Bogor, Arina.id — "Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ritual, tetapi momentum strategis membangun peradaban," demikian disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia (BP Haji) Muhammad Irfan Yusuf (Gus Irfan), saat membuka kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja sama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji, Sabtu 03 Mei 2025.
Dalam acara yang digelar di Ibis Style Hotel Bogor tersebut, Gus Irfan menekankan pentingnya membangun ekosistem haji yang berdampak dan berkelanjutan. Menurut dia, penyelenggaraan haji bukan hanya tugas teknis, melainkan sebuah tanggung jawab kolektif untuk menciptakan dampak spiritual, sosial, dan ekonomi yang nyata.
"Kita tidak sedang mengurus logistik semusim. Kita sedang menggerakkan energi umat, menyambungkan spiritualitas dengan pemberdayaan," kata Gus asal Pondok Pesantren Tebuireng yang dikenal berpandangan luas, sekaligus pemikir visioner dan membumi tersebut.
Ia menjelaskan, lebih dari Rp 20 triliun dana yang berputar setiap musim haji harus dimanfaatkan untuk membangkitkan potensi umat. Ia mendorong agar penyelenggaraan haji menjadi pengungkit produktivitas ekonomi syariah nasional, termasuk melalui ekspor produk halal, pemberdayaan UMKM, serta optimalisasi aset-aset negara seperti Asrama Haji menjadi pusat layanan sepanjang tahun.
Dalam paparannya, Gus Irfan juga menyoroti pentingnya pembinaan pasca-haji agar para jemaah menjadi agen keadaban dan perubahan sosial. "Haji yang mabrur bukan hanya kembali dengan gelar, tapi kembali dengan akhlak dan visi membangun," tegasnya.
Selain itu, Gus Irfan juga mendorong kurikulum manasik yang holistik, digitalisasi layanan, dan pembinaan yang berkelanjutan sebelum dan sesudah pelaksanaan haji. Ia kemudian menyinggung rencana jangka panjang BP Haji yang sedang menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelenggaraan yang adaptif dan kontrak layanan multiyears yang efisien.
"Presiden Prabowo Subianto ingin agar layanan haji mencerminkan martabat negara. Maka kami akan menjawabnya dengan kerja profesional, digital, dan berdampak," katanya menambahkan.
Mendorong Ekosistem Ekonomi Haji
Gus Irfan menekankan, sekarang ini BP Haji tengah memasuki fase transisi menuju operasional penuh Tahun 2026. Oleh sebab itu badan yang baru dibentuk di masa pemerintahan Prabowo itu komitmen mewujudkan Tri Sukses Haji 2025 ini: yakni ritual yang sah dan mabrur, ekonomi yang produktif, serta keadaban yang mencerminkan Islam rahmatan lilalamin.
Dalam kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji tersebut, sejumlah pakar juga hadir: mulai dari Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, yang menggarisbawahi pentingnya sinergi antara ilmu pengetahuan dan kebijakan dalam membangun ekosistem haji.
Kemudian ada pula Profesor Herry Suhardiyanto (Guru Besar IPB dan mantan Rektor IPB); Irfan Syauqi Beik (Dekan FEM IPB dan Anggota BPKH); Profesor Suryo Wiyono (Guru Besar Fakultas Pertanian IPB); Profesor Jernal Effendi (Pakar kebijakan publik); Plt. Deputi Layanan Haji Luar Negeri BP Haji.
Lebih lanjut menyinggung soal ekosistem haji, Gus Irfan menjelaskan, ibadah haji tidak hanya merupakan kewajiban ritual, melainkan juga ruang strategis untuk membangun kemandirian ekonomi umat dan memperkuat karakter kebangsaan.
"Kami ingin mengubah paradigma penyelenggaraan haji, dari yang semula berorientasi pada logistik semusim, menjadi sistem yang berdampak secara spiritual, sosial, dan ekonomi sepanjang tahun. Haji harus menjadi instrumen pembentuk masyarakat yang berdaya dan beradab," katanya menegaskan
Untuk merealisasikannya, Gus Irfan menekankan pentingnya sinergi antarsektor dan lintas lembaga, termasuk pelibatan akademisi dan pelaku usaha untuk merancang kebijakan yang inklusif dan berbasis data.
Oleh sebab itu, dalam kegiatan tersebut para peserta bakal membahas strategi optimalisasi aset negara seperti Asrama Haji menjadi pusat pemberdayaan umat yang terintegrasi, serta pentingnya pendekatan inclusive development yang melibatkan kelompok rentan dan komunitas lokal sebagai bagian dari rantai nilai haji.
BP Haji juga tengah menyiapkan regulasi dan sistem digitalisasi untuk mendukung efisiensi layanan, seperti digitalisasi manasik haji, pemanfaatan kontrak multiyears dalam pengadaan layanan utama, dan integrasi sistem data layanan jemaah secara
real-time. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan menuju operasional penuh BP Haji pada tahun 2026, sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 154 Tahun 2024.
"Dengan pendekatan partisipatif, kolaboratif, dan berbasis ilmu pengetahuan, BP Haji ingin memastikan bahwa haji bukan hanya ibadah yang sah secara syariat, tetapi juga berdampak nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Gus Irfan menegaskan.
Editor: Muhammad Taufiq