Konsistensi Indonesia Tolak Atlet Israel Sejak era Bung Karno

Konsistensi Indonesia Tolak Atlet Israel Sejak era Bung Karno

Jakarta, Arina.id—Keputusan Indonesia menolak memberikan visa kepada Tim Israel yang semula dijadwalkan berkompetisi di Kejuaraan Dunia Senam 2025 menimbulkan kontroversi di dunia olahraga internasional. 

Indonesia menghadapi konsekuensi berupa larangan menjadi tuan rumah ajang Olimpiade dari Komite Olimpiade Internasional (IOC). Dalam pernyataan yang mereka terbitkan, IOC memutuskan untuk menghentikan "segala bentuk dialog dengan Komite Olimpiade Indonesia terkait pengajuan menjadi tuan rumah Olimpiade, Olimpiade Remaja, dan ajang Olimpiade lainnya".

Keputusan itu, kata IOC, akan mereka cabut jika pemerintah Indonesia memberikan jaminan akan memberikan visa masuk untuk setiap peserta ajang Olimpiade.

Menyikapi pernyataan dari IOC, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Erick Thohir menegaskan sikap pemerintah Indonesia bahwa negara tetap berpegang pada prinsip menjaga keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan publik dalam setiap penyelenggaraan ajang internasional.

"Sikap pemerintah terhadap Israel didasarkan pada kebijakan negara dan selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945," tegasnya.

Menurutnya, situasi geopolitik global saat ini sedang tidak stabil. Oleh karena itu, kedatangan kontingen Israel dianggap berpotensi menimbulkan risiko keamanan yang tinggi. 

"Saya bilang 'kalau menurut saya kurang bijak, pada saat ini, karena situasi, lanskap-nya berbeda dengan sebelum-sebelumnya, dan saya khawatir (khawatir) masalah keamanan (isu keamanan)," lanjut Erick.

Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 rencana diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, pada 19–25 Oktober 2025. Namun, enam atlet asal Israel batal berpartisipasi setelah pemerintah Indonesia menolak pengajuan visa mereka. 

Penolakan tersebut memicu reaksi keras dari pihak Israel dan membuat mereka mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS), yang pada akhirnya ditolak.

Aksi penolakan atlet asal Israel ternyata bukanlah hal baru bagi Indonesia. Sejak masa Presiden pertama Indonesia, Sukarno, Indonesia dikenal sebagai negara yang tegas menolak kehadiran Israel dalam ajang olahraga internasional.

Dari Asian Games 1962 hingga Kejuaraan Dunia Senam 2025, sikap Indonesia konsisten menolak diskriminasi dan kolonialisme, sekaligus menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Sikap itu bukan tanpa konsekuensi. Komite Olimpiade Internasional (IOC) kala itu menangguhkan keanggotaan Indonesia dan melarangnya tampil di Olimpiade Tokyo 1964.

Namun, Sukarno tidak tinggal diam. Bung Karno justru menanggapinya dengan mendirikan Games of the New Emerging Forces (GANEFO) pada 1963 — ajang tandingan Olimpiade yang diikuti 51 negara dari Asia, Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Melalui GANEFO, Indonesia menegaskan bahwa politik dan olahraga tidak bisa dipisahkan dari perjuangan melawan imperialisme.

Dalam buku Pemanasan Viva Ganefo, Olimpiade Kiri Indonesia, Muhidin M. Dahlan menulis bahwa GANEFO merupakan “pernyataan politik dengan gema seantero jagad” yang dipimpin Maladi, untuk menentang pandangan IOC yang memisahkan olahraga dari politik.

IOC berpegang pada prinsip, Sports are sports! Do not mix sports with politics.

Bagi Sukarno, pandangan itu absurd. Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya berperan sebagai fasilitator, penyandang dana, dan penggembleng atlet tanpa arah politik kebangsaan.

Maladi bahkan menegaskan dalam pidatonya pada peringatan Ekawarsa GANEFO di Jakarta bahwa GANEFO harus terus ada dan berkesinambungan. GANEFO, katanya, lahir untuk berhadap-hadapan dengan Olympic Games yang digelar IOC. Jika Olimpiade adalah olimpiade kanan atau Oldefos (Old Established Forces), maka GANEFO adalah “olimpiade kiri” atau Nefos (New Emerging Forces).

Kini, di tengah sanksi yang membatasi peran Indonesia sebagai tuan rumah ajang internasional, pemerintah memilih fokus pada pembinaan atlet dan partisipasi dalam kompetisi yang masih terbuka.

Menpora Erick Thohir menegaskan komitmen pemerintah untuk menyiapkan blueprint pembangunan olahraga nasional termasuk penguatan 17 cabang olahraga unggulan serta pembangunan pusat latihan tim nasional.


Editor: Muhammad Taufiq
logo