Makanan tidak hanya urusan lidah dan perut. Pernyataan itu bisa dibenarkan sejak urusan persaudaraan, keimanan, keluarga, solidaritas kemanusiaan, dan keputusan negara bergandengan dengan pangan.
Paling baru, dunia maya dibuat heboh karena konflik kudapan. Sebuah video yang beredar di sosial media memperlihatkan sejumlah pria yang memakai kemeja bertuliskan PRMPC melepaskan logo dan tulisan 'Masakan Padang' di kaca etalase sebuah warung makan.
Konon, alasan tindakan itu dilakukan karena pemilik rumah makan bukan berasal dari Minang. Kemudian, sebuah video kembali viral memperlihatkan oknum Ormas memasang stiker rumah makan Padang asli Minang untuk mempertegas identitas makanan.
Menurut CNN (29/20/2024), Ketua PRMPC, Eriyanto, menyampaikan bahwa penghapusan logo dan tulisan dilakukan lantaran pemilik menjual dagangannya dengan harga sangat murah, di bawah nominal yang selama ini dijual warung-warung lainnya.
Ada dua narasi yang beredar dalam ruang publik. Pertama adalah soal identitas, selanjutnya adalah harga. Jika memang benar bahwa identitas menjadi alasan di balik tindakan pencopotan logo dan tulisan tersebut, negara patut menyelenggarakan muhasabah nasional. Kita harus meminta pengampunan pada para pahlawan yang sudah meneteskan darah demi persatuan, tapi malah dirusak hanya karena persoalan identitas makanan.
Logika para pengrusak itu sangat sesat pikir. Jika masakan Padang hanya diperbolehkan dijual oleh orang yang berasal dari Minang, maka mestinya kemeja yang dikenakan oleh si pencopot juga harus ikut dilepas, karena pakaian itu bukan milik Indonesia. Dan mungkin juga menyusul pada kaca mata, gawai dan benda-benda lain yang menempel di tubuhnya.
Lalu persoalan harga. Sepertinya benar guyonan yang banyak beredar di lingkungan rakyat kecil: jika ada yang sulit, kenapa pilih yang mudah. Jika ada yang mahal, kenapa pilih yang murah. Kalimat itu menegaskan bahwa ada kecenderungan dalam birokrasi maupun masyarakat yang alih-alih melakukan efisiensi justru sebaliknya.
Pada tahun 2020 lalu, media juga pernah dihebohkan mengenai pembagian makanan dalam bingkai “islami dan tidak islami”. Berawal dari sebuah foto klepon yang diberi narasi “tidak islami” sembari mengajak membeli aneka kurma yang tersedia di toko syariah. Pengunggah menganggap islami jika makanan bersanad hingga ke Arab. Yang selain itu, dianggap sebaliknya. Peristiwa itu menimbulkan kegaduhan.
Hal serupa juga terlihat dalam video masak babi dicampur kurma oleh komedian Coki Pardede dan Tretan Muslim. Orang beramai-ramai melabelinya dengan penistaan agama dan memberi ancaman kekerasan. Publik sering ribut soal identitas dalam masalah makanan.
Bicara soal makanan, kita menjadi teringat pada Han Kang, perempuan yang baru-baru ini menerima nobel sastra. Han Kang dalam novelnya berjudul Vegetarian (2017) memotret makanan dalam konflik keluarga. Kudapan digambarkan tidak hanya meninggalkan rasa kenyang tetapi juga kehangatan sekaligus ketegangan.
Dikisahkan dalam sebuah keluarga di Korea Selatan, muncul konflik karena persoalan makan. Young Hye, salah satu tokoh dalam novel, memilih untuk mati ketimbang mencicipi daging dalam acara makan bersama. Pilihannya mengkhawatirkan dan membuat geger keluarga.
Dalam novelnya, Han Kang menggambarkan keteguhan Young Hye untuk memilih menjadi vegetarian: “Istriku memperhatikan tatapan-tatapan orang yang memandangnya dengan rahang terkatup. Istriku mengacungkan pisau….. darah menyembur dari pergelangan tangan istriku seperti air mancur. Darah merah tumpah ke piring putih bagai hujan.” Pandangan tokoh pada makanan bukan hanya persoalan kenyang tetapi menyangkut nilai, eksistensi diri, keyakinan hingga jiwa.
