Jakarta, Arina.id—Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi, mengungkap dugaan 5.000 dapur fiktif dalam pelaksanaan MBG.
Sebelumnya, program ini menuai kritik karena kasus keracunan massal di sekolah dan pesantren lantaran kualitas makanan yang buruk. Nurhadi meminta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperbaiki sistem verifikasi.
"Laporan di lapangan ada oknum yang menjual lokasi titik. Ternyata kan benar, buktinya BGN melakukan kebijakan role back yang akhirnya alhamdulillah ditemukan sekitar 5.000 titik," ungkap Nurhadi dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama BGN, Senin 15 September 2025.
Nurhadi menyebut temuan tersebut tidak bisa dianggap remeh sebab program MBG telah menyerap anggaran cukup besar.
"Dengan porsi anggaran sebesar itu, transparansi dan akuntabilitas mutlak diperlukan," kata Nurhadi.
Ia meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalukan audit kinerja dan keuangan jika terbukti ada penyimpangan, wajib tindak tegas mengingat program MBG investasi jangka panjang.
"MBG adalah investasi jangka panjang untuk masa depan bangsa, bukan proyek yang boleh dijadikan ajang bisnis," jelasnya.
Temuan itu dibantah Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya menjelaskan dugaan dapur MBG fiktif muncul dari usulan titik SPPG yang sudah terdaftar dalam mitra namun belum ditindaklanjuti dengan pembangunan.
"Semua SPPG operasional terverifikasi tidak mungkin fiktif karena harus dilengkapi dengan perwakilan yayasan dan kepala SPPG," kata Sony dalam pernyataan resminya.
Sony memastikan dana MBG tidak dicairkan tanpa mekanisme resmi. Pencairan hanya bisa dilakukan lewat akun virtual dengan persetujuan perwakilan yayasan dan kepala SPPG.
Editor: Muhammad Taufiq