Presiden Joko Widodo kembali merombak (reshuffle) kabinet Indonesia Maju pada 19 Agustus 2024, dua bulan menjelang sang kepala pemerintahan turun takhta. Ada tiga menteri, satu wakil menteri, dan seorang kepala badan yang dilantik oleh Jokowi di Istana Negara, Jakarta.
Dua menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arifin Tasrif dan Yasonna Laoly, masing-masing sebelumnya menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Hukum dan HAM, digantikan oleh Bahlil Lahadalia dan Supratman Andi Agtas. Dua nama yang disebut terakhir merupakan politikus Partai Golkar dan Partai Gerindra.
Bahlil Lahadalia, yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), digantikan oleh Rosan Roeslani. Rosan ialah pengusaha sekaligus mantan duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan menjadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.
Posisi satu wakil menteri yang diisi oleh pejabat baru ialah wakil menteri komunikasi dan informatika, yakni Angga Raka Prabowo. Angga ialah politikus Partai Gerindra dan menjabat Direktur Media Prabowo Gibran pada masa kampanye Pemilu Presiden 2024.
Jokowi juga mengangkat Dadang Hindayana, dosen Institut Pertanian Bogor (IPB), sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.
Selain itu, Kepala Negara menunjuk Hasan Nasbi, pendiri lembaga survei Cyrus Network, sebagai Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan, dan Taruna Ikrar untuk posisi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggantikan Rizka Andalucia.
Lima kali reshuffle dan proses transisi
Jokowi tercatat telah merombak komposisi kursi menteri sebanyak lima kali dalam setahun terakhir, yakni 17 Juli 2023, 25 Oktober 2023, 21 Februari 2024, 18 Juli 2024, dan 19 Agustus 2024.
Perombakan yang teranyar lebih disoroti terutama karena Jokowi mengganti dua menteri dari PDIP—Arifin Tasrif dan Yasonna Laoly—seiring renggangnya hubungan antara Jokowi dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu sejak Pemilu 2024. Ditambah lagi Jokowi membentuk badan baru, yakni Badan Gizi Nasional.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, saat mengonfirmasi bahwa Yasonna merupakan salah satu menteri yang akan diganti, mengatakan reshuffle kabinet ini diperlukan guna mempersiapkan dan mendukung transisi pemerintahan dari Jokowi kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden terpilih. "Agar berjalan dengan baik, lancar dan efektif," katanya.
Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, mengonfirmasi bahwa lembaga yang dia pimpin sekarang dibentuk untuk melaksanakan program prioritas makan bergizi secara gratis yang digagas Prabowo Subianto.
"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih," kata Dadan menjawab pertanyaan wartawan usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara. "Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari, maka dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah dimasukkan."
Badan Gizi Nasional harus dibentuk pada akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi karena alasan tersebut. Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Dadan ditunjuk oleh Jokowi untuk menyiapkan segala sesuatunya agar program makan bergizi secara gratis dapat dimulai paling lambat pada Januari 2025.
Alasan politis di balik reshuffle
Perombakan kabinet oleh Presiden yang tampak mulai mengakomodasi elite politik di lingkaran Prabowo Subianto dan menyingkirkan PDIP dinilai sarat muatan politik ketimbang alasan profesional atau kebutuhan mendesak bagi pemerintahan.
”Bahwa nuansa politis lebih kelihatan di era Jokowi ini ketika menyusun kabinet. Bisa dikatakan ini adalah untuk lebih pada melindungi kepentingan-kepentingan Presiden ketimbang hal-hal yang bersifat profesional,” kata Firman Noor, peneliti Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dikutip dari Kompas.id.
Dalam hal penggantian Yasonna sebagai menteri hukum dan HAM, misalnya, menurut Firman, berkaitan erat dengan momen sejumlah partai politik akan menggelar rapat tertinggi partai, seperti kongres, munas (musyawarah nasional), dan muktamar, untuk menentukan pucuk pimpinan partai sekaligus formasi kepengurusan parpol selama lima tahun ke depan. Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Hanura akan menggelar hajatan seperti munas dan rakernas pada Agustus 2024.
”Saya dengar memang terkait dengan pengesahan-pengesahan pengurus partai politik," kata Firman.
Maka, katanya, posisi menteri hukum dan HAM sangat strategis sebab terkait tanda tangan keabsahan kepengurusan parpol. "Penguasa itu ingin memastikan bahwa pengurus partai yang nanti disahkan oleh penguasa ini, melalui menterinya, itu memang ramah terhadap kekuasaan,” ujarnya.
Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), sependapat dengan penilaian Firman Noor. Reshuffle pada hari-hari terakhir periode kabinet tidak memiliki alasan yang mendesak, meskipun Presiden boleh saja mengganti menterinya kapan pun berdasarkan hak prerogatif. "Untuk itu, reshuffle kali ini untuk konsolidasi kabinet mendatang," katanya dikutip dari Kompas.com.
Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel menengarai, sejumlah menteri yang dilantik Presiden hari ini bisa saja masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
"Ya, menurut saya, efektif atau tidaknya kita lihat apa alasannya. Karena apa? Bisa saja mereka yang menjadi menteri sekarang ini akan menjadi menteri kabinet yang akan datang," kata Gobel di kompleks parlemen, Jakarta.
Mengenai efektivitas kinerja menteri yang baru dilantik, Gobel berpendapat, itu yang mengetahui atau dapat menilai hanyalah Presiden. "Tentu Presiden punya alasan kenapa ada pergantian menteri pada saat sekarang."
Reaksi keras PDIP
PDIP bereaksi cukup keras atas serangkaian peristiwa politik akhir-akhir ini, termasuk penggantian sejumlah menteri pada akhir periode kabinet. Reshuffle itu, menurut PDIP, bukan hanya untuk alasan demi kelancaran transisi pemerintahan.
"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP, dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya, menurut saya, tak lebih dari omong kosong," kata Ketua DPP PDIP Deddy Yevry Sitorus, dalam keterangannya, Senin.
Tidak ada alasan etis, substansial, atau teknis birokratis bagi Jokowi sekarang untuk merombak kabinet, kata Deddy. Dia malah menganggap Jokowi tengah mempersiapkan perlawanan untuk Prabowo lima tahun ke depan.
Penggantian Yasonna Laoly sebagai menteri hukum dan HAM oleh politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas, menurut Deddy, upaya untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (RUU MD3) dengan tiga tujuan.
Pertama, agar Golkar bisa mendapat jatah kursi ketua DPR. Kedua, Jokowi ingin lebih mudah membagi-bagikan jabatan di internal Golkar. Ketiga, untuk mengendalikan partai-partai yang akan menggelar munas atau kongres dan memilih ketua baru, beberapa di antaranya PKB, Golkar, dan Nasdem.
"Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," katanya.
Sementara, pengantian menteri ESDM dilakukan murni sebagai upaya untuk menguasai konsesi tambang, termasuk pendanaan partai politik dan memastikan sumber ekonomi. "Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan," kata Deddy.
Editor: Muhammad Zunus