Di Tiongkok, kisaran tahun 1958 hingga 1962, Mao Zedong, Ketua Partai Komunis Tiongkok, meluncurkan The Great Leap Forward untuk mempercepat transformasi Tiongkok dari negara agraris menjadi negara industri sosialis modern. Ia percaya dengan semangat revolusioner dan kerja kolektif, rakyat Tiongkok bisa melampaui negara-negara Barat dalam waktu singkat.
Ambisi itu diturunkan dalam beberapa kebijakan: kolektivisasi pertanian, produksi baja di tungku belakang rumah, hingga eksperimen pertanian. Kebijakan yang diambil melahirkan masalah. Banyak warga meninggal karena kelaparan, kerja paksa, dan penganiayaan. Pemerintah menolak bantuan internasional dan menutup informasi dari dunia luar.
Akhirnya semua itu berujung pada kelaparan massal yang menewaskan antara 15 hingga 45 juta orang, menjadikannya salah satu bencana kemanusiaan terbesar di luar masa perang. Kebijakan ini dihentikan secara diam-diam pada awal 1960-an setelah kegagalan besar dan kritik mulai muncul.
The Great Leap Forward menjadi contoh dampak dari kebijakan yang didorong oleh ideologi dan ambisi politik, tanpa dasar ilmiah dan evaluasi lapangan. Bukannya menyelesaikan masalah rakyat, program itu justru berujung pada tragedi nasional.
Cerita di atas mengingatkan saya pada persoalan Makan Bergisi Gratis (MBG), kebijakan mega besar pemerintah. Memang, dampak MBG belum seekstrem The Great Leap Forward, tapi perlahan dampak sulitnya mulai terasa bagi rakyat. Efisiensi secara besar-besaran yang berimbas pada PHK, juga teknis pelaksanaan yang mulai memunculkan benang kusut, menarik masyarakat untuk mulai berpikir; Kenapa harus mempertahankan kebijakan yang menunjukkan ketidak efektifannya?
Persoalan MBG membuat masyarakat cemas. Terbaru, persoalan antikritik. Beberapa hari lalu, Dewan Pers meminta pihak Istana Kepresidenan mengembalikan akses peliputan jurnalis televisi CNN Indonesia yang dicabut pejabat Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.
Pencabutan ini bermula setelah Diana Valencia, jurnalis CNN bertanya soal keracunan MBG kepada Presiden Prabowo Subianto yang baru pulang dari luar negeri.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, AJI dan LBH Pers, Biro Istana mengambil langsung ID Istana DV di Kantor CNN dengan alasan pertanyaan yang diajukan di luar konteks agenda. Meski sudah mengembalikan akses jurnalis, setelah mendapat protes dari masyarakat, tindakan ini tetap menjadi sebuah lampu merah dalam melihat kondisi negara yang semakin mengarah ke antikritik.
Selain persoalan kritik, menu sajian makanan juga menjadi sorotan. Setidaknya 1.376 anak sekolah menjadi korban keracunan MBG di berbagai daerah. Pakar gizi masyarakat menyarankan agar program ini dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Tapi hingga kini, MGH masih terus berjalan.
BBC News Indonesia (25/6/2025) melaporkan hasil investigasi dinas kesehatan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya di Jawa Barat serta Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Sumatera Selatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E.coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, hingga jamur Candida tropicalis.
Tak henti pada persoalan antikritik dan sajian makanan yang bermasalah, petinggi di balik MBG juga perlu untuk disoroti. Saya menemukan dari banyak sumber media, beberapa nama penting di balik MBG, banyak berasal dari birokrasi umum tanpa keilmuan gizi (Kompas.com, 27/9/2025):
Dadan Hindayana (Kepala BGN) — berlatar entomologi, bukan gizi
Mayjen (Purn) Lodewyk Pusing (Wakil Kepala BGN) — latar militer
Brigjen Pol. Sony Sonjaya (Wakil Kepala BGN) — latar Polri
Brigjen (Purn) Sarwono (Sekretaris Utama BGN) — purnawirawan TNI
Mayjen (Purn) Dadang Hendrayudha (Deputi Pemantauan & Pengawasan BGN) — latar militer
Brigjen (Purn) Suardi Samiran (Deputi Penyediaan & Penyaluran BGN) — militer
Brigjen (Purn) Jimmy Alexander Adirman (Inspektur Utama BGN) — latar militer
Nanik S. Deyang (Wakil Kepala BGN) — latar jurnalis /politik
Tentu, ini hal yang miris. MBG proyek yang menyasar langsung pada anak-anak sekolah, berkait dengan makanan. Melibatkan orang-orang yang tidak punya pengalaman seputar gizi dan kesehatan tentu membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah makin tipis.
Transparency International Indonesia (TII) pernah merilis laporan bertajuk Risiko Korupsi di Balik Hidangan Makan Bergizi Gratis. Laporan itu menyoroti tingginya kerentanan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pendekatan Corruption Risk Assessment (CRA). Kajian ini menunjukkan MBG bukan hanya berisiko gagal secara implementasi, tetapi juga membuka ruang bagi korupsi sistemik akibat lemahnya tata kelola, berkelindannya konflik kepentingan, serta melakukan praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak akuntabel.
Bayangkan, jika dalam sengkarut MBG saat ini, ada pemimpin yang berkata: “Saya minta maaf. Kami salah dalam membaca dampak. Kami akan memperbaiki, bukan menutupi.” Bayangkan jika keberanian untuk mengakui kesalahan dan pembenahan muncul dalam diri para pejabat, tentu, dampak yang ditimbulkan dari MBG bisa diminimalisir sejak sekarang. Sayangnya, sikap itu urung terjadi.
Saya teringat salah satu kisah di Jepang. Cerita para pemimpin yang punya nilai tinggi dalam mengakui kesalahan. Pada Maret 2011, Jepang diguncang gempa bumi, tsunami dahsyat, juga oleh krisis nuklir. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, Perdana Menteri Naoto Kan berdiri. Ia dikenal sebagai aktivis antikorupsi yang percaya pada transparansi dan keadilan.
Ketika ia menangani masalah tersebut, banyak orang mengkritik penanganan krisis Fukushima lamban, komunikasi pemerintah kacau, dan rakyat merasa ditinggalkan dalam kabut radiasi dan ketakutan. Kan mencoba hadir secara fisik di lokasi, berusaha menunjukkan kepemimpinan langsung. Tapi kehadiran tidak cukup. Rakyat menuntut kejelasan.
Alih-alih mencari pembenaran lewat retorika, Kan memilih jalan yang jarang diambil oleh pemimpin: ia meminta maaf. Ia mengakui bahwa pemerintahannya gagal menjaga kepercayaan publik. Dan pada Agustus 2011, ia mengundurkan diri. Bukan karena tekanan politik semata, tapi karena kesadaran bahwa kepercayaan adalah fondasi yang ketika itu runtuh, jabatan tak lagi layak dipertahankan.
Kisah Naoto Kan bukan hanya tentang Jepang. Ia menjadi cermin bagi setiap pemimpin yang melakukan kesalahan dalam membuat kebijakan. Dalam dunia yang penuh ambisi dan proyek besar, kadang yang paling dibutuhkan adalah keberanian untuk berkata: “Saya bertanggung jawab," dan menunjukkan sikap kesatria saat melakukan kesalahan.
Editor: Kendi Setiawan