Arina.id - Dukungan serta dorongan dari masyarakat melalui Amicus Curiae atau sahabat peradilan agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memutus perkara dugaan korupsi pembagian kuota haji tambahan 2023-2024 secara adil dan cermat dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan terus berdatangan untuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut).
Sebelumnya, Amicus Curiae datang dari Forum Jakarta Nahdliyin (FJN). Sejumlah aktivis yang tergabung dalam FJN menyerahkan dokumennya ke PN Jakarta Pusat pada 4 November 2026, untuk memberikan perspektif tambahan dan ikhtiar moral agar hakim memutus perkara secara adil. Kemudian ada juga Amicus Curiae untuk Gus Yaqut yang dikirim puluhan praktisi hukum, ahli pidana, purnawirawan jaksa dan purnawirawan Polri.
Lalu ada juga dari para Kiai Nahdliyin yang dikirim beberapa waktu lalu. Dan paling anyar adalah Amicus Curiae dari Tri Hari Purnomo, masyarakat sipil. Menurut Purnomo, penyampaian pendapat hukum tersebut merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses peradilan. Melalui sahabat peradilan itu, Ia meminta majelis hakim mempertimbangkan secara cermat seluruh fakta persidangan sebelum menjatuhkan putusan terhadap Gus Yaqut.
Dikutip dari akun Instagram @studiohukum, Tri mengatakan penyampaian Amicus Curiae merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam proses peradilan sekaligus memberikan pandangan kepada majelis hakim.
"Saya sebagai pribadi yang independen dalam persoalan ini hendak menyampaikan sebuah Amicus Curiae. Ini menjadi hak setiap warga negara untuk bisa ikut andil dalam proses persidangan dan memberikan apresiasi kepada majelis hakim agar peradilan berjalan lebih baik," kata Tri.
Menurut dia, setelah mencermati persidangan yang berjalan selama 31 hari, terdapat sejumlah fakta yang menurut pandangannya perlu menjadi perhatian majelis hakim. Tri berpandangan, belum terdapat bukti yang menunjukkan keterlibatan Gus Yaqut dalam penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, maupun penerimaan dana sebagaimana yang didakwakan.
Ia berpandangan, fakta-fakta persidangan perlu dinilai secara objektif agar tidak terpengaruh oleh narasi maupun informasi yang belum teruji kebenarannya. "Fakta-fakta yang bisa kita lihat bersama, dari dakwaan yang dituduhkan khususnya kepada Gus Yaqut sebagai Menteri Agama pada saat itu, belum ada bukti yang mengarah pada perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, maupun penerimaan dana," katanya.
Selain menyoroti pembuktian dakwaan, Tri juga mengangkat persoalan kebijakan pembagian kuota haji tambahan dengan komposisi 50:50 untuk jemaah haji reguler dan khusus. Ia meminta majelis hakim mencermati ketentuan Pasal 9 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Menurut dia, penilaian terhadap kebijakan tersebut tidak cukup hanya melihat ketentuan pembagian kuota, tetapi juga perlu mempertimbangkan kewenangan, latar belakang, serta tujuan kebijakan yang diambil Menteri Agama saat itu. "Terlepas dari semua itu, kita harus bisa melihat apa tujuan dan latar belakang menteri pada saat itu menetapkan pengaturan demikian. Tentunya ada hal-hal yang bersifat substansial, bagaimana keselamatan jemaah harus diutamakan," ujarnya.
Kerugian negara tidak otomatis korupsi
Dalam Amicus Curiae yang dikirim puluhan praktisi hukum sebelumnya, mereka juga berpandangan kerugian negara tidak otomatis berarti korupsi. Harus dibuktikan pula apakah ada pemerasan, suap, atau gratifikasi dalam perbuatan yang didakwakan.
Dari persidangan yang dicermati para pengaju, unsur-unsur tersebut belum tampak terbukti pada diri Gus Yaqut. Karena itu, mereka menilai penting bagi Majelis Hakim untuk menguji secara cermat apakah perbuatan yang didakwakan telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Para pengaju menegaskan, dalam negara hukum, tuduhan sekeras apa pun tidak pernah menggantikan kewajiban untuk membuktikan kesalahan. Pembuktian harus dilakukan secara lengkap, sah, dan meyakinkan, sebelum seseorang dinyatakan bersalah.
Amicus Curiae ini, menurut para pengaju, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam peradilan. Amicus Curiae atau Sahabat Peradilan merupakan keterangan yang diberikan oleh pihak yang bukan pihak berperkara, namun memiliki perhatian terhadap perkara tersebut, untuk membantu hakim mendapatkan perspektif hukum yang lebih luas.
Dalam perkara Gus Yaqut, para pengaju berharap Majelis Hakim dapat membedakan secara tegas antara kebijakan administratif pemerintahan dengan tindak pidana korupsi. Kebijakan yang diambil pejabat dalam kapasitas jabatannya, menurut mereka, tidak dapat serta-merta dipidanakan apabila tidak ada niat jahat dan tidak ada aliran keuntungan pribadi yang terbukti.
Para pengaju juga menyampaikan kekhawatiran bahwa kriminalisasi kebijakan dapat menimbulkan ketakutan bagi warga negara untuk mengabdi kepada negara. Jika setiap kebijakan yang kemudian dinilai merugikan keuangan negara langsung dianggap korupsi, maka pejabat akan takut mengambil keputusan, takut berinovasi, dan takut menjalankan tugasnya.
Ketakutan tersebut, menurut mereka, pada akhirnya akan merugikan penyelenggaraan negara itu sendiri. Pejabat akan memilih diam dan tidak mengambil keputusan, demi menghindari risiko pidana di kemudian hari.
Karena itu, dalam Amicus Curiae tersebut, para pengaju meminta Majelis Hakim untuk tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah, asas legalitas, dan asas pembuktian yang ketat. Hakim diminta untuk tidak menghukum seseorang lebih dahulu melalui konstruksi tuduhan, sebelum seluruh fakta dan unsur pidananya benar-benar dibuktikan di persidangan.
Editor: Muhammad Taufiq
