Arina.id - Nama miliarder Amerika Serikat, Elon Musk, sekarang benar-benar menggoyang politik Eropa. Pemilik platform X (dulu bernama Twitter) yang dikenal sebagai salah satu pendukung utama Donald Trump---presiden AS--tersebut diibaratkan sebagai 'momok' yang mengancam demokrasi.
Setelah aktivis kampus dan lembaga pendidikan di Jerman beramai-ramai menyuarakan pemboikotan Platform X, kali ini giliran Prancis yang langsung membidik Musk. Suara penolakan dan kritik terhadap pendiri Tesla dan SpaceX tersebut bahkan langsung dilontarkan Perdana Menteri Francois Bayrou.
Bayrou meyakini pebisnis AS itu sebagai figur yang dapat menimbulkan ancaman bagi demokrasi. "Bagaimanapun juga, (Musk) bisa menempatkan ancaman bagi demokrasi," ujar Bayrou dalam wawancaranya dengan penyiar LCI, seperti dikutip dari ANTARA, Selasa (28/01/2025).
"Saya percaya bahwa uang tidak boleh memberi hak untuk mengendalikan pikiran," kata Bayrou kembali menegaskan argumentasinya.
Sebelumnya, Musk menulis sebuah artikel untuk surat kabar Jerman Welt. Ia menyebut bahwa partai alternatif untuk Jerman (Alternative for Germany – AfD) yang dikenal dengan gerakan sayap kanannya (Neo-Nazi) merupakan satu-satunya kekuatan politik di Jerman yang mampu menyelamatkan negara dari "bayangan dirinya yang dulu."
Diksi "bayangan dirinya yang dulu" inilah kemudian memicu perdebatan sengit, baik di ruang redaksi Welt maupun di seluruh Jerman. Akibat dari artikel kontroversial tersebut, kepala editor opini Welt, Eva Marie Kogel, mengundurkan diri.
Sementara itu, Friedrich Merz, kandidat kanselir Jerman dari blok oposisi Uni Demokratik Kristen (CDU) dan Uni Sosial Kristen (CSU), menyebut artikel itu sebagai campur tangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemilu Jerman.
Sepak terjang Musk di Eropa benar-benar mengguncang tensi politik di sana. Ia bahkan juga menyerukan rakyat Inggris untuk memilih partai sayap kanan Reform UK, dengan mengatakan bahwa partai tersebut adalah "satu-satunya harapan" bagi negara tersebut.
Selain itu, ia menyebut Perdana Menteri Inggris yang sedang menjabat, Keir Starmer, sebagai "jahat" dan menyerukan pengunduran dirinya di tengah tuduhan bahwa pemerintah Inggris menutup-nutupi kasus pemerkosaan massal terhadap anak perempuan.
Beberapa waktu lalu, para akademisi yang tergabung dalam aliansi 60 universitas di Jerman juga memboikot Platform X. Mereka menuding platform tersebut terlalu pro terhadap kelompok sayap kanan sehingga konten-kontennya tidak lagi berimbang.
Platform X dianggap telah mengintervensi-mengarahkan masyarakat ke ideologi tertentu. Oleh sebab itu Platform X dianggap telah gagal dalam mendukung nilai-nilai seperti keberagaman, kebebasan, dan pencapaian akademik.
Dalam pernyataan bersamanya, universitas-universitas tersebut mengecam X sebab terus-terusan menyebarkan konten populis sayap kanan. "Realitas ini tidak dapat diterima. Keputusan ini mengirimkan sinyal jelas yang mendukung komunikasi berbasis fakta dan menentang kekuatan anti-demokrasi," bunyi pernyataan mereka.
Juru bicara Universitas Heinrich Heine di Dusseldorf, Achim Zolke, yang mempelopori kampanye tersebut mengatakan dalam setiap jam semakin banyak universitas bergabung dalam gerakan tersebut. Sementara itu Juru bicara Universitas Potsdam, Silke Engel, menyoroti perubahan terkini dalam pengoperasian dan fungsionalitas platform tersebut.
Engel mengkritik algoritma X karena mengganggu distribusi informasi dan mengarahkan diskusi. Engel juga mengecam kurangnya pengawasan dengan kedok kebebasan berbicara seraya mengatakan bahwa hal itu mendorong ujaran kebencian, disinformasi dan manipulasi.
Di antara universitas yang meninggalkan X adalah Universitas Dusseldorf Heinrich Heine, Universitas Freie Berlin, Universitas Humboldt, Universitas Heidelberg, Universitas Muenster, Universitas RWTH Aachen, Universitas Olahraga Jerman Cologne, dan Universitas Eropa Viadrina Frankfurt (Oder).
Para pemimpin Jerman juga sempat berang dan menuduh Musk terlalu ikut campur dalam urusan pemilu Jerman. Sejak Musk mengambil alih X dan mencabut sebagian besar kendalinya terhadap disinformasi dan ujaran kebencian, platform tersebut telah mengalami eksodus besar-besaran pengguna.
Editor: Muhammad Taufiq