Arina.id - Pemerintah sedang menggodog rencana pembatasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kelompok Desil 9 dan 10. Pembatasan itu dilakukan untuk menghemat anggaran dan agar penyaluran subsidi bagi Pertalite ini lebih tepat sasaran.
Hal itu seperti disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa beberapa waktu lalu. Menurut dia, pembatasan BBM bakal menghemat sekitar 10 persen dari anggaran subsidi energi.
"Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya, seperti dikutip dari Antara.
Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan subsidi energi sebesar Rp210,1 triliun, atau sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp318,9 triliun.
Sedangkan, apabila digabung dengan kompensasi, maka anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah untuk ketahanan energi sebesar Rp381,3 triliun.
"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” katanya menambahkan.
Hal senada disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia menegaskan rencana pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10 masih dalam kajian, sehingga distribusi Pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa. "Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," ujarnya.
Apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, lanjut dia, maka distribusi Pertalite masih berlangsung seperti saat ini.
Dengan demikian, Bahlil menyampaikan, aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter Pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa Pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak akan subsidi energi. Bagi masyarakat yang sudah mampu, ia meminta agar menggunakan BBM nonsubsidi.
"Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil.
Sentimen pasar negatif
Ketika berita rencana pengurangan kuota BBM Susidi ini kian ramai, pasar segera menyambut negatif. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan sejak Kamis kemarin bergerak menguat 92 poin atau 0,52 persen menjadi Rp17.748 per dolar AS dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.840 per dolar AS.
Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai penguatan rupiah dipengaruhi respons positif pasar atas rencana pemangkasan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara signifikan pada 2027.
"Kebijakan tersebut berpotensi berdampak terhadap masyarakat pengguna BBM bersubsidi, terutama untuk jenis BBM Pertalite," ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Pengurangan subsidi BBM dinilai menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan pengendalian subsidi. Dengan pemangkasan kuota hingga 58,5 persen, lanjutnya, masyarakat yang selama ini mengandalkan BBM bersubsidi berpotensi menghadapi pengetatan akses terhadap BBM subsidi.
Di sisi lain, pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) sebesar 75 dolar AS per barel pada 2027, masih berada di bawah harga minyak saat ini yang berada di kisaran 83 dolar AS per barel.
"Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat BBM bersubsidi berkaitan langsung dengan biaya transportasi dan mobilitas masyarakat. Terlebih, pengguna Pertalite didominasi masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari," ungkap Ibrahim.
Editor: Muhammad Taufiq