Arina.id - Rencana Israel membangun 3000 rumah buat warganya yang secara ilegal mendiami wilayah Tepi Barat Palestina--sebuah kawasan lahan yang bakal digunakan sebagai negara Palestina mendatang--dikecam dunia internasional. Rencana Zionis tersebut disetujui dan disampaikan Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich.
Juru Bicara Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Stephane Dujarric mengatakan langkah Israel tersebut akan mengakhiri prospek penyelesaian dua negara. Sementara Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menganggap rencana tersebut sebagai "pelanggaran hukum internasional".
Lokasi perumahan warga Israel secara ilegal tersebut berada di E1 area Tepi Barat masuk wilayah Yerussalem. Kawasan itu selama ini memang diperebutkan kedua kubu. Kekerasan dan saling serang di antara warga yang bermukim berulang kali terjadi. Terakhir, pemukim Israel menyerang warga Palestina di sana hingga menyebabkan korban jiwa.
Dilaporkan Al-Jazeera, pasukan Israel juga telah melakukan penyerbuan dan penangkapan di kawasan yang diduduki dalam beberapa jam terakhir ini dan semakin banyak serangan kepada para pemukim. Di Kota Jenin, dua pria Palestina ditangkap setelah pasukan Israel mengepung gedung dekat Rumah Sakit Khusus Ibn Sina.
Lalu di Desa Baqat al-Hatab, sebelah timur Qalqilya, sedadu Zionis menangkap beberapa anggota keluarga Palestina sebab dituduh menyerang pemukim Israel. Kemudian di Kota Qalqilya, tentara Israel menembakkan amunisi pada pemuda Palestina selama penyerbuan.
Perebutan paksa wilayah Tepi Barat Palestina oleh Israel sekarang ini memang tengah menjadi sorotan dunia, di tengah ancaman krisis makanan parah yang melanda Gaza. Desakan agar Israel segera menyudahi genosida warga Gaza datang dari negara-negara di segala arah mata penjuru angin.
Terakhir adalah Turki. Satu-satunya negara Islam di NATO tersebut menjadi negara terakhir yang mengutuk rencana Israel secara massal memperluas permukiman warganya di wilayah yang diduduki di Tepi Barat. Departemen Luar Negeri Turki mengatakan memerdekakan Palestina adalah satu-satunya cara mencapai perdamaian abadi.
"Langkah ini (pencaplokan wilayah oleh Israel) benar-benar mengabaikan hukum internasional dan resolusi PBB; menargetkan integritas wilayah Palestina, dasar untuk solusi dua negara, dan harapan untuk perdamaian," demikian bunyi pernyataan Departemen Luar Negeri Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menulis artikel di Al-jazeera berjudul: The conscience of humanity is being tested in Gaza, Kamis 14 Agustus 2025. Dalam pandangannya itu, Erdogan menegaskan tragedi kemanusiaan di Gaza tidak boleh dianggap hanya sebagai konflik terbatas pada sebidang tanah yang sempit; sebaliknya, itu harus dianggap sebagai bencana kemanusiaan yang semakin dalam yang melukai hati nurani kolektif umat manusia.
"Pemboman Israel selama berbulan-bulan telah menargetkan wanita, anak-anak, dan orang tua, membuat kota-kota tidak dapat dihuni. Rumah, rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah telah menjadi puing-puing; Layanan penting seperti makanan, air, perawatan kesehatan, dan listrik telah runtuh."
"Kelaparan, kehausan, dan ancaman penyakit epidemi mendorong Gaza menuju keruntuhan kemanusiaan total. Hingga saat ini, lebih dari 61.000 warga Palestina--mayoritas dari mereka perempuan dan anak-anak--telah tewas dalam serangan Israel. Gambaran ini bukan hanya tanda perang, tetapi juga bukti nyata dari kebijakan pemusnahan yang sistematis."
Rekonstruksi Gaza, kata dia, tidak boleh terbatas pada pembangunan kembali struktur yang hancur. Rekonstruksi harus berkembang menjadi proses komprehensif yang melindungi hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan perwakilan politik.
Proses ini harus dilakukan dengan partisipasi langsung dari penduduk setempat dan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional. "Dasar perdamaian yang abadi terletak pada pengakuan terhadap Negara Palestina yang independen dan berdaulat dengan integritas teritorialnya yang dilindungi. Solusi dua negara adalah satu-satunya kunci untuk perdamaian dan stabilitas di kawasan," katanya menegaskan.
Editor: Muhammad Taufiq