Arina.id ~ Isyarat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk merapat ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bertepuk sebelah tangan. Undangan PKS kepada Prabowo untuk menghadiri forum silaturahmi halal bi halal Idul Fitri di kantornya di Jakarta tidak disambut positif oleh tamu istimewa yang diharapkan hadir meski sang tuan rumah telah membentangkan karpet merah.
Prabowo tidak hadir dalam acara halal bi halal PKS di Jakarta pada 27 April dengan alasan, kata Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi, sang Presiden terpilih menghadiri acara serupa keluarga besarnya. Prabowo telah menyampaikan pesan berhalangan hadir dan berencana mengutus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani tapi tak seorang pun petinggi Gerindra yang datang.
Di antara partai politik anggota koalisi pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, hanya PKS yang masih 'digantung' untuk bergabung dengan koalisi Prabowo. Dua partai anggota Koalisi Perubahan, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa, sudah disambut dengan tangan terbuka oleh Prabowo.
"Segampang itu?"
Partai Gerindra, juga partai-partai lain anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung pasangan Prabowo-Gibran, pada dasarnya telah secara terbuka menyatakan tidak keberatan jika PKS bergabung. Apalagi Prabowo pun sedari awal mendorong rekonsiliasi dan persatuan setelah Pemilu 2024 untuk membentuk pemerintahan yang kuat demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Hanya satu di antara partai politik anggota KIM, Partai Gelora, yang menentang dan mengadang hasrat PKS untuk bergabung. Partai Gelora adalah partai baru yang menjalani debutnya pada Pemilu 2024—namun perolehan suaranya tak mencapai ambang batas keterwakilan di parlemen sebesar 4 persen dan karenanya tak memiliki satu pun kursi di DPR RI.
Partai itu didirikan dan diawaki oleh sejumlah mantan kader dan politikus senior PKS. Anis Matta sang ketua umum, Fahri Hamzah selaku wakil ketua umum, Mahfuz Sidik sebagai sekretaris jenderal, dan Achmad Rilyadi bendahara umumnya, misalnya, merupakan mantan politikus PKS dan masing-masing pernah menduduki posisi puncak di partai lamanya. Tiga nama yang disebut pertama bahkan pernah menduduki jabatan tinggi di DPR RI.
Mereka meninggalkan PKS tidak dalam keadaan baik-baik saja. Terutama Anis Matta dan Fahri Hamzah punya riwayat konflik dan konfrontasi terbuka di PKS hingga keduanya dipecat dari partai tersebut. "Anis Matta sendiri pernah mengutarakan bahwa Gelora lahir karena konflik dengan PKS," kata peneliti Lingkaran Survei Indonesia Denny JA, Ade Mulyana.
Hal pertama yang dipersoalkan Gelora ialah konsistensi sikap politik dan ideologi PKS terutama selama masa kampanye Pemilu 2024. Soalnya, menurut mereka, sepanjang proses kampanye, PKS kerap menyampaikan berbagai narasi yang menyerang secara negatif kepada Prabowo dan terutama Gibran.
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai," kata Mahfuz Sidik, mula-mula mempertanyakan, dalam keterangannya, 28 April, "Apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya?"
Mahfuz mengingatkan, PKS memiliki massa pendukung yang fanatik dan berbeda secara signifikan dalam hal ideologi maupun visi dan misi pembangunan. Cukup janggal jika, katanya, berdasarkan fakta-fakta itu, PKS lantas begitu mudah berpaling kepada Prabowo-Gibran, apalagi dengan alasan politis yang sederhana bahwa pemilu sudah selesai dan saatnya mengakhiri perselisihan.
PKS, kata Mahfuz, sebagai oposisi bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir juga mengampanyekan narasi "perubahan" dalam kampanye Pemilu 2024. Prinsip itu bertentangan secara diametral dengan visi Prabowo yang bertekad melanjutkan visi dan segala yang telah dirintis oleh Jokowi.
Mestinya PKS istikamah berada di luar pemerintahan dan memainkan peran sebagai kekuatan penyeimbang bagi lembaga eksekutif, kata Mahfuz. “Kecuali mereka sudah capek sepuluh tahun jadi ‘oposisi tanggung’ sehingga berharap diterima masuk [ke dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran].”
Fahri Hamzah punya penjelasan atas kegalauan PKS. "Problem dari PKS itu karena sudah tak ada ideologinya," katanya pada 1 Mei. Yang tersisa di PKS sekarang, katanya, hanyalah "mesin partai dan petugas partai", karena itulah tampak begitu mudah bermanuver dan berancang-ancang merapat ke Prabowo.
