Jakarta, Arina.id - Rangkaian bencana di Sumatera tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menghantam perekonomian nasional dengan nilai kerugian mencapai Rp68,67 triliun sebagaimana Laporan Center of Economic and Law Studies (Celios) pada November 2025.
"Secara nasional, terjadi dampak penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp 68,67 triliun atau setara dengan 0,29 persen,” demikian dikutip dari publikasi Celios berjudul Dampak Kerugian Ekonomi Bencana Banjir Sumatera yang dikutip 3 Desember 2025.
Data Celios menunjukkan bahwa tiga provinsi terdampak Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerugian langsung Rp2,2 triliun.
Kerugian tersebut dihitung dari lima komponen yaitu: 1) Kerusakan rumah 2 Jembatan 3) Hilangnya pendapatan keluarga selama 20 hari 4) Kerusakan sawah 5) Perbaikan jalan.
Dalam dokumen itu disebutkan, secara kerugian materi, ada kerugian mencapai Rp2,2 triliun yang terdiri dari 3 sektor di 3 provinsi terdampak paling luas.
Laporan ini juga menyebutkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan dan konstruksi menjadi subsektor paling terdampak di ketiga provinsi.
Dalam laporan tersebut tertulis bahwa pemutusan jalur distribusi akibat banjir menyebabkan pelemahan konsumsi dan perdagangan di seluruh provinsi di Sumatra, bahkan hingga Jawa dan Kalimantan.
Celios merujuk hasil studi bersama Greenpeace Indonesia yang menunjukkan faktor ekologis sebagai pendorong risiko banjir.
Laporan itu mencatat 1 dari 2 desa dengan sektor pertambangan sebagai penghasilan utama mengalami bencana banjir, dengan potensi terjadi banjir 2,25 kali lipat lebih potensial dibandingkan desa non-tambang.
"Konversi lahan dan deforestasi telah melemahkan fungsi ekologis hutan," tulis Celios.
Celios lalu melaporkan desa yang dikelilingi tambang lebih berisiko mengalami bencana ekologis dibanding desa non tambang. Dampak lainnya ialah akses air bersih, pencemaran tanah, pencemaran udara, banjir dan kebakaran lahan.
Celios mendesak pemerintah memberlakukan moratorium izin tambang baru khususnya perluasan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh perusahaan pemegang izin.
"Termasuk penagihan kewajiban reklamasi agar bencana tidak berulang. Pada sektor sawit, moratorium izin perkebunan menjadi solusi penting," tulisnya.
Studi Celios bersama Koalisi Moratorium Sawit tahun 2024 menunjukkan bahwa skenario implementasi moratorium sawit dan penanaman kembali berkontribusi secara ekonomi pada 2045. Lainnya, menyerap 761.000 tenaga kerja.
Editor: Muhammad Taufiq