Berbeda hal dalam novel Matilda (1988) gubahan Roald Dahl. Makanan justru menjadi media kehangatan dan penghubung emosi antara murid dan guru: “Matilda mengambil irisan roti yang kedua, lalu mulai memakannya lambat-lambat. Ternyata enak juga rasa margarin. Mungkin jika ia tidak tahu bahwa itu margarin, ia takkan bisa membedakan rasanya dari mentega asli.”
Matilda, murid cerdas dari keluarga kaya itu merasakan kehangatan dalam sebuah hubungan yang tidak ia dapatkan dari kedua orangtuanya. Sepotong roti dan teh menjadi bukti kenyamanan yang ia rasakan ketika duduk bersama sang guru. Rasa margarin dengan kualitas standar menjadi seperti mentega asli yang berharga tinggi. Makanan menjadi wakil dalam perasaan batin.
Makanan juga hadir dalam sejarah dan demokrasi Indonesia. Gagasan soal makanan muncul saat demokrasi tidak sehat di masa Soekarno yang menginginkan kepemimpinan seumur hidup. Buku yang berjudul Makanan Jang Sehat dan Menjehatkan (1954) susunan Aulia menggambarkan: “Pada penghabisan abad-abad jang lalu, abad jang ke-19, soal makanan mengalami masa naik lagi jang sampai sekarang tidak hendak turun-turun rupanja, malahan sebaliknja”. Persoalan makanan tumbuh dalam iklim demokrasi yang sakit.
Politik global juga tidak luput dari makanan. Palestina, menjadi negara yang kekurangan pasokan makanan. Kompas, sejak setahun lalu, memberitakan air dan makanan di Palestina kian menipis karena Israel belum mengizinkan pembukaan jalur-jalur kemanusiaan. Peristiwa yang membuat jutaan orang di dunia kompak memboikot produsen makanan yang berafiliasi dengan Israel.
Belakangan, makanan ikut menemani proses pembuatan keputusan politik. Kompas, 9 Januari 2024, memberitakan Jokowi makan bersama dengan ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju. Publik berspekulasi peristiwa itu upaya konsolidasi secara massif karena posisi ramalan perolehan suara Prabowo-Gibran sepertinya mentok di angka 40-an persen. Kabar itu terbenarkan dengan menangnya Prabowo-Gibran dalam pilpres 2024.
Sudah menjadi pengetahuan umum, nasib Indonesia kerap ditentukan dalam peristiwa makan dan bercakap. Politik memenuhi piring. Makanan terduga berupa rendang, sambal balado, dan ikan goreng. Mereka makan bersama-sama bukan hanya mengambil lauk tetapi juga menyendok strategi politik dan mengunyah peta demokrasi dengan sumringah.
Kini, kita menjadi memiliki banyak cerita yang semakin mempertegas bahwa makanan tidak hanya milik lidah lalu perut, pangan ikut serta dalam konflik identitas, keimanan, eksistensi diri, nasib Indonesia, dan politik global.
Paling penting, makanan berkaitan konflik di Palestina, yang menimbulkan dukacita dunia. Palestina membutuhkan makanan dari solidaritas banyak pihak, yang bermisi kemanusiaan yang mempertemukan orang-orang berbeda identias demi perdamaian dan kebahagiaan.
Namun sayangnya, masalah-masalah global itu sepertinya tidak mudah direfleksikan dalam iklim Indonesia. Faktanya, para tokoh politik banyak menikmati makanan-makanan yang lezat sambil berpikir meraih kemenangan dalam hitungan politik. Pada saat bersamaan, rakyat justru sibuk berkonflik soal hal-hal yang tidak prinsipil soal makanan. Pada akhirnya, pangan atau makanan menjadi masalah yang sangat menyulitkan dalam mewujudkan persatuan, keimanan, kemanusiaan, dan demokrasi.
Editor: Kendi Setiawan