Dia mengakui PKS masih meraih banyak suara pada Pemilu 2024. Tapi, menurutnya, itu tidak lagi karena alasan ideologis maupun visi dan misi serta programnya melainkan "karena pedagang, media, uang dan jaringan tradisional". Jika ditelaah lebih dalam, gagasan besar apa yang digaungkan dan diperjuangkan sekarang, PKS kesulitan merumuskannya.
Belum kebagian
Petinggi PKS bersikap defensif setelah mendapat tentangan dan kritik tajam dari barisan mantan kader mereka. Sang presiden Ahmad Syaikhu, misalnya, mengingatkan bahwa partainya memang belum memutuskan untuk mengambil peran sebagai oposisi atau atau bergabung dengan pemerintah. Kebijakan strategis itu, katanya, merupakan ranah Majelis Syuro sehingga merekalah yang akan memutuskan kelak.
"Bagi kami enggak masalah, mau di luar, di dalam, kami punya pengalaman tersendiri, ya," katanya kepada pers ketika bertandang ke rumah Anies Baswedan di Jakarta, 30 April.
Mempertegas hasrat kuat PKS untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran, Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya ingin berbuat sesuatu yang lebih berharga bagi bangsa Indonesia setelah selama nyaris sepuluh tahun pemerintahan Jokowi berada di luar gelanggang.
"Ini (Pilpres) kan sudah selesai," katanya. "Ke depan kami kan ingin berbuat untuk bangsa. Kami kemarin kan sudah berpengalaman dua periode kemarin di luar. Jadi, kalaupun bisa ke dalam itu positif."
Dia mengabaikan penentangan keras Partai Gelora sejauh ini dengan menegaskan bahwa pimpinan PKS masih menjajaki komunikasi untuk pembicaraan secara formal dengan Prabowo. Bagi PKS sekarang, berikan dahulu kesempatan untuk berdialog seperti halnya dua partai mitranya—Partai Nasdem dan PKB—dan selebihnya nanti menyesuaikan dengan dinamika politik.
“Kan sudah pada kebagian; tinggal PKS saja tidak kebagian [kesempatan untuk bertemu secara formal dengan Prabowo],” ujar Aboe. Proses komunikasi dan penjajakan, katanya, sudah sampai tahap "tinggal diatur jadwalnya" pertemuan pimpinan PKS dengan Prabowo.
Masih ada harapan
Prabowo belum menyampaikan pernyataan sepatah kata pun tentang proposal PKS untuk bergabung dalam pemerintahannya kelak. Namun sejumlah petinggi Partai Gerindra, partai yang dipimpin sang Menteri Pertahanan itu, mengisyaratkan masih ada harapan bagi PKS untuk menjadi bagian dari pemerintah.
Partai politik anggota KIM, menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, pada 25 April, menyerahkan sepenuhnya keputusan menerima atau menolak PKS kepada Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi, katanya, Prabowo menyadari bahwa sikap saling menguatkan dalam pemerintahan mendatang adalah kebutuhan bersama.
Gerindra tak menutup mata atas penolakan Gelora terhadap PKS. Namun, Wakil Ketua Umum Habiburokhman berpendapat, pada 29 April, "kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu". Proses politik Pemilu 2024, katanya, memang dinamis dan bahkan sempat memanas, "tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa".
"Untuk saat ini, tentunya," kata Wakil Ketua Umum Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, pada 2 Mei, "kami masih sangat terbuka untuk pihak manapun yang mungkin akan bergabung ataupun tidak, itu ada di pihak daripada pimpinan, dan juga tentunya ketua-ketua dari partai-partai."
Penentangan Partai Gelora terhadap PKS ditengarai hanya akan sedikit memengaruhi keputusan Prabowo untuk menerima atau menolak, apalagi Gelora merupakan partai yang tak memiliki wakil di parlemen. Masalah besarnya, jika Prabowo menerima PKS, menurut pengamat, pemerintahan mendatang akan digerakkan oleh kabinet yang gemuk. Sebab KIM sudah beranggotakan enam partai parlemen (dan lima partai nonparlemen) setelah Nasdem dan PKB masuk.
“Akan besar sekali nanti koalisi di pemerintahan Prabowo jika PKS juga ikut bergabung,” kata Ade Mulyana.
Editor: Kendi Setiawan