Arina.id – Panggung penghargaan Festival Film Indonesia (FFI) 2026 tak sekadar menjadi tempat merayakan karya sinema. Namun, bagi Siera Tamihardja, malam itu juga menjadi kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang jauh lebih penting: mengingatkan negara agar tidak menyangkal kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998.
Produser film Para Perasuk itu menyampaikan kritik terbuka kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon ketika menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik di JI-Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, (20/11/2026) malam.
Di hadapan para insan perfilman, Siera tidak berbasa-basi. Ia secara langsung menyebut nama Fadli dan mengkritik pernyataan sang menteri yang mempertanyakan fakta pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.
"Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon. Saya cuma ingin bilang bahwa penyangkalan terhadap pemerkosaan massal tahun 1998 adalah sebuah tindakan yang sangat menjijikkan dan nir-empati," kata Siera.
Pernyataan itu membuat panggung penghargaan film menjadi ruang untuk mengingat kembali salah satu babak paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah tragedi yang sudah berlalu hampir tiga dekade, tetapi luka para korbannya belum sepenuhnya selesai.
Siera mengaku bersyukur karena film memberinya ruang untuk menyampaikan kegelisahan yang tidak selalu mendapat tempat dalam percakapan publik.
Baginya, film bukan semata-mata produk hiburan atau industri kreatif. Sinema memiliki kemampuan menghadirkan perspektif yang berbeda, mempertemukan pengalaman manusia, sekaligus membangkitkan empati.
"Karena itu saya ingin berterima kasih kepada film, sebuah media multi perspektif yang bisa membangkitkan empati bagi yang membuat ataupun menontonnya. Terima kasih," ujarnya.
Pernyataan Fadli dan Catatan Sejarah 1998
Kritik Siera berakar pada pernyataan Fadli Zon pada Juni 2025. Saat itu, Menteri Kebudayaan tersebut mempertanyakan penggunaan istilah "pemerkosaan massal" dalam kerusuhan Mei 1998. Ia menyebut belum ada bukti yang dapat menunjukkan peristiwa tersebut berlangsung secara terstruktur dan sistematis.
Dalam wawancara dengan IDN Times, Fadli bahkan menyebut klaim pemerkosaan massal sebagai sesuatu yang belum terbukti.
Pernyataan itu segera memantik kritik dari kelompok perempuan, pegiat hak asasi manusia, sejarawan, dan masyarakat sipil.
Sebab, peristiwa kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 bukan sekadar cerita yang beredar tanpa dokumentasi. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk pemerintah telah mencatat dan memverifikasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan, serta Surabaya.
Dalam laporan akhirnya, TGPF mencatat 85 kasus kekerasan seksual. Rinciannya terdiri atas 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan disertai penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan kasus pelecehan seksual.
Angka-angka itu kemudian ditegaskan kembali oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
Dalam pernyataan resminya pada Juni 2025, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa temuan TGPF merupakan hasil kerja tim pencari fakta yang dibentuk negara. Hasilnya telah disampaikan kepada Presiden BJ Habibie dan menjadi salah satu landasan pengakuan negara atas kekerasan seksual terhadap perempuan dalam tragedi Mei 1998.
Komnas Perempuan juga menegaskan bahwa identitas dan data rinci korban tidak dapat diumumkan secara bebas. Perlindungan terhadap korban dan keluarga mereka harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kekerasan lanjutan.
Dengan demikian, ketiadaan informasi identitas korban di ruang publik tidak dapat dijadikan alasan untuk menganggap peristiwa tersebut tidak pernah terjadi.
Fadli Zon Beri Penjelasan
Sehari setelah kritik Siera Tamihardja menggema di panggung Festival Film Indonesia (FFI) 2026, Fadli Zon akhirnya angkat bicara. Menteri Kebudayaan itu membantah telah menyangkal terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998. Ia bahkan mengaku mengutuk keras tindakan tersebut.
Namun, Fadli tetap mempersoalkan penggunaan istilah "pemerkosaan massal". Menurut dia, istilah tersebut harus memiliki landasan fakta hukum dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras," kata Fadli, dilansir Antara, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, keberatannya terletak pada penggunaan kata "massal" yang dinilainya berkaitan dengan tindakan terstruktur dan sistematis. Karena itu, menurut Fadli, penggunaan istilah tersebut membutuhkan dukungan bukti yang kuat.
"Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah," ujarnya.
Fadli juga berusaha memisahkan pandangan pribadinya dari proses penyusunan buku sejarah nasional. Ia menegaskan tidak terlibat langsung dalam penulisan maupun memberikan arahan kepada tim penyusun.
"Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah," katanya.
Editor: Muhammad Zunus
