Jakarta, Arina.id -- Pemerintah akan menyediakan bantuan pangan selama 6 bulan sepanjang periode tahun 2025, kepada kelompok masyarakat PBP (Penerima Bantuan Pangan).
Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah menyetujui bantuan beras 10 kg yang disalurkan selama 6 bulan pada 2025 kepada kelompok penerima.
"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang 4 bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief, dikutip dari Antaranews, Rabu (1/1/2025).
Melalui rapat terbatas hari Senin (30/12/2024), pemerintah sudah memastikan bahwa bantuan beras akan disalurkan untuk bulan Januari dan Februari 2025. Dua bulan tersebut termasuk total rencana bantuan 6 bulan untuk tahun 2025.
"Tapi yang pasti pemerintah bersama Bulog siap mendistribusikan total 6 bulan alokasi, dan total berasnya 960 ribu ton kepada 16 juta PBP (Penerima Bantuan Pangan) pada 2025, sesuai usulan Bapak Menko Pangan kemarin dalam Ratas," terang Arief.
Program bantuan beras tersebut merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi pemerintah untuk masyarakat berpendapatan rendah. Langkah ini juga untuk menjaga aliran bahan pangan dari hulu ke hilir.
"Kita pahami, untuk bantuan pangan beras di 2025, pemerintah terus mempertajam database penerima PBP. Untuk itu, kita fokuskan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan yang merupakan perempuan kepala keluarga yang miskin dan lansia tunggal," jelas Arief.
"Rinciannya terdiri atas 15,6 juta PBP desil 1 dan 2, serta 400 ribu PBP perempuan kepala rumah tangga miskin dan lansia tunggal,” imbuhnya.
Pemerintah menggunakan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Kementerian PPN/Bappenas), sebagai database penerima bantuan pangan beras 2025.
Mengacu data dari Badan Pusat Statistik (BPS), program bantuan beras oleh pemerintah dianggap punya andil untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut terjadi pada periode Maret 2023 sampai Maret 2024.
Berdasar data BPS, jumlah masyarakat miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta. Angka itu mengalami penurunan jika dibanding Maret 2023, yang berjumlah 25,90 juta.
Bantuan pangan beras juga dinilai punya andil dalam pengendalian inflasi. Sepanjang 2023 bantuan beras dilakukan sebanyak 7 bulan. Bulan September 2023 inflasi beras sempat menyentuh 5,63 persen. Kemudian membaik jadi 0,48 persen pada Desember 2023.
Di lain kesempatan, Arief Prasetyo Adi juga sempat mengutarakan bahwa kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen tidak akan berimbas kepada beras premium dalam dari dalam negeri.
PPN 12 persen hanya berlaku untuk jenis beras khusus yang diimpor, seperti yang digunakan di sektor hotel dan restoran.
"Adapun PPN 12 persen hanya berlaku untuk jenis beras khusus yang diimpor, seperti yang digunakan di sektor hotel dan restoran. Tentunya Bapak Presiden Prabowo itu berpihak pada kepentingan masyarakat menengah ke bawah. Apalagi sekarang ini kita lagi sama-sama dorong produksi beras dalam negeri," kata Arief, pada Selasa (24/12/2024).
"Tapi terhadap beras khusus dari lokasi tertentu di Indonesia, misalnya seperti beras aromatik produksi lokal, itu juga tidak kena PPN. Hal ini supaya kita dapat terus menjaga margin yang baik bagi petani lokal kita," tambahnya.
Editor: A. Sentosa