Arina.id ~ Krisis di Gaza, Palestina, yang disebabkan perang antara Israel dan pasukan militan Hamas telah menewaskan lebih dari 8.100 orang.
Data yang dihimpun United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dari Kementerian Kesehatan Gaza dan keterangan resmi pemerintah Israel menyebutkan selama periode perang dari 7-29 Oktober 2023, jumlah total korban jiwa dari pihak Palestina paling banyak berada di Jalur Gaza, yakni korban jiwa mencapai 8.005 orang dan korban luka 20.242 orang. Sedangkan di wilayah Tepi Barat korban jiwanya 115 orang dan korban luka 2.150 orang. Namun, jumlah korban riil di Gaza bisa jadi lebih banyak dari yang tercatat. Pasalnya, militer Israel memblokir jalur komunikasi di Gaza sejak Jumat (27/10/2023).
Sementara jumlah total korban jiwa dari pihak Israel sekitar 1.402 orang dan korban lukanya 5.445 orang. Tidak ada laporan penambahan korban baru dari Israel sejak Senin pekan lalu (23/10/2023).
Perang yang sudah berlangsung selama 26 hari ini menimbulkan banyak protes di berbagai negara. Sebagian dari mereka menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama antara Israel dengan Palestina. Sayangnya, peran penting PBB yang diharapkan belum juga terlihat sehingga menimbulkan kritik tajam terhadap lembaga ini. PBB dinilai lebih condong kepada Israel dalam melihat persoalan ini.
Utusan Khusus Palestina untuk PBB Riyad Mansour, telah menyerukan diakhirinya "pertumpahan darah" di wilayah itu. Dia mengatakan Israel perlu "mengubah arah" untuk mewujudkan perdamaian.
"Sayangnya, bagi sebagian media dan politisi, sejarah dimulai ketika warga Israel terbunuh. Rakyat kami telah mengalami tahun demi tahun yang mematikan. Kami datang ke Dewan Keamanan setiap bulan, memperingatkan akan konsekuensi dari kekebalan hukum Israel dan kelambanan internasional,” kata Mansour, Minggu (8/10/2023) bulan lalu dilansir New York.
"Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini. PBB pun harus menolak segala solusi yang diputuskan secara unilateral," ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Kritik Gus Dur
Sikap PBB yang cenderung lunak di depan Israel dan Amerika, telah lama dikritik banyak pihak. Almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) bahkan pernah melancarkan kritik keras atas sikap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menurutnya, Dewan Keamanan yang memiliki peran penting di PBB, terlalu menurut pada Amerika Serikat.
"Sedangkan yang lain bisanya cuma ngomel-ngomel tapi tidak bisa berbuat apa-apa," kata presiden ke-4 RI ketika menghadiri Konferensi Rekonsiliasi Nasional Merajut Akar Kebangsaan Indonesia di Yogyakarta, Kamis (8/1/2009) dilansir NU Online.
Mantan ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga meminta pihak Palestina—Hamas maupun Fatah—dan Isreal kembali ke meja perundingan. Jika tidak, jumlah rakyat tak berdosa yang menjadi korban perang akan semakin banyak. "Keduanya harus berunding dan bernegosiasi. Jika tidak, rakyat Palestina akan habis karena mesin perang Israel itu jauh di atas mesin perang Palestina. Saya `nge-blok` rakyat Palestina, karena itu saya tidak tega melihat mereka jadi korban perang. Kasihan mereka. Persoalan Palestina dan Israel itu politik, bukan agama," ungkap Gus Dur.
Perang Palestina-Israel, kata Gus Dur, lebih disebabkan masalah politik atau perebutan wilayah. Palestina ingin menjadi negara sendiri. Dan, Israel pun demikian. Sebelumnya, Gus Dur menyebut “kaum konservatif” Israel di balik serangkaian serangan terhadap Palestina. “Segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kaum konservatif Israel ini tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik di sana (Palestina dan Israel),” ujar Gus Dur.
Ia menegaskan, penyelesaian masalah melalui jalan kekerasan justru akan mengarahkan Palestina dan Israel pada kehancuran. Serangan yang sering dilancarkan Israel ke Palestina itu, katanya, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perdamaian yang tengah diusahakan di Timur Tengah, khususnya di Palestina.
Editor: Muhammad Zunus