Arina.id - Kasus dugaan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah nama tersangka jenderal polisi, salah satunya mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi konsumsi masyarakat dunia. Sejumlah media asing ramai-ramai memberitakan skandal kasus penyadapat atau wiretapping terhadap presiden tersebut.
Aljazeera membuat ulasan panjang, mengutip Kantor Berita Reuters menyebut kalau skandal penyadapan tersebut terkait intirik politik di dalam negeri dengan memasang foto Prabowo dan Joko Widodo (Jokowi), presiden sebelumnya. Begitu juga dengan Channel News Asia (CNA), NHK, dan ABCNews.
Reuters mengutip konferensi pers Kamis malam, 5 November 2026, melaporkan polisi menunjuk seorang pejabat penegak hukum senior dengan inisial SU sebagai tersangka terbaru. Tiga pejabat ditangkap awal pekan ini, dalam skandal yang mengungkap jurang perbedaan antara presiden dan pendahulunya – serta mantan sekutunya – Joko Widodo, yang memicu kekhawatiran keamanan nasional.
Polisi mengatakan bahwa tersangka baru tersebut menjabat sebagai kepala pengawas di Badan Reserse Kriminal Polri 2010 dan 2019. Media lokal kemudian mengidentifikasinya sebagai Slamet Uliandi. Penyidik menuduh bahwa SU, yang merupakan kepala unit informasi dan teknologi lembaga investigasi dari 2021 hingga 2026, memberikan lampu hijau untuk penyadapan tersebut.
Direktur unit kejahatan siber Suhermanto mengatakan dalam konferensi pers, "Ketika dua tersangka lainnya hendak menyadap, mereka mendapat persetujuan dari SU. Mereka juga meminta persetujuannya sebelum menghapus catatan penyadapan." Suhermanto menambahkan bahwa SU belum ditahan karena kondisi kesehatan.
Aljazeera menambah narasi kalau skandal penadapan ilegal tersebut menambah tekanan pada Prabowo, eketika hasil survei menunjukkan ketidakpuasan publik semakin besar terhadap kebijakan populisnya yang mahal dan melemahnya kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia yang bernilai USD1,5 triliun.
Polisi masih menyelidiki motif di balik upaya penyadapan komunikasi Prabowo, dan sejauh ini telah menginterogasi 13 petugas polisi serta lima ahli kriminal dan TI. Kepala kepolisian nasional juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini, kata juru bicara Trunoyudo Wisnu Andiko.
Channel News Asia (CNA) melaporkan cerita penyadapan bukan hanya kali ini saja terjadi di Indonesia. Media itu menyebut, sebelumnya pernah ada kebocoran percakapan telepon yang melibatkan presiden saat itu BJ Habibie pada 1998, kemudian operasi intelijen Australia yang menargetkan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 saat menjabat, serta penemuan perangkat pengawasan diduga di rumah Dinas Joko Widodo sebelum menjabat presiden.
Presiden Mantan Megawati Soekarnoputri menyampaikan kekhawatirannya atas penyadapan komunikasi pribadi. Pada tahun 2024, ia mengklaim sering menjadi sasaran pengawasan dan menghindari penggunaan ponsel pribadinya.
Insiden-insiden ini terjadi di latar belakang politik yang berbeda, mulai dari transisi Indonesia menuju demokrasi selama era reformasi dan ketegangan diplomatik dengan Australia hingga tuduhan penyalahgunaan kekuasaan oleh badan keamanan. CNA menyoroti sejarah dugaan penyadapan dan kasus pengawasan yang melibatkan para pemimpin Indonesia.
Editor: Muhammad Taufiq