Dasco, Sugiono, dan Muzani Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Dasco, Sugiono, dan Muzani Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran

Jakarta, Arina.id—Tiga kader Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani, masuk dalam bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketiganya disebut memiliki peluang untuk dipertimbangkan sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto.

Nama ketiganya disebutkan setelah sejumlah pimpinan partai politik yang didukung pemerintah menyepakati bahwa pengganti Gibran berasal dari calon Partai Gerindra.

Ketiganya memiliki latar belakang pendidikan dan perjalanan karier yang berbeda. Dasco menempuh pendidikan di bidang teknik elektro dan hukum. Sugiono mengenyam pendidikan ilmu komputer di Amerika Serikat serta bisnis dan manajemen di Jerman. Sementara itu, Muzani memiliki latar belakang pendidikan ilmu komunikasi.

Dari ketiga nama tersebut, dukungan terhadap Dasco sejauh ini paling banyak disuarakan oleh sejumlah kader dan elemen politik. Namanya juga diberitakan muncul dalam pembahasan internal Gerindra maupun partai-partai yang disepakati.

Di internal Gerindra, Dasco menjadi salah satu nama yang paling santer diusulkan kader sebagai pengganti Gibran. Dukungan tersebut dilaporkan meluas di berbagai cabang daerah partai.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua, misalnya, menilai Dasco memiliki modal kuat untuk menggantikan Gibran. Menurutnya, Dasco memiliki kemampuan menjembatani perbedaan kepentingan politik dan membangun komunikasi antarkelompok.

Dukungan serupa disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir pada Minggu (15/11/2026). Ia menilai kemampuan Dasco dalam merangkul berbagai kalangan menjadi salah satu alasan kuat untuk mempertimbangkannya sebagai pengganti Gibran.

Dukungan terhadap Dasco juga datang dari sejumlah lembaga dan organisasi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Dasco memiliki hampir seluruh kriteria yang dibutuhkan untuk menjadi wakil presiden.

“Dasco bukan sekadar kader Gerindra, tetapi juga orang yang memahami betul karakter kepemimpinan Prabowo, visi politiknya, serta arah pemerintahan yang ingin dibangun,” ujar Iwan dikutip dari Antara, Senin.

Ketua Umum Perserikatan Baramuda Indonesia (PBI) Ferdiansyah Rusman juga menyatakan dukungan terhadap Dasco. Ia menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kapasitas kelembagaan, serta kemampuan membangun komunikasi lintas kekuatan politik.

Dukungan tersebut didasarkan pada pengalaman politik, kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Dasco dalam membangun komunikasi lintas kekuatan politik, kata Ferdiansyah di Jakarta, dikutip Antara, Minggu (15/11/2026).

Sementara itu, dukungan terhadap Sugiono disampaikan Akademisi Hukum Tata Negara asal Aceh, Muhammad Ridwansyah. Ia menyatakan dukungan penuh kepada Sekretaris Jenderal Partai Gerindra tersebut untuk dicalonkan sebagai wakil presiden.

Menurut Ridwansyah, Sugiono memiliki kedekatan ideologi dengan Prabowo sehingga dinilai memahami arah kepemimpinan dan kebijakan presiden.

“Pertama, Sugiono adalah sosok ideologis Prabowo. Beliau memahami Prabowo secara utuh dan komprehensif,” ujarnya.

Ada 22 Syarat Cawapres

Di tengah munculnya sejumlah nama kandidat, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan adanya 22 persyaratan yang harus dipenuhi dua calon wakil presiden pengganti Gibran. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang mengatur 20 persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

Muzani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto harus melengkapi persyaratan tersebut ketika menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

"Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Namun, Muzani belum merinci dua persyaratan tambahan yang dimaksud. Ia mengatakan, penjelasan lebih lanjut mengenai kelengkapan dokumen dan persyaratan kandidat akan disampaikan oleh tim verifikasi yang telah dibentuk MPR.

Tim tersebut akan memeriksa berbagai dokumen kandidat, termasuk ijazah pendidikan dan persyaratan kesehatan.

"Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail termasuk ijazah dan seterusnya," ujarnya.

Adapun Pasal 169 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur 20 persyaratan yang harus dipenuhi calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari kewarganegaraan, kesehatan jasmani dan rohani, rekam jejak hukum, hingga pendidikan.

Beberapa persyaratan di antaranya calon harus merupakan warga negara Indonesia sejak kelahirannya, tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, serta setia kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

UU Pemilu juga mengatur batas usia minimal 40 tahun atau pernah maupun sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah. Selain itu, calon harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sederajat.

Hingga kini, belum ada penjelasan mengenai dua poin tambahan yang membuat jumlah persyaratan calon pengganti Gibran menjadi 22. Belum diketahui pula apakah tambahan tersebut merupakan persyaratan administratif atau dokumen pendukung untuk proses verifikasi.

MPR Bentuk Tim Verifikasi dan Panitia Ad Hoc

Muzani mengatakan, MPR telah menyepakati pembentukan tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dua calon wakil presiden yang akan diajukan Prabowo.

Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, dengan Ketua Fraksi Gerindra MPR Habiburokhman sebagai ketua tim. Sementara itu, sekretaris tim berasal dari Fraksi PDI Perjuangan.

Selain waktu verifikasi, MPR juga membentuk panitia ad hoc untuk mempersiapkan mekanisme pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

MPR menetapkan batas akhir pengajuan dua nama calon wakil presiden oleh Prabowo pada Rabu (25/11/2026).

Sementara itu, sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran berlangsung pada Rabu (9/12/2026). Jadwal tersebut mundur satu pekan dari rencana sebelumnya, yakni 2 Desember 2026.

Penyesuaian jadwal dilakukan setelah Prabowo meminta tambahan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik pengusung, partai, serta sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama calon wakil presiden yang akan diajukan kepada MPR.


Editor: Suci
logo