Arina.id — Pemerintah Prancis memerintahkan pemberlakuan jam malam secara terbatas di sejumlah kota menyusul kerusuhan, penjarahan, dan pembakaran yang terjadi setelah demonstrasi nasional akhir pekan lalu. Kebijakan ini ditempuh untuk mencegah kekerasan berulang dan melindungi kegiatan usaha yang terdampak.
Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu, Senin (19/10/2026), mengatakan telah meminta otoritas regional memberlakukan jam malam yang bersifat “parsial” dan “lokal” di wilayah-wilayah yang dinilai rawan. Pemerintah juga menyiapkan penguatan pengamanan untuk mengantisipasi aksi lanjutan.
Lecornu tidak menutup kemungkinan pemberlakuan keadaan darurat apabila situasi membutuhkannya. Namun, untuk saat ini, pemerintah menilai pembatasan aktivitas pada kawasan tertentu lebih sesuai untuk mengendalikan keadaan.
Kerusuhan yang melanda sejumlah kota pada akhir pekan menjadi salah satu gelombang kekerasan perkotaan terburuk di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah toko dijarah, bangunan dibakar, dan fasilitas publik mengalami kerusakan dalam bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan.
Mengutip laporan Al Jazeera pada Selasa (20/10/2026), hampir 2.400 orang ditangkap pada Sabtu. Sekitar 1.000 polisi dan personel gendarmerie dilaporkan terluka dalam rangkaian bentrokan tersebut. Penjarahan dan penangkapan juga berlanjut pada Minggu.
Pemerintah memperkirakan sedikitnya 3.000 tempat usaha terdampak kerusuhan. Kerusakan itu mendorong pemerintah menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha agar dapat kembali beroperasi dan mempertahankan pekerja mereka.
Macron Akui Kegagalan Pengamanan
Kerusuhan tersebut turut memicu tekanan politik terhadap pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Macron mengakui adanya kegagalan dalam antisipasi dan intelijen yang menyebabkan aparat tidak mampu mencegah meluasnya kekerasan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez bahkan mengakui polisi kehilangan kendali di sejumlah kota selama kerusuhan. Ia juga menyatakan jumlah personel yang dikerahkan tidak memadai untuk menghadapi massa perusuh dan pelaku penjarahan di sekitar demonstrasi.
Nunez menawarkan pengunduran diri sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan tersebut. Namun, Macron menolaknya dan meminta Nunez tetap menjalankan tugas untuk menjaga kesinambungan komando kepolisian serta memperbaiki penanganan keamanan.
Macron juga meminta evaluasi terhadap kegagalan perencanaan dan intelijen yang memungkinkan kekerasan meluas. Pemerintah berjanji mengambil langkah lebih tegas terhadap pelaku penjarahan dan perusakan.
Penolakan pengunduran diri itu menunjukkan bahwa pemerintah memilih mempertahankan struktur komando keamanan di tengah krisis, sembari menghadapi tuntutan agar penanganan kerusuhan diperbaiki.
Berawal dari Protes Biaya Hidup dan Pendidikan
Kerusuhan di Prancis berawal dari demonstrasi yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat yang memprotes meningkatnya biaya hidup serta memburuknya layanan publik.
Isu pendidikan turut menjadi pemicu mobilisasi. Para pelajar mempersoalkan ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan guru, dan minimnya investasi dalam sistem pendidikan.
Pada Sabtu, ratusan ribu orang turun ke jalan dalam demonstrasi di berbagai wilayah. Sebagian besar aksi berlangsung damai, tetapi sejumlah kelompok terlibat bentrokan dengan polisi. Aksi kekerasan kemudian meluas dalam bentuk pembakaran, penjarahan toko, serta serangan terhadap bangunan pemerintah.
Kemarahan terhadap tekanan ekonomi rumah tangga menjadi latar penting dari gelombang demonstrasi tersebut. Kenaikan biaya hidup dan ketidakpuasan terhadap layanan publik memperbesar tekanan terhadap pemerintah yang dinilai belum mampu menjawab persoalan masyarakat.
Meski demikian, aksi demonstrasi dan tindak kriminal perlu dibedakan. Penjarahan dan pembakaran yang dilakukan sebagian kelompok tidak serta-merta mewakili seluruh peserta demonstrasi yang menyuarakan tuntutan sosial dan ekonomi.
Gejolak Meluas ke Negara Eropa Lain
Gelombang protes terkait kenaikan biaya hidup tidak hanya terjadi di Prancis. Aksi serupa juga dilaporkan berlangsung di sejumlah negara Eropa, termasuk Italia, Portugal, dan Spanyol.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakpuasan terhadap layanan publik menjadi persoalan yang melampaui batas negara. Namun, penyebab dan skala setiap demonstrasi berbeda sehingga tidak dapat disamakan begitu saja dengan kerusuhan di Prancis.
Bagi pemerintahan Macron, pemberlakuan jam malam lokal menjadi ujian untuk memulihkan keamanan tanpa mengabaikan persoalan sosial yang mendorong masyarakat turun ke jalan.
Keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat mencegah penjarahan dan pembakaran, tetapi juga oleh langkah pemerintah menangani tuntutan terkait biaya hidup, pendidikan, dan kualitas layanan publik.
Editor: Muhammad Zunus