Jakarta, Arina.id — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sempat menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Niat tersebut disampaikan Gibran saat bertemu Prabowo di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam itu turut membahas dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
"Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang bapak wakil presiden bersama tentunya dengan bapak Presiden Prabowo Subianto beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA," kata Prasetyo di Istana, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran terkait niat tersebut. Ia juga membantah kabar yang menyebut Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mengundurkan diri.
"Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar di dalam pertemuan tersebut kalau bapak presiden melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut," jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Gibran juga memohon kepada Prabowo agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Di tengah dinamika tersebut, sejumlah anggota DPR RI turut mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah SMA Gibran.
Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyebut, hingga Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan tersebut.
"Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani," kata Mardani saat Selasa (10/11/2026).
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani puluhan anggota DPR tersebut.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan itu setelah pembukaan masa sidang. Pimpinan juga akan mendengarkan masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait sebelum menentukan mekanisme pembahasannya.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026)
Editor: Suci