dengan menerapakan sikap toleransi. “Setiap orang punya pilihannya masing-masing. Jika pemilihan ditentukan, maka hal tersebut tidak etis,” ucap Nuh.
Berdasarkan hasil diskusi para ulama NU, sebagaimana tertuang dalam draf Rancangan Keputusan, warga NU memiliki sembilan butir pedoman berpolitik yang telah dirumuskan dalam Muktamar ke-28 NU di Krapyak, Yogyakarta tahun 1989. Adapun kesembilan butir pedoman berpolitik tersebut yakni:
- Berpolitik bagi NU adalah keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
- Berpolitik haruslah didasarkan kepada wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan bangsa
- Berpolitik adalah wujud dari pengembangan kemerdekaan yang hakiki untuk mendidik kedewasaan warga guna mencapai kemaslahatan bersama
- Berpolitik harus diselenggarakan dengan akhlaqul karimah sesuai dengan ajaran Ahlussunnah wal Jama’ah
- Berpolitik harus diselenggarakan dengan kejujuran, disadari moralitas agama, konstitusional, dan adik sesuai dengan norma-norma yang disepakati
- Berpolitik dilakukan untuk memperkokoh konsensus-konsensus nasional, bukan malah menghancurkannya
- Berpolitik, dengan alasan apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah bangsa
- Perbedaan aspirasi politik di kalangan warga nahdliyyin haruslah tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu’, dan saling menghargai satu sama lain
- Politik harus mendorong tumbuhnya masyarakat yang mandiri sebagai mitra pemerintah, begitu rupa sehingga penyelenggaraan negara tidak boleh bersifat “state heavy”, melulu dikuasai pemerintah dengan mengabaikan aspirasi masyarakat, melainkan bersifat dua arah dan timbal balik.
Dalam konferensi pers, pemimpin diskusi Bahtsul Masail Komisi Rekomendasi, Gus Ulil Abshar Abdalla, menyampaikan hasil diskusi dalam Komisi Rekomendasi. Berkaitan situasi politik saat ini, terutama pemilu 2024, ia mengatakan bahwa NU berpolitik berdasarkan nilai sehingga tidak tertarik dalam hal dukung-mendukung.
“Bagi NU yang penting adalah bukan siapa dan partai apa yang didukung, tetapi nilai apa yang ingin diperjuangkan,” katanya dalam jumpa pers di Gedung Media Center Haji, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Selasa (19/9/2023).
Adapun nilai-nilai yang dimaksud dalam rekomendasi terkait politik elektoral di antaranya nilai kemaslahatan, keadilan dan kesejahteraan. Selain itu, Gus Ulil juga membacakan sembilan butir pedoman berpolitik bagi warga NU.
Tanggapan Ketum PBNU
Turut menanggapi perihal pemilu mendatang, Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf menegaskan walaupun NU tidak tertarik dalam hal dukung-mendukung, bukan berarti NU tidak berpolitik sama sekali. Sebab, ucapnya, politik memiliki peran yang pasti bagi NU.
“Mengingat bahwa basis NU demikian besar. Itu pasti punya signifikansi politik. Tidak mungkin tidak,” ujar Gus Yahya, sapaan akrab.
Ia menjelaskan, PBNU dan organisasi NU bertanggung jawab untuk menyumbangkan hal-hal yang konstruktif bagi kemaslahatan umum secara menyeluruh.
“NU tidak akan melibatkan diri dalam soal itu (politik kekuasan, politik coblos-mencoblos), tetapi NU akan berkontribusi secara konstruktif bagi kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama seluruh bangsa,” jelasnya.
Gus Yahya juga mengatakan, poin-poin rekomendasi yang telah didiskusikan oleh ulama dalam BM Komisi Rekomendasi memuat unsur politik. Akan tetapi, politik tersebut bukan merupakan politik kekuasaan.
“Isinya politik, jelas itu artikulasi politik. Meminta agar pengelolaan sumber daya alam, memperhatikan ini ini ini, itu politik sekali. Meminta agar diupayakan konsesus nasional tentang norma-norma pengelolaan sumber daya alam, itu sangat politis. Tapi jelas, bukan politik coblos-mencoblos atau politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan,” ungkap Gus Yahya.
Berkaitan dengan pernyataan yang disampaikan pada pembukaan Munas-Konbes 2023, yakni Presiden Joko Widodo dan NU tidak akan saling berjauhan.
“Ndak mungkin jauh-jauh. Nahdlatul Ulama sekarang punya Gerakan Keluarga Maslahat NU dan Insinyur Haji Joko Widodo adalah salah seorang dewan pengampunya. Gimana bisa jauh? Karena beliau nanti yang akan memberikan evaluasi, memberikan arahan, dan seterusnya,” terang Ketua Umum PBNU.
Namun konteks ini tidak ada kaitannya dengan politik coblos-mencoblos. Sebab, katanya, Presiden Jokowi bukan merupakan bagian dari pihak tertentu dan tidak dapat kembali menyalonkan diri.
Editor: Muhammad Zunus