Arina.id — Presiden Prabowo Subianto kini memiliki ruang baru untuk menghimpun pandangan dari berbagai latar belakang. Ruang itu adalah Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yang beranggotakan 26 tokoh dengan rekam jejak yang sangat beragam: dari akademisi, ulama, mantan menteri, pengusaha, jenderal, hakim, aktivis perdamaian hingga intelektual publik.
Prabowo melantik seluruh anggota Wantimpres di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026). Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
Komposisi ini menarik bukan hanya karena jumlahnya mencapai 26 orang, tetapi juga karena sebagian besar nama memiliki pengalaman panjang di ruang publik. Mereka datang dari dunia pemerintahan, militer, politik, bisnis, keagamaan, hukum, pendidikan, dan gerakan masyarakat sipil.
Dengan kata lain, Wantimpres era Prabowo bukan kumpulan satu jenis profesi. Ia lebih menyerupai forum yang mempertemukan berbagai pengalaman kekuasaan dan pengetahuan dalam satu meja.
Ketua Wantimpres Pratikno menyebut keberagaman tersebut sebagai modal untuk menjalankan tugas lembaga.
“Anggota-anggota Wantimpres yang baru ini adalah tokoh-tokoh nasional dari berbagai bidang, dari berbagai agama, dari berbagai profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri pada negeri kita tercinta,” kata Pratikno seusai pelantikan.
Dari Mantan Menteri hingga Pengamat Politik
Pratikno dipercaya sebagai Ketua Wantimpres merangkap anggota. Akademisi dan Guru Besar Ilmu Politik UGM itu memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Ia pernah menjadi Rektor UGM, Menteri Sekretaris Negara, dan terakhir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Di posisi wakil ketua terdapat Muhammad Hatta Rajasa, teknokrat yang pernah menduduki sejumlah posisi menteri, termasuk Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara Muhammad Qodari menjadi Sekretaris Wantimpres merangkap anggota. Qodari dikenal sebagai peneliti dan pengamat politik. Ia pernah berkiprah di sejumlah lembaga riset dan survei sebelum masuk pemerintahan Prabowo, termasuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.
Dengan tiga posisi pimpinan tersebut, struktur awal Wantimpres memperlihatkan kombinasi pengalaman akademik, birokrasi, teknokrasi dan analisis politik.
Jalur Keagamaan
Kelompok tokoh keagamaan juga cukup menonjol. Sejumlah nama yang selama ini menyedot perhatian publik dan menjadi ketua ormas juga masuk dalam keanggotaan Wantimpres.
Ada Sinta Nuriyah Wahid, tokoh perempuan dan pejuang kemanusiaan yang dikenal aktif dalam pembelaan perempuan serta dialog lintas iman.
Kemudian Prof Quraish Shihab, ulama dan cendekiawan di bidang Al-Qur'an yang pernah menjadi Menteri Agama dan Duta Besar RI untuk Mesir.
Dari Nahdlatul Ulama terdapat sejumlah nama penting. KH Said Aqil Siradj merupakan mantan Ketua Umum PBNU, sementara KH Yahya Cholil Staquf juga pernah memimpin organisasi yang sama. KH Anwar Iskandar merupakan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia.
Komposisi tersebut mempertemukan sejumlah figur dengan pengalaman panjang dalam kehidupan keislaman dan organisasi masyarakat.
Representasi lintas agama juga terlihat dari masuknya Philip Kuncoro Wijaya, yang dikenal sebagai pemimpin Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Budi Santoso Tanuwibowo sebagai tokoh agama Khonghucu, serta Jacky Manuputty, pendeta Gereja Protestan Maluku sekaligus Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI).
Jacky membawa pengalaman yang berbeda. Kiprahnya banyak berkaitan dengan dialog lintas agama, kemanusiaan dan perdamaian, termasuk pengalaman mendampingi proses perdamaian di Maluku.
Budi Tanuwibowo juga memiliki lintasan yang cukup panjang. Selain tokoh agama Konghucu, ia memiliki pengalaman di dunia bisnis, penerbitan dan organisasi masyarakat Tionghoa Indonesia. Ia pernah menjadi bagian dari kepengurusan MATAKIN dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI).
