Jakarta, Arina.id- Sejak pertama kali diluncurkan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menuai pro dan kontra. Meski diharapkan menjadi solusi atas persoalan gizi anak-anak sekolah di Indonesia, program ini justru diselimuti berbagai masalah, mulai dari biaya hingga kasus dugaan keracunan massal.
Belum lama ini, data terbaru menunjukkan sebanyak 171 siswa mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Jumlah ini melonjak dari laporan sebelumnya yang mencatat 36 orang. Meski angka korban terus bertambah, respons pemerintah dinilai masih defensif.
"Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan dari 3 koma sekian juta itu di bawah 200 orang, dan hanya lima orang yang dirawat inap," ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).
Prabowo menyebut bahwa 200 kasus keracunan dari jutaan penerima manfaat hanyalah 0,005 persen, dan menilai keberhasilan program ini mencapai 99,99 persen. Namun, pernyataan itu justru menuai kritik karena dianggap mengecilkan risiko kesehatan anak-anak.
Masalah tak berhenti di situ. Seorang mitra dapur MBG di Kalibata, Jakarta, mengaku mengalami kerugian hampir Rp1 miliar akibat dugaan penggelapan dana oleh Yayasan MBG. Kasus tersebut telah dilaporkan ke kepolisian, sebagaimana tercatat dalam laporan LP/B/1160/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKSEL/POLDA METRO JAYA.
Di lapangan, sejumlah guru juga mengeluhkan kebijakan pelaksanaan program. Seorang guru honorer di SD Sumberjaya, Kabupaten Bekasi, menyampaikan kekesalannya karena diminta menyumbang untuk program MBG.
"Gaji kita enggak seberapa, dipotong buat MBG. Kadang disuruh bawa telur tiap guru untuk siswa," ujarnya kepada Arina.id, Kamis (9/5/2025).
Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The Prakarsa, menilai persoalan-persoalan tersebut muncul karena belum optimalnya pelibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG. Ia menyarankan agar program ini didesentralisasi.
"Dengan desentralisasi, kualitas makanan bisa lebih terjaga karena jarak distribusinya lebih pendek. Menu pun bisa disesuaikan dengan selera lokal tanpa mengabaikan standar gizi nasional," ujarnya melalui keterangannya kepada Arina.id
Menurut Maftuchan, banyak dapur MBG yang jaraknya terlalu jauh dari sekolah-sekolah sasaran, terutama di luar Jawa. Ini memperbesar risiko penurunan mutu makanan dan menambah beban logistik.
Program MBG, menurutnya, tampak sebagai inisiatif pemerintah pusat yang belum sepenuhnya dimiliki oleh pemangku kepentingan daerah. “Akhirnya ya ada keterbatasan yang mengakibatkan kasus-kasus keracunan,” katanya.
Komisi IX DPR RI pun telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Wakil Ketua Komisi, Charles Honoris, menekankan pentingnya pembenahan sistem dan pengawasan.
"Kami minta BGN segera memperbaiki pola dan mekanisme. Pengawasan harus diperketat dan sistem pelacakan (tracing) harus dijalankan," tegasnya.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Wahyudi Iskandar, mengingatkan bahwa indikator keberhasilan MBG tak bisa semata-mata dilihat dari jumlah penerima manfaat.
"Keberhasilan harus dilihat dari pelaksanaan yang tepat sasaran, dampak pada gizi anak, dan kualitas implementasi. Kalau itu belum bisa dibuktikan, jangan dulu klaim program ini berhasil," katanya dilansir Kompas.
Menanggapi berbagai kritik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Presiden telah meminta seluruh pihak memperkuat pelaksanaan program agar insiden serupa tidak terulang.
“Target kami adalah zero accident. Tidak boleh ada lagi kejadian keracunan,” kata Dadan, mengutip pernyataan Presiden.
Menurut Dadan, tantangan utama saat ini terletak pada pengawasan mutu makanan serta kesiapan infrastruktur mitra penyedia. BGN kini sedang memperbaiki standar operasional prosedur, termasuk dalam penyeleksian mitra dan pengawasan di lapangan.
“Oleh sebab itu, kami tengah mempertajam SOP terkait seleksi mitra dan kesiapan infrastruktur,” tandasnya.
Editor: Muhammad Taufiq