Jakarta, Arina.id - Indonesia dalam posisi dilema setelah Amerika, lewat keputusan Presiden Donald Trump memutuskan menarik diri dari perjanjian iklim Paris (Paris Agreement). Pemerintah RI sekarang sedang menimbang apakah bakal ikut hengkang atau tidak.
Seperti disampaikan Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Sujono Djojohadikusumo. Menurut dia, Paris Agreement tidak adil bagi Indonesia. Sebab bila di banding Amerika misalnya, emisi karbon dioksida (CO₂) yang dihasilkan Indonesia jauh lebih kecil ketimbang yang dihasilkan Amerika.
"Kalau Amerika Serikat tidak mau menuruti perjanjian internasional (Paris Agreement), kenapa negara seperti Indonesia harus mematuhi (Paris Agreement)?" ujar Hashim, Jumat 31 Januari 2025.
Hasim mengkritik Amerika dalam acara bertajuk "ESG Sustainable Forum 2025". Ia mebandingkan emisi karbon dioksida yang dihasilkan Amerika mencapai kurang lebih 13 ton per kapita per tahun. Sedangkan Indonesia jauh di bawahnya, menghasilkan 3 ton per kapita per tahun.
Menurut Hashim, perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran di AS jauh lebih besar dibanding Indonesia, bahkan salah satu negara pencemar terbesar di dunia berdasar data Emissions Database for Global Atmospheric Research.
Lembaga tersebut melansir data negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia 2022 dan 2023 yang menyumbang lebih dari 30 persen emisi global. Amerika Serikat penghasil emisi terbesar kedua di dunia setelah China. Berikut ini urutannya: China (32.88 %), Amerika Serikat (12.6 %), India (6.99 %), Rusia (4.96 %), Jepang (2.81 %), Indonesia (1.80 %), Iran (1.78 %), Jerman (1.75 %), Korea Selatan (1.65 %), Arab Saudi (1.58 %).
"Ini adalah masalah keadilan. Indonesia 3 ton, Amerika 13 ton, dan Indonesia yang disuruh menutup pusat-pusat tenaga listrik, tenaga uap untuk dikurangi. Rasa keadilannya di mana?" kata Hashim yang juga utusan presiden bidan Iklim tersebut.
Oleh karena itu, ia menyampaikan Indonesia masih mempelajari lebih lanjut dampak dari keluarnya Amerika Serikat dari Paris Agreement. Yang jelas, lanjut dia, masa depan penuh dengan ketidakpastian, utamanya soal transisi energi.
Implikasinya, Indonesia harus merencanakan program pembangunan dengan situasi yang penuh dengan ketidakpastian. "Indonesia selalu mau menjadi anak baik, the good boy. Tapi, the big boys (anak-anak besar), belum tentu jadi good boy juga, kan?" kata Hashim.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa keluarnya Amerika Serikat dari Perjanjian Iklim Paris atau Paris Agreement membuat Indonesia dilema dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan.
Bahlil menyoroti tingginya biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan energi baru terbarukan apabila dibandingkan dengan menggunakan energi fosil di Indonesia.
Dengan keluarnya Amerika Serikat sebagai salah satu inisiator dari Paris Agreement dan surutnya lembaga pembiayaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, Bahlil mempertimbangkan ulang nasib pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.
Meskipun demikian, untuk saat ini, Bahlil menyatakan Indonesia masih berkomitmen mengembangkan energi baru dan energi terbarukan sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial dalam rangka menjaga kualitas udara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (28/1) memastikan bahwa Amerika Serikat (AS) telah secara resmi memberi tahu mengenai pengunduran dirinya dari Perjanjian Iklim Paris. Perjanjian Paris tentang perubahan iklim diadopsi pada 2015 oleh 195 anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.
Tujuannya adalah untuk membatasi peningkatan suhu rata-rata global hingga jauh di bawah dua derajat Celsius di atas tingkat praindustri, dan sebaiknya mendekati 1,5 derajat Celsius.
Editor: Muhammad Taufiq