Jenderal dan Mantan Menteri
Kelompok lain datang dari dunia militer dan pemerintahan.
Agum Gumelar merupakan purnawirawan TNI yang pernah menduduki sejumlah jabatan pemerintahan, termasuk Menteri Perhubungan serta Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan.
Ada pula Budi Gunawan, purnawirawan Polri yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.
Ida Bagus Purwalaksana merupakan purnawirawan Letnan Jenderal TNI yang memiliki pengalaman panjang di lingkungan pertahanan, termasuk pernah menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan.
Sementara Ignasius Jonan membawa pengalaman sebagai profesional dan birokrat. Ia pernah menjadi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Menteri Perhubungan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Soekarwo membawa pengalaman sebagai birokrat dan mantan Gubernur Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi anggota Wantimpres pada periode sebelumnya.
Dunia bisnis juga mendapat ruang. Dua nama besar dari dunia usaha adalah Chairul Tanjung dan Dato' Sri Tahir.
Chairul Tanjung dikenal sebagai pengusaha dan pendiri CT Corp. Ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Sementara Dato' Sri Tahir merupakan pendiri Mayapada Group yang memiliki bisnis di sejumlah sektor, termasuk jasa keuangan, kesehatan, properti dan media.
Jusuf Hamka juga masuk dalam jajaran tersebut. Pengusaha yang dikenal luas dengan bisnis infrastruktur jalan tol itu menjadi salah satu anggota Wantimpres.
Kehadiran para pengusaha tersebut memberikan dimensi berbeda terhadap komposisi lembaga: pengalaman mengelola korporasi dan investasi berada dalam satu forum dengan pengalaman birokrasi, politik dan pemerintahan.
Rocky Gerung dan Anwar Usman
Dua nama lain yang cukup menarik perhatian publik adalah Rocky Gerung dan Anwar Usman.
Rocky Gerung dikenal sebagai akademisi, filsuf, penulis, dan pengamat politik. Selama bertahun-tahun ia menjadi salah satu suara yang aktif mengkritisi kebijakan dan dinamika kekuasaan melalui berbagai forum publik.
Kini, Rocky justru berada di dalam struktur resmi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden.
Setelah pelantikan, Rocky mengatakan Presiden Prabowo menempatkan Wantimpres pada posisi yang bersifat etis, bukan teknis. Menurut Rocky, para anggota diharapkan mampu melihat dampak kebijakan dan memberikan pertimbangan mengenai arah kebijakan.
Nama lainnya adalah Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia membawa pengalaman panjang di bidang hukum dan peradilan konstitusi.
Ada pula Margarito Kamis, akademikus dan pakar hukum tata negara.
Dengan demikian, perspektif hukum dan konstitusi juga menjadi bagian dari ruang pertimbangan Presiden.
Sementara, Jusuf Wanandi membawa pengalaman panjang dalam kajian strategis dan hubungan internasional. Ia merupakan salah satu pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
Bambang Soesatyo membawa pengalaman politik dan legislatif. Ia pernah menjadi Ketua MPR RI.
Salim Segaf Al-Jufri merupakan tokoh dengan latar belakang keagamaan dan politik. Ia pernah menjadi Menteri Sosial.
Muhammad Hatta—yang berbeda dari Hatta Rajasa—merupakan mantan Duta Besar RI untuk Thailand.
Dengan masuknya nama-nama tersebut, Wantimpres juga memperoleh pengalaman dari dunia politik, diplomasi, hubungan internasional dan kebijakan publik.
Daftar Lengkap 26 Wantimpres
- Pratikno: Ketua Wantimpres merangkap anggota; akademisi, mantan Mensesneg dan Menko PMK.
- Muhammad Hatta Rajasa. Wakil Ketua merangkap anggota; teknokrat, mantan Menko Perekonomian dan sejumlah posisi
- Muhammad Qodari, Sekretaris merangkap anggota; peneliti/pengamat politik, mantan Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Bakom.
