Arina.id - Para pengelola SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) diingatkan agar menyerap bahan pangan dari desa agar roda ekonomi lokal bisa bergerak. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan rantai ekonomi yang saling menguatkan satu sama lain. Menurut Zul, program pemenuhan gizi tidak hanya berdampak terhadap kesehatan anak, tetapi juga mendorong pertumbuhan usaha masyarakat desa dan mewujudkan kedaulatan pangan.
"Tata kelola SPPG harus mengambil barang dari desa, boleh dari BUMDes, koperasi desa, atau UMKM. Usaha desa saling bekerja sama, sehingga ekonomi desa tumbuh, anak menjadi sehat, dan pangan berdaulat," kata menteri yang akrab disapa Zulhas itu, seperti dikutip dari Antara, Jumat 17 April 2026.
Lebih lanjut ia menyampaikan integrasi antara program gizi dan penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Pelaku usaha di desa yang terlibat langsung dalam penyediaan bahan baku pangan bagi SPPG membuat rantai pasok pangan menjadi lebih pendek, efisien, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
"Program makan bergizi bukan hanya sekadar memberikan makan, tapi membantu masa depan Indonesia yang hebat," ujar Zulhas.
Berdasarkan data Badan Gizi Nasional dari rencana SPPG sebanyak 28.562 unit saat ini yang sudah beroperasi mencapai 23.597 unit atau setara 83 persen dari total rencana pembangunan SPPG tersebut.
Adapun jumlah SPPG yang telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) baru sebanyak 7.204 unit SPGG di seluruh Indonesia. Daerah yang memiliki rasio SLHS terbanyak terhadap SPPG beroperasi adalah Nusa Tenggara Barat dengan angka mencapai 65,64 persen.
Editor: Muhammad Taufiq