Jokowi Sarankan Gus Yaqut Bagi Kuota Tambahan 50:50 Demi Keselamatan Jemaah dan Agar Ekonomi Swasta Bergerak

Jokowi Sarankan Gus Yaqut Bagi Kuota Tambahan 50:50 Demi Keselamatan Jemaah dan Agar Ekonomi Swasta Bergerak

Arina.id — Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menegaskan pembagian kuota haji tambahan 2024 dengan komposisi 50:50 (lima puluh lima puluh) antara haji reguler dan haji khusus, merupakan Arahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan keselamatan jamaah dan kemanfaatan ekonomi.

Hal itu disampaikan Gus Yaqut saat diperiksa sebagai pendapat dalam kasus dugaan korupsi haji tambahan 2023-2024, di Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat malam, 20 November 2026. Kepada hakim, Gus Yaqut menjelaskan selama presentasi menteri agama, ada dua asas utama jadi landasan mengambil kebijakan: asas hadir dan asas kemanfaatan.

Asas yang terkandung berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan peraturan-undangan dan prosedur pengambilan kebijakan. Sementara asas kemanfaatan difokuskan pada kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, keselamatan jiwa jemaah, serta pemenuhan ketentuan syariat.

“Dalam setiap pelaksanaan atau penetapan kebijakan yang saya di dalam menjalankan tugas sebagai menteri agama pada waktu itu, dua asas itu yang selalu saya pakai,” kata Gus Yaqut menjawab pertanyaan tim penasihat hukumnya, Dodi S Abdulkadir.

Gus Yaqut kemudian memaparkan perbedaan karakter penambahan kuota haji pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Pada tahun 2022, Indonesia memperoleh tambahan 10.000 kuota ketika persiapan penyelenggaraan haji hampir selesai dan situasi pandemi Covid-19 belum sepenuhnya berakhir.

Setelah melakukan pembahasan bersama jajaran internal Kementerian Agama, termasuk Biro Hukum dan staf khusus, Gus Yaqut memutuskan tidak menerima tambahan kuota tersebut. Keputusan itu, menurut dia, didasarkan pada pertimbangan keselamatan jemaah dan keterbatasan waktu persiapan.

Ia juga Merujuk Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama dalam menetapkan kuota haji. Berbeda dengan tahun 2022, pada tahun 2023 Gus Yaqut mengaku secara langsung melobi Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah untuk mendapatkan tambahan kuota.

Saat itu, dari permintaan 10.000 kuota, Indonesia akhirnya mendapat tambahan 8.000 kuota. Sementara pada tahun 2024, tambahan 20.000 kuota diperoleh melalui diplomasi Presiden Jokowi dengan Raja Arab Saudi.

Gus Yaqut mengungkapkan, informasi mengenai tambahan kuota 20.000 tersebut pertama kali diketahui melalui kanal YouTube Sekretariat Negara sekitar 19 atau 20 Oktober 2023. Setelah itu Gus Yaqut berupaya meminta waktu kepada presiden untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan haji sekaligus membahas tambahan kuota tersebut.

Pertemuan khusus dengan Presiden baru terlaksana pada 27 November 2023. Dalam pertemuan itu, Gus Yaqut melaporkan pengalaman penyelenggaraan haji 2023 dan menyampaikan bahwa tambahan 20.000 kuota merupakan jumlah terbesar dalam sejarah penambahan kuota haji Indonesia.

Presiden lalu memberikan Arahan agar tambahan kuota dibagi sama rata, masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Arahan itu, kata dia, mempertimbangkan keselamatan jamaah berdasarkan pengalaman penyelenggaraan haji sebelumnya sekaligus mendorong pergerakan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

“Presiden memberikan Arahan untuk keselamatan jemaah, karena pengalaman 2023 yang sudah kami laporkan di rapat kabinet tersebut. Dan agar ekonomi juga ikut bergerak karena pada waktu pasca-Covid ekonomi masih sulit, di bagi dua saja 50 persen 50 persen,” kata Gus Yaqut menirukan ucapan Jokowi.

Sepulang dari pertemuan tersebut, Gus Yaqut langsung menyampaikan Arahan Presiden kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, serta jajaran terkait. Namun, Gus Yaqut meminta agar Arahan pembagian kuota 50:50 tersebut terlebih dahulu di-skip sambil menunggu kepastian resmi dari Pemerintah Arab Saudi. Ditjen PHU kemudian diminta mulai melakukan mitigasi, analisis, dan simulasi agar pembagian kuota dapat dilaksanakan dengan baik.

