Jakarta, Arina.id— Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunjuk Mochammad Afifuddin sebagai Ketua KPU definitif periode 2022-2027, Minggu (27/7/2024).
Koordinator Divisi Sosialisasi Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz menjelaskan, hal itu berdasarkan rapat pleno pimpinan KPU RI yang digelar pada Minggu siang. “Kami menyepakati pada pleno yang kami lakukan beberapa saat sebelumnya, untuk menetapkan Pak Muhammad Afifuddin sebagai Ketua KPU secara definitif,” kata August di Kantor KPU RI, Minggu Siang.
Afifuddin sebelumnya ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada Kamis (4/7/2024) lalu. Proses penunjukan Afif terbilang cepat, hanya butuh 1x24 jam pasca Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, karena terbukti melakukan pelanggaran etik.
Menurut August, penunjukan Afifuddin sebagai Ketua KPU RI lebih didasarkan pada kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas-tugas penyelenggaraan Pemilu.
“Posisi definitif dari Ketua KPU Pak Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugasnya sampai akhir masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum periode 2022-2027,” sambung August.
Dalam sebuah siniar For Your Politics, garapan Tirto, Afif mengakui bahwa tugas baru ini bukan hal mudah di tengah persiapan memasuki Pilkada Serentak 2024. Apalagi di luar kasus etik yang menimpa ketua sebelumnya, sejumlah kritik pada penyelenggara pemilu pasca Pilpres 2024 masih juga belum lepas.
“Pertaruhan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang akan mengelar pilkada kami yakini memang berat sekali. Kami yakini tantangannya yang luar biasa termasuk membangun kepercayaan publik pasca situasi-situasi pelaksanaan pilpres,” kata dia.
Kendati tantangan cukup berat, KPU terus berbenah dan berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Termasuk mengawal dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
“Kami ini kan tidak sekedar berfokus pada urusan yang putusan di DKPP itu. Maka yang jelek kami perbaiki yang baik ya kita lanjutkan,” ujar dia.
Profil Mochammad Afifuddin
Mochammad Afifuddin lahir pada 1 Februari 1980 di Sidoarjo, Jawa Timur. Sejak mahasiswa, Afif aktif di lembaga intra dan ekstra kampus. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa (BEM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2000-2001, dan Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).
Afif mengambil jurusan Tafsir Hadits pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (2004), Afif mengabdi di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) UIN membidangi isu Islam dan Demokrasi sambil melanjutkan studi ke Magister Manajemen Komunikasi Politik di UI (2005-2007). Afif aktif bergulat dalam aktivitas kepemiluan mulai dari menjadi relawan pemantau di TPS pada Pemilu 1999 sampai menjadi Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) periode 2013-2015. Afif pernah menjadi dosen tidak tetap di Jurusan Ilmu Politik, FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015-2017.
Pada tahun 2017 Afif terpilih sebagai anggota Bawaslu RI dan membidangi Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga. Beragam upaya pencegahan potensi pelanggaran pemilu dengan mengeluarkan Indeks Kerawanan Pemilu, pengawasan tahapan pemilu, sosialisasi kebijakan Bawaslu, serta mempererat hubungan antarlembaga menjadi tugas utamanya hingga berakhir masa purna tugas pada tahun 2022. Pada akhir masa purna tugas di Bawaslu, ia juga menjalankan tugas sebagai Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ex officio perwakilan dari unsur Bawaslu RI, tahun 2020-2022.
Sejak mahasiswa Afif aktif menulis artikel dan resensi di beberapa media nasional seperti Kompas, Republika, Gatra, Suara Pembaruan, Koran Jakarta, dll. Selain beragam artikel dan resensi, ia juga menulis beberapa buku di antaranya, menjadi salah satu penulis bukuMembangun Demokrasi dari Bawah (PPSDM UIN-TAF; 2007), Bersama Masyarakat Memantau Pemilu 2009 (JPPR TIFA; 2009), Laporan Pemantauan 10 Daerah (JPPR-TAF: 2011). Aksesibilitas Pemilu bagi Penyandang Disabilitas; Pengalaman dari 5 Daerah (JPPR-AGENDA; 2012), Menguak Dana Kampanye Pileg 2014 (Tim penulis, JPPR-MSI; 2012), Potret Pemilu Akses dalam Pemilu Presiden 2014 di Indonesia: Hasil Pemantauan di 5 Daerah; (JPPR-AGENDA; 2014), Panduan Pendidikan Pemilih (tim penulis, JPPR-IFES; 2014), Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu; Pengalaman JPPR (Kontributor, Perludem-AEC; 2014), Panduan Pemberitaan Pemilu Akses bagi Jurnalis, (JPPR-AGENDA; 2015); Pengawasan Pembiayaan Pemilu 2019: Mengatasi Ruang Kosong, Pembiayaan Pemilu di Indonesia. Bawaslu RI. 2019; Inovasi Pengawasan Pemilu Berbasis Teknologi Informasi: Pengalaman Bawaslu Melembagakan Siwaslu Pada Pemilu Serentak 2019: Perihal Pemungutan dan Perhitungan Suara (Bawaslu RI: 2019); Membela Masyarakat Adat, dalam Buku Mereka yang Rentan & Butuh Pengakuan: Potret Pemilu di Madura dan Masyarakat Adat di Jawa Timur (Media Sahabat Cendikia. 2019); Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan dan Catatan Kritis dari Dalam (PT. Alex Media Komputindo Kompas Gramedia. 2020); Mengawasi (Pilkada) Masa Pandemi: Catatan Perjalanan, Inovasi, dan Kolaborasi (PT. Quantum Media Aksara, 2021); dan yang terbaru yaitu buku Keadilan Pemilu.(Persada Rajawali Pers).
Editor: Muhammad Zunus