- Sinta Nuriyah Wahid. Tokoh perempuan, pejuang kemanusiaan dan aktivis dialog lintas iman
- Muhammad Quraish Shihab. Ulama dan cendekiawan di bidang Al-Qur'an dan tafsir; mantan Menteri Agama dan Dubes RI untuk Mesir
- Agum Gumelar| Purnawirawan TNI; mantan Menteri Perhubungan dan Menko Polsoskam
- Chairul Tanjung, pengusaha, pendiri CT Corp; mantan Menko Perekonomian
- Said Aqil Siroj, ulama; mantan Ketua Umum PBNU
- Anwar Iskandar, ulama; Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia
- Yahya Cholil Staquf, Ulama; mantan Ketua Umum PBNU
- Jusuf Wanandi, tokoh kajian strategis dan hubungan internasional; pendiri CSIS
- Budi Gunawan, purnawirawan Polri; mantan Menko Polhukam
- Bambang Soesatyo, politikus; mantan Ketua MPR RI
- Salim Segaf Al-Jufri, tokoh keagamaan dan politik; mantan Menteri Sosial
- Soekarwo, birokrat/politikus; mantan Gubernur Jawa Timur
- Dato' Sri Tahir, oengusaha; pendiri Mayapada Group
- Rocky Gerung, akademisi, filsuf, penulis dan pengamat politik
- Ida Bagus Purwalaksana, purnawirawan Letjen TNI; mantan Irjen Kementerian Pertahanan.
- Philip Kuncoro Wijaya, akademisi dan tokoh Buddha; pemimpin Permabudhi
- Budi Santoso Tanuwibowo, tokoh agama Konghucu; tokoh MATAKIN dan aktivis organisasi kemasyarakatan
- Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi
- Mohamad Hatta, mantan Duta Besar RI untuk Thailand
- Jusuf Hamka, pengusaha, dikenal dalam sektor infrastruktur dan jalan tol
- Margarito Kamis, akademikus dan pakar hukum tata negara
- Jacky Manuputty, pendeta GPM, aktivis perdamaian; Ketua Umum PGI
- Ignasius Jonan, profesional dan mantan Menteri Perhubungan serta Menteri ESDM
1,989 Miliar Sebulan untuk 26 Orang
Perpres Nomor 15 Tahun 2026 menetapkan Ketua dan Anggota Wantimpres memperoleh hak keuangan sebesar Rp76,5 juta setiap bulan. Aturan yang sama menyebut fasilitas lainnya diberikan sesuai dengan fasilitas yang diberikan kepada menteri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jika seluruh 26 anggota menerima hak keuangan selama satu bulan penuh, totalnya mencapai Rp1,989 miliar per bulan.
Dalam satu tahun, nilainya sekitar Rp23,868 miliar. Angka tersebut belum memasukkan fasilitas lain yang melekat pada jabatan.
Perpres tersebut juga mengatur bahwa hak keuangan mulai diberikan sejak anggota dilantik dan/atau melaksanakan tugas dan berakhir ketika yang bersangkutan berhenti atau diberhentikan. Pembiayaannya bersumber dari APBN melalui anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
Wantimpres bukan lembaga yang dibentuk untuk menjalankan kementerian atau mengambil keputusan eksekutif. Karena itu, ukuran sebenarnya dari lembaga ini bukan hanya berapa uang negara yang dialokasikan, tetapi seberapa jauh keragaman pengalaman 26 tokoh tersebut mampu diterjemahkan menjadi pertimbangan yang berguna bagi Presiden.
Pratikno menyebut penerima manfaat dari kerja Wantimpres memang hanya satu, yakni Presiden.
“Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, yaitu Bapak Presiden,” ujar Pratikno.
Kalimat tersebut sekaligus menjelaskan posisi Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo:m. Bukan pengambil keputusan, melainkan ruang tempat Presiden memperoleh perspektif tambahan sebelum mengambil keputusan.
Dan di situlah menariknya susunan 26 orang ini. Di dalam satu lembaga, Prabowo kini mempertemukan pengalaman birokrasi, militer, agama, bisnis, hukum, politik, akademik, diplomasi dan gerakan masyarakat sipil.
Editor: Muhammad Zunus