Saya sampaikan kepada Pak Dirjen bahwa ada Arah presiden agar kuota haji tambahan dibagi 10.000-10.000. Saya sampaikan kepada Pak Dirjen pada waktu itu agar ini disimpan dulu sampai benar-benar kita dapat kepastian tentang kuota ini.Tetapi sambil itu melakukan analisis mitigasi, lakukan, kemudian lakukan simulasi atas kuota tambahan ini, katanya.

Proses Kajian Berlangsung Dua Bulan

Gus Yaqut juga menegaskan bahwa keputusan pembagian kuota haji tambahan tidak diambil secara sepihak tanpa melalui mekanisme birokrasi Kementerian Agama. Ia menyebut Ditjen PHU membutuhkan waktu sekitar dua bulan untuk melakukan kajian, simulasi, dan mitigasi sebelum menghasilkan rencana Keputusan Menteri Agama (KMA).

Kajian tersebut tidak hanya mencakup kesiapan fasilitas di Arab Saudi, seperti kapasitas Arafah, Muzdalifah dan Mina, tetapi juga kesiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri. Di antaranya mencakup kecukupan embarkasi, ketersediaan pesawat, serta kesiapan infrastruktur pendukung lainnya.

Sampai kemudian muncul rancangan KMA sebagai hasil dari kajian serta simulasi dan mitigasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PHU. Itu kurang lebih berlangsung dua bulan, tambahnya.

Menurut Gus Yaqut, aspek hukum turut menjadi bagian dari pembahasan internal. Ia mengaku telah bertanya kepada Ditjen PHU dan Biro Hukum mengenai kesesuaian pembagian kuota 50:50 dengan ketentuan peraturan-undangan.

Dari penjelasan yang diterimanya, Pembagian tersebut dinilai tidak bertentangan dengan aturan karena kewenangan menteri agama dalam menetapkan kuota Merujuk Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan ketentuan mengenai kuota tambahan haji reguler dalam Pasal 28 PMA Nomor 13 Tahun 2021.

“Menurut penjelasan yang kami terima dari Direktorat Jenderal PHU, Biro Hukum, dan staf mereka, bahwa Pembagian 10.000-10.000 itu tidak menyalahi peraturan perundangan. Artinya asas kepatuhan yang saya selalu tekankan dalam setiap pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama dilakukan,” ujarnya.

Gus Yaqut menjelaskan, hasil simulasi Ditjen PHU yang menunjukkan sebanyak 10.000 jemaah tambahan masih dapat ditampung melalui fasilitas dan infrastruktur yang tersedia untuk haji reguler. Sementara 10.000 kuota lainnya dialokasikan untuk haji khusus.

“Karena dalam pikiran saya pada waktu itu dan keyakinan saya, jika 10.000 orang lain tidak dimanfaatkan, maka ini akan mengganggu hubungan diplomat tingkat tinggi menurut saya. Karena kuota tambahan 20.000 itu presiden langsung yang didapat setelah berdiplomasi dengan Pangeran Muhammad bin Salman,” ungkapnya.

Dalam konferensi tersebut, Gus Yaqut juga menjelaskan penyelenggaraan ibadah haji yang berada di Pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, kebijakan penyelenggaraan haji Indonesia harus mempertimbangkan nota kesepahaman atau MoU antara kedua negara.

Ia menyebut Pemerintah Arab Saudi memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan ibadah haji. Dengan demikian, kebijakan Indonesia yang tidak mendapatkan persetujuan otoritas Saudi tidak akan dapat dilaksanakan.

Gus Yaqut juga menjelaskan ada dua KMA terkait penentuan alokasi kuota haji tambahan 2024, yakni KMA Nomor 1156 Tahun 2023 dan KMA Nomor 130 Tahun 2024. KMA 130 kemudian mencabut KMA sebelumnya karena perlu memuat ketentuan dalam Taklimatul Haji dan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi.

Gus Yaqut memastikan seluruh proses penyusunan kebijakan dilakukan melalui mekanisme berjenjang, mulai dari kajian Ditjen PHU, pembahasan aspek hukum, hingga keputusan Menteri Agama.

"Saya kira ini sebuah hal yang menunjukkan bahwa tidak ada yang kami tutupi dalam proses pembuatan keputusan," tegasnya.


Editor: Muhammad Taufiq
logo