Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama 2023 yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede pada Senin-Selasa (18-19/9/2023) membahas beberapa permasalahan penting, salah satunya adalah isu seputar perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI). Pembahasan mengenai AI ini didiskusikan dalam sidang Bahtsul Masa’il Komisi Waqi’iyyah (problematika aktual).
Ada begitu banyak jenis AI yang dapat dimanfaatkan oleh umat manusia dewasa ini, contohnya AI Natural Language Processing (NLP). AI NLP adalah kecerdasan buatan yang dapat berinteraksi dengan manusia dan dapat menggunakan bahasa manusia, baik bahasa daerah maupun bahasa asing.
Dalam forum diskusi Komisi Waqi’iyyah, AI NLP yang dibahas adalah ChatGPT versi GPT-4. Sejauh ini, ChatGPT versi GPT-4 merupakan AI NLP yang paling canggih dalam berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. ChatGPT versi ini dianggap mampu menjawab permasalahan perihal keagamaan dengan menyertai dalil-dalilnya.
Sebagai informasi, ChatGPT keluaran OpenAI tahun 2022 merupakan AI NLP yang bisa diakses oleh masyarakat umum sehingga banyak digunakan. AI ini bekerja secara tidak pasti (stochastic/probabilistic), yakni berdasarkan hasil belajar dari data (statistical learning, machine learning).
Berkaitan dengan hal tersebut, Munas Alim Ulama NU memperbolehkan masyarakat untuk ikut serta dalam menyempurnakan perkembangan kecerdasan buatan, seperti ChatGPT. Bahkan, hukumnya adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif). Dengan catatan, tujuannya adalah menyajikan konten rujukan keislaman yang otoritatif kepada masyarakat melalui media digital.
Selain itu, Munas Alim Ulama juga menetapkan bahwa menanyakan keagamaan kepada AI diperbolehkan, tetapi haram menjadikannya sebagai pedoman yang diamalkan. Sebab, sejauh ini data yang disajikan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (ghairu mautsuq bih).
Dalam Draf Keputusan Bahtsul Masa’il Komisi Waqi’iyyah, tertulis beberapa dalil yang dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum ini, seperti Al-Qur'an Surat al-Anbiya ayat 7 yang berbunyi:
فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
Artinya: “Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Anbiya’: 7).
Dalam Durrul Mantsur, Imam As-Suyuthi menafsirkan ayat tersebut dan mengaitkannya dengan sabda Nabi SAW di bawah ini:
لَا يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَن يَسْكُتَ عَنْ عِلْمِهِ وَلَا يَنْبَغِي لِلْجَاهِلِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ جَهْلِهِ
Artinya, “Tidak sepatutnya seorang yang berilmu menyembunyikan ilmunya, dan seorang yang bodoh menyembunyikan kebodohannya.”
Berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Nabi SAW di atas, ia kemudian menjelaskan:
وَقد قَالَ الله: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُم لَا تَعْلَمُونَ، فَيَنْبَغِي لِلْمُؤمنِ أَن يَعْرِفَ عَمَلَهُ عَلَى هُدًى أَمْ عَلَى خِلَافِهِ
Artinya, “Dan sungguh Allah Swt. telah berfirman “Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.” Maka sepatutnya bagi seorang mukmin untuk mengetahui setiap tindakan yang dilakukannya apakah telah sesuai dengan petunjuk (syariat) atau justru sebaliknya.”
Penggunaan dalil-dalil tersebut dalam konteks ini dapat dipahami sebagai tuntutan kepada orang yang berilmu agar berani tampil dengan hujjah dan akhlak yang baik, sementara orang yang tidak berilmu dituntut untuk tampil dengan menghilangkan kebodohannya, yakni dengan cara mencari ilmu dan bertanya perihal isu keagamaan kepada orang yang berilmu (ulama).
Pada konferensi pers yang diselenggarakan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, KH Hasan Nuri Hidayatullah, Ketua Komisi Bahtsul Masail Waqi’iyyah turut menerangkan perihal hukum persoalan ini.
"Dilarang atau diharamkan atau tidak boleh (dijadikan sebagai jawaban atas persoalan keagamaan)," katanya pada Selasa (19/9/2023).
Keputusan pengambilan hukum tersebut didasarkan pada beberapa alasan, salah satunya adalah data yang belum terjamin kebenarannya.
“AI ini walaupun mempunyai kecerdasan yang mungkin bisa melampaui manusia, akan tetapi dia ini belum bisa dijadikan objek memohon fatwa karena unsur kebenarannya masih belum bisa dijamin," ucapnya
Adapun beberapa alasan lain AI NLP tidak boleh dijadikan sebagai pedoman dalam permasalahan keagamaan di antaranya:
- Tidak dapat dipastikan kebenaran output-nya karena faktor randomness dan hallucination.
- AI NLP tidak memiliki kreativitas dan empati untuk mengetahui kondisi riil penanya.
- Bias dari data yang dimasukkan (atau dilatihkan ke AI).
Sebagai kesimpulan, jawaban yang disajikan AI NLP dapat menyebabkan kekeliruan sebab teknologi tidak memahami keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga tidak dapat dijadikan sebagai rujukan atas permasalahan keagamaan.
Hukum Bertanya kepada AI Deterministic Non-NLP terkait Isu Keagamaan dan Mengamalkan
Berbeda dengan AI NLP, AI Deterministic Non-NLP merupakan kecerdasan buatan yang bekerja berdasarkan algoritma dan tidak melibatkan bahasa manusia, seperti aplikasi waktu salat dan sejenisnya. Dengan demikian, hukum menggunakan AI Deterministic Non-NLP sebagai pedoman dalam menjawab persoalan keagamaan, menurut NU diperbolehkan. Sebab, jawaban yang diperoleh dari AI tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (tsiqah).
Dalam hal ini, tsiqah ditinjau dari dua hal, yakni input data yang telah dibenarkan oleh pakar agama otoritatif dan sistem yang bebas dari kesalahan. Namun, jika input data atau sistem mengalami eror maka hukum penggunaannya menjadi tidak boleh. Hal ini dikarenakan kekeliruan tersebut dapat menghasilkan output jawaban yang salah.
Komisi Bahtsul Masail Waqi'iyah Munas Alim Ulama NU 2023 ini juga membahas perihal tata kelola dan manfaat dam haji tamattu. Dalam hal ini, dam haji tamattu harus disembelih di Tanah Haram, sedangkan distribusinya boleh di tanah halal, seperti Indonesia.
Selain itu, Komisi ini juga merekomendasikan agar pemerintah mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH) di Tanah Haram untuk memvalidasi keabsahan dam haji tamattu' itu.
Editor: Muhammad Zunus
