Jakarta, Arina.id –Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Afifudin Muhajir mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang dibangun atas kesepakatan, mirip dengan negara yang didirikan Nabi Muhammad saw di Madinah.
Kesepakatan pertama adalah antara para pendiri bangsa, yaitu daulah madaniyah atau daulah wathaniyah, yang menyepakati bahwa negara ini adalah milik seluruh warga tanpa diskriminasi berdasarkan agama atau etnis tertentu.
"Ada perbedaan antara negara Madinah dan Indonesia. Jika negara Madinah didirikan oleh Nabi bersama kaum Muslimin, Indonesia lahir atas perjuangan seluruh rakyat dari berbagai elemen, termasuk tokoh agama dan lainnya," kata Kiai Afif di The Sultan Hotel dan Residence Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).
Kiai Afif menegaskan bahwa tidak ada negara kelas dua di Indonesia, karena semua pihak terlibat dalam perjuangan kemerdekaan negara ini. "Itulah kesepakatan pertama," ujarnya.
Kesepakatan kedua yakni Pancasila sebagai dasar negara. Kiai Afif mengatakan banyak tokoh dunia yang mengapresiasi Pancasila yang telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berhasil meramu jalan tengah antara dua kelompok ekstrem: mereka yang ingin Indonesia menjadi negara Islam dan mereka yang menginginkan negara sekuler.
"Ramuan ini luar biasa karena Pancasila menggabungkan unsur ketuhanan dan kemanusiaan," ujar Kiai Afif.
Kemanusiaan saja tidak cukup; perlu ada keadilan yang beradab. Kemanusiaan tanpa keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia tidaklah lengkap.
"Pancasila benar-benar sebuah kombinasi. Keduanya harus diperjuangkan dan dipertahankan," tegas Kiai Afif.
Poin ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kiai Afif menyebut kemerdekaan tidak bisa terwujud tanpa adanya persatuan. Oleh karena itu, persatuan harus dipertahankan agar negara ini tetap aman.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menunjukkan bahwa Indonesia menginginkan sistem pemerintahan demokrasi. Inti dari demokrasi adalah kedaulatan yang berada di tangan rakyat.
"Demokrasi adalah menyangkut hal-hal keduniaan yang tidak ada ayatnya dan tidak ada hadisnya. Kalau persoalan halal, haram, boleh tak boleh tidak bisa pakai demokrasi ada bahtsul masail," ungkap Kiai Afif.
Sebelumnya, puluhan ulama NU membedah Astacita yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama. Bedah Astacita ini dikemas dalam sebuah forum Sarasehan Ulama yang menghadirkan sejumlah pakar dan diikuti oleh pimpinan NU dengan tema Asta Cita Dalam Perspektif Ulama NU.
Editor: Kendi Setiawan